Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN INDOMIE (MI INSTANT) PRODUSEN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hielvita Ludya, Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlindungan konsumen menjadi hal penting bagi pengguna produk maupun jasa. Produsen sebagaipenghasil produk maupun layanan jasa berkompetisi dan menghadirkan berbagai macam kebutuhankonsumen untuk memuaskan para konsumennya. Para produsen menciptakan produk untuk dapatdijual kepada masyarakat sebagai alat pemuas kebutuhan. Indomie adalah merek dagang produk MieInstan asal Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., menjadi mereknomor satu sekaligus pemimpin pasar mie instan. Banyak orang mengkonsumsi mi instan denganalasan praktis dan kecepatan pelayanan. Pemasaran Indomie tersebar keberbagai wilayah nusantaratermasuk keluar negeri seperti Singapur, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Eropa, Timur Tengah, Afrikadan Amerika. Konsumen sebagai pengguna produk sudah selayaknya membutuhkan sisi keamanandalam mengkonsumsi produk-produk. Untuk produk-produk konsumsi misalnya dimana konsumenmembutuhkan suatu bentuk perlindungan secara hukum melalui undang-undang perlindungankonsumen. Ketentuan undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya perlu diketahui olehkonsumen namun juga para produsen sebagai penghasil produk maupun jasa. Produsen dalammemasarkan setiap barang dan atau jasa perlu memperhatikan hak-hak konsumen dalam rangka untukmelakukan aktivitas bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Undang-undang perlindungankonsumen adalah bentuk peraturan pemerintah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen.Judul penelitian ini adalah “Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Indomie (mie instan) PTIndofood CBP Sukses Makmur Tbk”. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). Bagaimana ketentuanpengaturan produk pangan untuk bahan dasar atau zat pengawet yang digunakan dan aturanstandarisasi yang diberlakukan di Indonesia (dalam hal ini kasus yang diangkat untuk Produk brandIndomie yakni mie instant oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ) dalam kaitannyamemberikan perlindungan kepada konsumen ? dan (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukumbagi suatu produk konsumsi terhadap konsumen untuk bahan dasar atau zat pengawet yangdigunakan dan pemberlakuan aturan standarisasi di Indonesia?Penelitian ini adalah penelitian bisnis dan hukum dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis yangdihubungkan dengan sisi hukum, dan juga terkait penelitian hukum empiris. Data yang digunakandalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yangdikumpulkan dari reponden dan nara sumber. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatifdan metode berpikir induktif untuk membangun kesimpulan dari bahan tertentu untuk memecahkankasus umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., sebagaiprodusen produk makanan Indomie (mie instan) telah mengimplemetasikan bentuk tanggung jawab bisnis mereka kemasyarakat (konsumen) juga pemerintah dengan menghasilkan dan menawarkanproduk mereka kepada konsumen dalam hal ini masih mengikuti dan melaksanakan peraturanpemerintah terkait masalah undang-undang perlindungan konsumen untuk produk makanan yangdihasilkannya.]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA KARYAWAN DARI DAMPAK PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) TERHADAP KEPUASAN PERUSAHAAN DI PT OSI ELECTRONICS DI KOTA BATAM PERIODE TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (879.59 KB)
<![CDATA[Adanya tenaga kerja di Indonesia juga merupakan salah satu faktor untukmencapai keberhasilan pembangunan Nasional. Sebuah perusahaan tidakcukup hanya dilihat dari tingkat kualitas perusahaannya saja tetapi jugadilihat dengan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Menurut penulis masalahakan timbul apabila tenaga kerja lebih banyak dari pada lapangan kerja itusendiri karena nantinya akan banyaknya pengangguran yang akanmenimbulkan efek negatif sehingga memberatkan perekonomian Negara.Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarikmenulis penelitian ini dengan judul: “Analisis Kinerja Karyawan DariDampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap KepuasanPerusahaan di PT Osi Electronics Di Kota Batam Periode Tahun 2013.Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalahSeberapa besar pengaruh kinerja karyawan dari dampak perjanjian kerjawaktu tertentu terhadap kepuasan perusahaan PT Osi Electronics Di KotaBatam Periode tahun 2013 terhadap hasil kerja karyawan. Penulis memakaijenis penelitian verifikatif dengan menggunakan jenis data data primer dandata sekunder. Penulis juga memfokuskan objek penelitiannya di PT. OsiElectronics di Kota Batam. Perusahaan ini merupakan perusahaan yangFasilitas PMA (Penanaman Modal Asing), berkedudukan di Kepulauan RiauBatam, beralamat di Kawasan Cammo Industrial Park Blok F no 2b, Batam.Di dalam penelitian ini ingin menguji pengaruh kinerja karyawan daridampak perjanjian kerja waktu tertentu terhadap kepuasan perusahaan diPT.Osi Electronics]]>
<![CDATA[ANALISIS KEABSAHAN PENDIRIAN AKTA PT (PERSEROAN TERBATAS) TERHADAP STEMPEL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM YANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG DIPRINT OLEH NOTARIS ]]>
<![CDATA[Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.37 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v3i2.966
<![CDATA[Pendirian badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, haruslah mempunyai sk dari kementrian hukum dan ham. SK tersebut diajukan oleh notaris ke kementrian hukum dan ham melalui ahu online, dimana dulunya dikenal dengan nama sismimbakum. selama ini yang kita ketahui bahwasannya stempel yang ada di dalam SK Pengesahan pendirian pt memang langsung dari kementerian hukum dan ham, tetapi pada dasarnya stempelnya berasal dari cetakan sistem elektronik. adanya sistem elektronik yang mengesahkan sebuah stempel tersebut, membuat saya tertarik mengambil judul analisis keabsahan pendirian akta PT terhadap stempel kementrian hukum dan HAM yang melalui sistem elektronik yang diprint oleh notaris. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai referensinya.]]>
<![CDATA[SERTIFIKAT HALAL YANG DIKELUARKAN OLEH LPPOM KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[irene svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v7i1.1198
<![CDATA[Perkembangan bisnis yang semakin lama semakin meningkat membuat pelaku usaha bersaing satu sama lain untuk memperbaiki produk mereka agar lebih baik. Perbaikan yang dilakukan oleh pengusaha harus diiringi oleh pemenuhan syarat produk agar dapat dijual dan beredar di tengah masyarakat. Penjualan produk harus mengikuti pemenuhan standar barang-barang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mayoritas umat islam yang berkembang di Indonesia, mengakibatkan penyesuaian persyaratan penjualan produk untuk mengikuti standar kehalalan produk tersebut. Saat ini, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM dimana terlebih dahulu juga harus dipenuhinya persyaratannya. Fatwa MUI juga menjadi salah satu penentu dari keluarnya sertifikat dari LPPOM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tatacara penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah . penelitian hukum normatif yang mencakup: penelitian terhadap azaz-azaz hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Hasil penelitian yang dapat dijabarkan dari penelitian ini mengenai izin halal yang diajukan oleh Industri Pengolahan dimana Persyaratan Pengurusan Sertifikat Halal antara lain: a. Pendaftaran yang diajukan oleh pemohon sebesar Rp. 150.000; b. Pas photo yang diberikan ukuran 3x4 lembar (Pemilik); c. Memberikan Foto kopi KTP dari pemilik yang membuat produk tersebut; d. Photo Copy KTP dari karyawan; e. Lampiran dari Daftar Menu; f. Photo copyan pembelian sertifikat halal ayam dan daging yang masih berlaku (Apabila daging box dapat melampirkan foto box dalam kemasan); g. Daftar Bahan Baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal; h. Lampiran bahan baku (Foto kemasan bahan); i. Matrix Bahan Baku untuk setiap produk yang disertifikasi halal; j. Dokumen pendukung bahan baku (Sertifikat/diagram alir/Nota Pembelian); k. Copy Sertifikat Halal Produk yang lama (untuk sertifikasi pengembangan/perpanjangan); l. Manual SJH untuk perusahaan baru atau revisi manual SJH untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal (jika ada); m. Copy status SJH atau Sertifikat SJH (untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal); n. Diagram alir proses produksi produk yang disertifikasi; o. Peta lokasi pabrik (untuk perusahaan/pabrik baru); p. Tata letak/layout pabrik (untuk perusahaan/pabrik baru). Jika pabrik merupakan bagian dari sebuah site/ komplek pabrik, maka lampirkan juga layout site pabrik keseluruhan; q. Pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur babi; r. Daftar alamat pabrik, maklon, gudang (termasuk gudang produk intermediet), dan fasilitas persiapan pra produksi (contoh fasilitas pencampuran, penimbangan, pengeringan); s. Profil perusahaan (untuk perusahaan baru); t. Rancangan perjalanan audit dari keberangkatan sampai pulang (khusus audit luar negeri); u. Surat izin Depatemen Kesehatan; v. NPWP; Surat Domisili Usaha. Tatacara pengurusan: 1. Memasukkan syarat yang telah dipersiapkan 2 Pengecekkan Bahan 3. Sidang Auditor; 4 Masuk Ke Komisi Fatwa; 5. Komisi Fatwa menyampaikan ke Auditor; 6. Auditor turun Kelapangan; 7. Hasil auditor kelapangan disampaikan ke Komisi Fatwa; 8. Mengeluarkan Sertifikat Halal]]>
<![CDATA[PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Irene Svinarky]]>;
<![CDATA[Parningotan Malau]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (480.614 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v8i1.1896
<![CDATA[Consumers who are Muslim basically have concerns to buy food that does not have an official halal logo from the institution that has the right to issue. Indonesian consumers who are predominantly Muslim will be more focused on the halal logo listed on a packaging product. However, the logo must first be submitted to BPJPH by the entrepreneur. After the entrepreneur gets the halal certificate, then the halal logo can be placed on the product label. Researchers in this writing use this type of normative legal research. In the type of research the writer uses normative law as it support. After the establishment of the BPJPH based on the provisions of the presidential regulation in accordance with Article 5 of the UUJPH, the authority of the BPJPH is clearly stated in Article 6. The procedures specified in the explanation of UUJPH, the researcher can also elaborate on the procedure of obtaining Halal certificate which starts with: the request is submitted by the applicant to get a halal certificate to BPJPH. After that the document inspection is carried out by BPJPH, then testing and the inspection is carried out by LPH which has accreditation from BPJPH in collaboration with MUI. Furthermore, the fatwa trial was conducted by MUI to legalize the halal status of a product in the form of a Decision on Halal Product Determination signed by MUI.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) BURUH DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Irene Svinarky]]>;
<![CDATA[Zulkifli Zulkifli]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v9i1.2702
<![CDATA[Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang merupakan salah satu Dinas Tenaga Kerja ada di Indonesia harus selalu memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha di Kota Batam. Hal ini disebabkan karena pekerja merupakan aset pembangunan nasional yang secara normatif di jamin oleh Undang-Undang dan hal tersebut adalah suatu hak yang yang harus diterima oleh pengusaha. Maka dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Batam harus mengadakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja terhadap para pekerja dan pengusaha. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang di samping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya (Ibrahim, 2005).]]>
<![CDATA[PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT DAN LAHIRNYA BENTUK-BENTUK PERBUATAN HUKUM BARU DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Rizana Rizana]]>;
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>;
<![CDATA[Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v9i2.4520
<![CDATA[This study aims to explain the influence of social media on the dynamics of society according to the perspective of Sociology of Law and the influence of social media on the birth of new forms of legal action in the Law on Information and Electronic Transactions. The method used in this research is normative legal research, using a statutory approach. The development of information and communication technology has changed human civilization globally. The development of information and communication technology has made the world borderless, resulting in social dynamics in society. Social media on the one hand is private, but on the other hand it is public media because it can be seen by other people. New forms of legal action in the Law on Electronic Information and Transactions, namely distributing and/or transmitting and/or making accessible electronic information and/or electronic documents that have content that violates decency, which has content of gambling, which has insulting content. and/or defamation, and which contains extortion and/or threats. In addition, new forms of legal action in the Law on Electronic Information and Transactions are spreading false and misleading news that results in consumer losses in electronic transactions and disseminating information aimed at causing hatred or hostility to certain individuals and/or community groups based on on ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA). Finally, a person can be punished for sending electronic information and/or electronic documents that contain threats of violence or intimidation aimed at personally.]]>
<![CDATA[JCK UPAYA KEJAKSAAN MEMBERIKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Svinarky, Irene]]>;
<![CDATA[Jamba, padrisan]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v11i02.8171
<![CDATA[Di dalam kehidupan manusia pasti ditemui kegiatan yang berkaitan denganhukum baik yang sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja dilakukan.Apabila terjadi masalah hukum pidana, tidak semua yang diselesaikan sampai ketahapan pengadilan, karena ada upaya hukum lain yang disebut denganRestorative Justice (RJ), baik di tingkat kepolisian ataupun kejaksaan. RJ inidisepakati untuk dilaksanakan, agar membantu masyarakat yang tersangkutmasalah pidana dapat menyelesaiakan masalahnya tanpa harus menempuh prosespanjang, tetapi yang perlu diingat tidak semua perkara pidana yang dapatdiberikan rj. Oleh sebab itu, dengan keluarnya Perja No 15/2020, maka rj untukperkara tertentu dapat membantu JPU dalam menghentikan penuntutan terhadapterdakwa. Tujuannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya yangdilakukan oleh kejaksaan dalam memberikan rj terhadap tindak pidana yangdilakukan oleh masyarakat bermasalah. Penelitian ini dilakukan di KejaksaanKota Batam; Hasil penelitian yang penulis dapat bahas dalam upaya kejaksaanmemberikan rj adalah: Kejaksaan memberikan rj kepada masyarakat denganbeberapa perkara saja yang sesuai dengan Perja Nomor 15/2020, karena tidaksemua perkara yang dapat diberikan rj, namun pemberian rj ini juga menelaahbeberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan sesuai dengan aturankejaksaan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Keabsahan Surat Kuasa Yang Diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Svinarky, Irene]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v12i1.8906
<![CDATA[Profesi adalah suatu kerangka institusional yang di dalamnya sejumlah fungsi kemasyarakatan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapannya dalam bidang-bidang pelayanan rokhani, kedokteran, teknologi, hukum, informasi, dan pendidikan. Profesi advokat adalah profesi hukum yang terhormat (officium nobile) sebagaimana cara bekerjanya diatur dalam kode etik profesi advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Seorang Advokat dapat membela klien jika advokat tersebut mendapatkan surat kuasa dari kliennya. Tulisan ini membahas permasalahan keabsahan terhadap surat kuasa yang diberikan oleh klien kepada advokat berdasarkan hukum di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah Penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dan sering sekali dikonsepkan sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (Law In Book). Pembahasan yang dapat diuraikan adalah keabsahan pada sebuah surat kuasa dilihat dari hal-hal yang ada di dalam surat kuasa tersebut. Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada advokat untuk mendampingi klien di dalam sidang harus dipastikan terlebih dahulu mengenai pemberian kuasa tersebut hanya diberikan kepada 1 advokat atau advokat yang melibatkan teamnya, karena jika surat kuasa tersebut diberikan kepada beberapa advokat untuk membela kliennya, maka surat tersebut dapat diajukan oleh pada sidang pertama, sehingga surat kuasa yang ditanda tangani oleh klien lebih dari satu advokat akan dapat dimintakan pembatalan surat kuasa tersebut di hadapan majelis hakim.]]>
