Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia JURNAL PENELITIAN Ziswaf : Jurnal Zakat dan Wakaf Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Penelitian
Aristoni Aristoni
Institut Agama Islam Negeri Kudus
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Legal Reconstruction Settlement of Mudharabah Claims at KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus: Maslahah Mursalah Perspective Aristoni, Aristoni; Prahesti, Dea
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 15, No 2 (2024): JNH VOL 15 NO 2 NOVEMBER 2024
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v15i2.4542

Abstract

One of the current challenges faced by the Sharia Financing Savings and Loan Cooperative (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Muamalat Mulia Kudus is that many members fail to meet their obligations in providing mudharabah financing, which affects the operational health of the institution. This study aims to explore the settlement model implemented by KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus for members with mudharabah receivables and analyze it from the perspective of maslahah mursalah. This research employs a sociological juridical approach with a qualitative methodology. The findings reveal that KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus addresses the issue of mudharabah receivables through dialogue, offering financing restructuring, continuous monitoring of members, issuing warnings and legal summons, and executing collateral confiscations. From the perspective of maslahah mursalah, these policies are seen as a solution that balances the institution’s need to maintain property ownership by providing relief to members. To prevent financing issues in the future, Sharia Microfinance Institutions are encouraged to thoroughly assess the financial condition of prospective members before approving any form of financing. AbstrakSalah satu masalah sampai saat ini dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Muamalat Mulia Kudus adalah banyak dari anggota tidak memenuhi prestasi dalam pemberian pembiayaan mudharabah sehingga berimplikasi terhadap kesehatan operasional lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model penyelesaian yang dilakukan KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus terhadap anggota dalam piutang mudharabah, dan menganalisisnya dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis dengan basis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam menyikapi permasalahan piutang mudharabah kebijakan yang diterapkan KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus yaitu berdialog, menawarkan restrukturisasi pembiayaan, monitoring secara berkelanjutan terhadap anggota, memberikan peringatan dan somasi hukum, serta melakukan eksekusi sita jaminan. Kebijakan yang diterapkan tersebut dalam perspektif maslahah mursalah sebagai solusi mewujudkan kemaslahatan bersama dalam menjaga kepemilikan harta bagi lembaga dan memberikan keringanan beban kepada anggota. Untuk mencegah timbulnya permasalahan pembiayaan diharapkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menganalisis terhadap kondisi calon anggota sebelum mengambil keputusan dalam memberikan segala bentuk pembiayaan.
KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIMAL UMUR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Aristoni, Aristoni
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3198

Abstract

 Tulisan artikel ini bertujuan menjelaskan tentang konsep umur pernikahan dalam hukum Islam dan hukum nasional, kebijakan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam lintasan sejarah, pengaturan batasan minimal umur pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan, dan kebijakan hukum perubahan batasan umur pernikahan dalam pandangan hukum Islam. Tulisan artikel ini dapat dikategorikan sebagai jenis riset kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai basisnya. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa ketentuan umur perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional masing-masing terjadi perbedaan utamanya dalam penentuan batas ukuran kedewasaan. Perbedaan batas ukuran kedewasaan dalam hukum Islam terjadi karena secara eksplisit Al-Qur an tidak menjelaskannya, sedangkan perbedaan ketentuan umur kedewasaan seseorang dalam hukum nasional disebabkan salah satu adalah lemahnya koordinasi dan pelibatan berbagai pihak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejak awal hakikatnya diarahkan untuk mengadakan unifikasi hukum dalam permasalahan hukum perkawinan yang beragam dan berlaku bagi masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan kebhinekaan yang didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pengaturan perubahan batasan minimal umur perkawinan dengan segala tujuan yang positif hakikatnya memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari tujuan hukum diciptakan. Kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur pernikahan dengan menyamakan umur pernikahan antara laki-laki dan perempuan 19 Tahun dalam pandangan hukum Islam dapat dikatakan bernilai kemaslahatan yaitu menjaga keberadaan jiwa, keturunan, dan akal (maqashid syariah) dan menghindarkan perempuan dari bahaya kerusakaan (mazharat) yang lebih besar akibat perkawinaan usia anak sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
The Dimension of Troso Weaving Craftsman's Copyright Legal Awareness Ismayawati, Any; Aristoni, Aristoni
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i1.23951

Abstract

This research study aims to determine the factors behind the low legal awareness of Troso weaving craftsmen in recording creations and to examine this legal awareness using the approach of Law Number 28 of 2014 and the Sharia Economic Law. The type of method used in this research is sociological juridical based on a qualitative approach. The data sources used are primary data (interviews) and secondary data. The research results show that the legal awareness dimension of some Troso weaving craftsmen in recording creations is still relatively low. The low legal awareness of craftsmen is influenced by factors, namely cognitive and affective. Cognitive is closely related to the level of understanding of the procedures for requesting creation registration, and effectiveness is related to an attitude that tends to be apathetic and skeptical is caused by a mindset pragmatic that is only oriented towards production or sales. The reality of legal awareness shows its application Law Number 28 of 2014 in society has not been fully effective, and if viewed from Sharia Economic Law, the reality of low awareness in recording creations is a form of non-compliance in implementing the principles of benefit and written principles in Islamic law. It is hoped that the results of this research can contribute to raising full awareness of Troso weaving craftsmen in recording their creations so that every work they create in the form of woven motifs will have legal protection and their exclusive rights will not be denied. Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso dalam pencatatan ciptaan serta menelaah kesadaran hukum tersebut dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan basis pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer (wawancara), dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kesadaran hukum sebagian pengrajin tenun Troso dalam pencatatan ciptaan terbilang masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum pengrajin tersebut dipengaruhi oleh faktor yaitu kognitif dan afektif. Kognitif erat kaitannya dengan tingkat pemahaman terhadap prosedur permohonan pencatatan ciptaan, dan afektif berkaitan dengan sikap yang cenderung apatis dan skeptis yang disebabkan mindset pragmatis yang hanya berorientasi pada produksi atau penjualan. Realitas kesadaran hukum tersebut menunjukkan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di masyarakat belum sepenuhnya berjalan efektif, dan apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah realitas rendahnya kesadaran dalam pencatatan ciptaan merupakan bentuk ketidakpatuhan dalam pengamalan prinsip kemaslahatan dan prinsip tertulis dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menumbuhkan kesadaran penuh pengrajin tenun Troso dalam pencatatan ciptaan sehingga setiap karya ciptaannya berupa motif tenun nantinya memiliki perlindungan hukum dan hak eksklusifnya tidak teringkari.
Co-Authors Abdullah, Junaidi Abdullah Any Ismayawati Any Ismayawati Fifi Nofiaturrahmah Fifi Nofiaturrahmah, Fifi Junaidi Abdullah Junaidi Abdullah Junaidi Abdullah Abdullah Nor Kholifatur Rosyidah Prahesti, Dea Rosyidah, Nor Kholifatur Sherly Nur Salsabilla