Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA TIDORE KEPULAUAN Rachman, Saiful
Jurnal Akrab Juara Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of Shrimp Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport tidore islands city is not something that is easily implemented by law enforcement authorities in this case the Tidore Island police force islands. This is due to several things. In addition to the factors because this law is not comprehensive socialization to the general public, so that public understanding of Law Number 22 Year 2009 is still very / minimal, also due to cultural factors of society and facilities and infrastructure of inadequate traffic form of signs roads and other infrastructure. All this causes the impediment of the implementation of Law no 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation in Tidore Islands City in particular. keywords : traffic law, application, community
PENGATURAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN BECAK MOTOR SUATU KAJIAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Suatu Studi di Kota Tidore Kepulauan) Saiful Rachman
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 4 No 4 (2019): November
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran Becak Motor di Kota Tidore Kepulauan tidak hanya menimbulkan dampak Positif bagi para pengguna jasa, namun dapat juga meimbulkan berbagai dampak Negatif, baik dari sisi keselamatan dan kepentingan penumpang maupun dari sisi tertibnya peraturan perundang-undangan yang berlaku khsususnya dasar hukum yang mengatur tentang legalisasi kendaraan becak motor sebagai angkutan umum. Angkutan Becak Motor di Kota Tidore Kepulauan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Operasi Angkutan Becak Motor yang tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan transportasi sebagaimana ditegaskan dalam dasar pertimbangan Peraturan walikota No. 3 tahun 2016 “bahwa kebutuhan masyarakat akan transportasi khususnya angkutan kota dan daerah tertentu dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan semakin meningkat namun sampai saat ini belum terlayani secara maksimal oleh mobil angkutan umum” serta “perkembangan dunia usaha dalam penyediaan sarana transportasi di jalan, khususnya di bidang angkutan becak motor di daerah kota tidore kepulauan merupakan pemenuhan atas meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya sarana transportasi yang lebih memadai, angkutan becak motor di kota tidore kepulauan saat ini jumlahnya semakin meningkat.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA TIDORE KEPULAUAN Saiful Rachman
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 9 No. 4 (2024): November
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

penerapan dari Udang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tidore Kepulauan bukanlah merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan oleh pihak penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Kota Tidore kepulauan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Selain faktor karena undang-undang ini sosialisasinya tidak menyeluruh kepada masyarakat umum, sehingga pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini masih sangat kurang/minim, juga karena faktor budaya masyarakat serta sarana dan prasarana lalu lintas yang kurang memadai berupa rambu-rambu jalan dan infrastruktur lainnya. Semua ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Kota Tidore Kepulauan khususnya.