Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.2
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea Vyavahara Duta Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Aktual Justice PAMALI: Pattimura Magister Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Media Hukum Indonesia (MHI) Keadilan
Rai Mantili
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Bina Mulia Hukum

 1 
TANGGUNG JAWAB RENTENG GANTI KERUGIAN IMMATERIIL ATAS PERBUATAN MELAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Mantili, Rai
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 1 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.544 KB)

Abstract

ABSTRAK Pada beberapa praktik di pengadilan, banyak terjadi perkara perbuatan melawan hukum yang meminta ganti kerugian immateriil selain juga ganti kerugian materiil. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel dan Putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 memiliki persamaan perkara, yaitu mengenai perkara perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat secara tanggung renteng.  Perbedaan pada kedua kasus tersebut adalah mengenai tanggung jawab ganti kerugian yang harus dipikul oleh para tergugatnya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel memutus tanggung jawab tanggung renteng pada pihak tergugat, sedangkan pada putusan Putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 pembagian tanggung jawab telah jelas disebutkan pada putusannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah kedua putusan hakim tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum dan bagaimana konsep tanggung renteng dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Disimpulkan bahwa dihubungkan dengan asas kepastian hukum, putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 lebih memenuhi asas kepastian hukum karena adanya kepastian tanggung jawab. Konsep tanggung jawab gugatan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum sebaiknya menggunakan model proporsional karena model tanggung-renteng berpotensi menimbulkan masalah dan sengketa baru diantara para tergugat. Hal ini mungkin terjadi karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing tergugat dapat menimbulkan permasalahan baru pada pelaksanaan eksekusi. Kata kunci: gugatan; kepastian hukum; perbuatan melawan hukum; tanggung renteng.  ABSTRACT It is evident in many cases that the plaintiff seek compensation for their material and immaterial damage. The compensation types may be different one case with another. As illustrates in the South Jakarta District Court Decisison No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.nSel and Supreme Court Decision No. 957 K/Pdt/2006. The two cases concerned about unlawful act that born a duty to pay compensation. The deffendant were sued jointly and severally liable for the damages. However, defendant(s) in the cases have to pay different tipes of compensation. Decision of South Jakarta District Court stated that all the deffendaants are responsible jointly, while in the decision of the Supreme Court, the judges celearly stated the fractures of responsibility for each deffendants in the verdic. The legal problem from the two cases is whether the two decisions satisfied the fulfillment of the principle of legal certainty. The concept of responsibility has to be linked to the principle of legal certainty. This article argues that between the two decisions, it is only the decision of the Supreme Court that in line with the fulfillment of the principle of legal certainty. Unspecified compensation portion is likely to cause new problem, so the concept of immaterial compensation claim responsibility against illegal acts should be divined proportinaly.Keywords: illegal acts; joint responsibility; unlawsuits; legal certainty.
TANGGUNG JAWAB RENTENG GANTI KERUGIAN IMMATERIIL ATAS PERBUATAN MELAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Rai Mantili
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pada beberapa praktik di pengadilan, banyak terjadi perkara perbuatan melawan hukum yang meminta ganti kerugian immateriil selain juga ganti kerugian materiil. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel dan Putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 memiliki persamaan perkara, yaitu mengenai perkara perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat secara tanggung renteng. Perbedaan pada kedua kasus tersebut adalah mengenai tanggung jawab ganti kerugian yang harus dipikul oleh para tergugatnya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel memutus tanggung jawab tanggung renteng pada pihak tergugat, sedangkan pada putusan Putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 pembagian tanggung jawab telah jelas disebutkan pada putusannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah kedua putusan hakim tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum dan bagaimana konsep tanggung renteng dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Disimpulkan bahwa dihubungkan dengan asas kepastian hukum, putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 lebih memenuhi asas kepastian hukum karena adanya kepastian tanggung jawab. Konsep tanggung jawab gugatan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum sebaiknya menggunakan model proporsional karena model tanggung-renteng berpotensi menimbulkan masalah dan sengketa baru diantara para tergugat. Hal ini mungkin terjadi karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing tergugat dapat menimbulkan permasalahan baru pada pelaksanaan eksekusi. Kata kunci: gugatan; kepastian hukum; perbuatan melawan hukum; tanggung renteng. ABSTRACT It is evident in many cases that the plaintiff seek compensation for their material and immaterial damage. The compensation types may be different one case with another. As illustrates in the South Jakarta District Court Decisison No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.nSel and Supreme Court Decision No. 957 K/Pdt/2006. The two cases concerned about unlawful act that born a duty to pay compensation. The deffendant were sued jointly and severally liable for the damages. However, defendant(s) in the cases have to pay different tipes of compensation. Decision of South Jakarta District Court stated that all the deffendaants are responsible jointly, while in the decision of the Supreme Court, the judges celearly stated the fractures of responsibility for each deffendants in the verdic. The legal problem from the two cases is whether the two decisions satisfied the fulfillment of the principle of legal certainty. The concept of responsibility has to be linked to the principle of legal certainty. This article argues that between the two decisions, it is only the decision of the Supreme Court that in line with the fulfillment of the principle of legal certainty. Unspecified compensation portion is likely to cause new problem, so the concept of immaterial compensation claim responsibility against illegal acts should be divined proportinaly. Keywords: illegal acts; joint responsibility; unlawsuits; legal certainty.
KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN MELALUI COMBINED PROCESS (MED-ARBITRASE) Rai Mantili
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v6i1.252

Abstract

ABSTRAK Serikat pekerja memiliki peranan yang sangat penting bagi pekerja, pengusaha maupun serikat pekerja itu sendiri dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah melalui Bipartit, Tripatrit (mediasi hubungan industrial, konsiliasi hubungan industrial dan arbitrase hubungan industrial) kemudian ke Pengadilan Hubungan Industrial apabila upaya hukum non litigasi (kecuali arbitrase) tersebut tidak tercapai. Konsep combined process (med-arb) dianggap dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam perselisihan hubungan industrial karena konsep ini sudah dilakukan dalam sengketa bisnis dan dianggap lebih efektif. Penelitian ini memuat dua permasalahan yakni, mengenai konsep combined process (med-arb) yang diterapkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha dan konsep kepastian hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha melalui combined process (med-arb). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep combined process (med-arb) dapat diterapkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha guna memberi efektifitas waktu dalam penyelesaian sengketa dan penerapan kepastian hukum. Kata kunci: combined process (med-arb); penyelesaian sengketa; serikat pekerja. ABSTRACT The labor union holds important role for the employee, the company and for the labor union itself in relation with settlement of the industrial relation dispute. The processes of the industrial relation dispute settlement pursuant to Law No. 2 Year of 2004 re: Settlement of the Industrial Relation Dispute are through bipartite (bilateral), tripartite (mediation, conciliation, arbitration), and through the Industrial Relation Court if the settlement through the foregoing non-litigation process is not achieved. The concept of Combined Process (med-arb) is considered to facilitate the industrial dispute settlement due to the effective practises of such concept in business dispute.This research consist of two legal issues, namely, first, the concept of Combined Process (med-arb) which is applied in the industrial relation dispute settlement between the labor union and the company, second, the concept of certainty of law in industrial relation dispute settlement between the employee and the company through the Combined Process (med-arb). The result of this research is, the concept of Combined Process (med-arb) is applicable in the settlement of industrial relation dispute between the labor union and the company to provide the effectiveness of timeframe in the dispute settlement and the implementation of legal certainty. Keywords: combined process; dispute settlement; labour union.
BATASAN ASAS HAKIM PASIF DAN AKTIF PADA PERADILAN PERDATA Anita Afriana; Ema Rahmawati; Rai Mantili; sherly Ayuna Putri
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.1078

Abstract

ABSTRAKHakim sebagai aktor penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terikat pada asas-asas hukum, salah satunya adalah bersikap pasif. Asas merupakan abstraksi dari sebuah aturan, maka apabila asas hukum tidak dirumuskan dalam aturan hanyalah berupa pedoman saja yang tidak mengikat bagi hakim. Asas hukum itu mempunyai kekuatan sebagai undang-undang apabila secara tegas dituangkan dalam undang-undang dan barulah dapat diterapkan hakim pada peristiwa konkrit. Pengaturan dalam RV menunjukkan bahwa hakim bertindak pasif sementara HIR/RBg condong menempatkan hakim bersikap aktif. Sesungguhnya sebagai aturan yang berlaku untuk golongan penduduk Eropa, RV tidak berlaku lagi di Indonesia sepanjang telah diatur dalam HIR/RBg, namun berbagai doktrin yang ada memperkuat dan menempatkan peran hakim yang pasif sebagaimana diatur dalam RV. Artikel ini membahas batasan dari hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Metode penelitian berupa yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder dan dilengkapi data primer berupa wawancara dengan para hakim di beberapa pengadilan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa telah terjadi pergeseran sikap hakim pada peradilan perdata. Berbagai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung menujukkan dan menuju pada prinsip bahwa hakim perdata bersikap aktif salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Secara filosofis peran aktif hakim sangat relevan dengan pencarian kebenaran yang dapat mendorong tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kata kunci: asas hukum; acara perdata; hakim aktif. ABSTRACTJudges as law enforcement actors in carrying out their duties are bound by legal principles, one of which is being passive. The principle is an abstraction of a rule, so if the legal principle is not formulated in the rules, it is only a guideline which is not binding on judges. The legal principle has the power as law if it is explicitly stated in the law and then the judge can apply it to concrete events. The arrangement in the RV shows that judges act passively while HIR/RBg tends to place judges in an active position. In fact, as a rule that applies to European population groups, RV is no longer valid in Indonesia as long as it has been regulated in HIR/RBg. However, various existing doctrines strengthen and place the passive role of judges as regulated in RV. This article discusses the limitations of passive and active judges in civil courts, one of which is in the settlement of simple lawsuits. The research method is in the form of normative juridical which prioritizes secondary data and is complemented by primary data in the form of interviews with judges in several courts and analyzed qualitatively and juridically. The results showed that there had been a shift in the attitude of judges in civil courts. Various provisions in the Supreme Court Regulations show and lead to the principle that civil judges are active, one of which is in the settlement of simple lawsuits. Philosophically, the active role of judges is very relevant to the search for the truth that can encourage the achievement of quick, simple, and low-cost justice.Keywords: active judge; civil proceedings; legal principles.
Co-Authors Agus Pratiwi Alya Hasna Yogasara Anindya Gupita Sari Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Artaji Artaji Atika Nabila Betty Rubiati Camalia, Tamarine Dinada Junia Rismantika Djanuardi Djanuardi Ema Rahmawati Etty Mulyati Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Holyness Nurdin Singadimedja Holyness Singadimeja Kartikasari Kartikasari Lubis, Samantha Aulia Lubis, Samantha Aulia Nugraha, Janine Marieta Ajesha Nun Harrieti Nyulistiowati Suryanti Putu Eka Trisna Dewi Putu Eka Trisna Dewi sherly Ayuna Putri Susilowati Suparto Sutanto Sutanto