Garuda - Garba Rujukan Digital

Hamdi Hamdi

Universitas Muhammadiyah Mataram

Author-ID : 3101315

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Lelisari Lelisari; Hamdi Hamdi; Imawanto Imawanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.907

Revisi atas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hasil pembahasan Panitia Kerja telah merombak 143 pasal dari total 217 pasal, artinya ada 82% pasal diubah pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009. Undang-undang ini tidak partisipatif dan tidak transparan, sehingga kurang berpihak terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis serta mengkaji kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2020 mengalami kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu: adanya penambahan izin penambangan yaitu Surat Izin Penambangan Batuan, dimana Izin ini akan membuka ruang baru dalam pengelolaan pertambangan, memuat ketentuan baru yang membahayakan ruang hidup masyarakat sebab semua aktivitas mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat, hanya melakukan pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan saja menghapus aspek dari kesehatan kerja pertambangan, membuka jalan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang di wilayahnya.

Implications of the Constitutional Court Decision Number 91/Puu-Xviii/2020 Toward Job Creation Law in The Mineral and Coal Mining Sector Lelisari Lelisari; Ridho Aulia Tanjung; Zainal Abidin Pakpahan; Imawanto Imawanto; Hamdi Hamdi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1132

This study aims to analyze and examine the juridical implications of the decision of Constitutional Court Number 91/PUU XVII/2020 on the job creation law in the mineral and coal mining sector. The research method used is a normative legal research method with approach legislation. The results illustrate that the juridical implication of the Job Creation Act in the mineral and coal mining sector is that in its decision the Constitutional Court stated that the Job Creation Act was still valid as long as the law-makers made improvements in the procedures for establishing Job Creation Law. In this case, the Constitutional Court has given two years for the legislators to revise the procedure for the formation of the Job Creation Law since the decision was pronounced. If no improvements are made, the Law can be declared unconstitutional permanently. Thus, if Law Number 11 of 2020 concerning job creation is unconstitutional, namely permanently removing coal incentive opportunities, the elimination of coal incentive opportunities must indeed be carried out due to the targets of coal utilization in Article 128A, not power optimization towards clean energy and will increase the portion of coal in the national energy mix and overall will systematically overlap with climate adaptation and mitigation targets and programs as well as the Articles in the Job Creation Act are also infiltrated by the interests of mining and dirty energy businesses.

Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Lelisari Lelisari; Hamdi Hamdi; Imawanto Imawanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.907

Revisi atas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hasil pembahasan Panitia Kerja telah merombak 143 pasal dari total 217 pasal, artinya ada 82% pasal diubah pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009. Undang-undang ini tidak partisipatif dan tidak transparan, sehingga kurang berpihak terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis serta mengkaji kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2020 mengalami kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu: adanya penambahan izin penambangan yaitu Surat Izin Penambangan Batuan, dimana Izin ini akan membuka ruang baru dalam pengelolaan pertambangan, memuat ketentuan baru yang membahayakan ruang hidup masyarakat sebab semua aktivitas mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat, hanya melakukan pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan saja menghapus aspek dari kesehatan kerja pertambangan, membuka jalan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang di wilayahnya.

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)