Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series : Sharia Economic Law

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Mobil Kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor Dwi Nuraeni; Yayat Rahmat Hidayat; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.882 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.385

Abstract

Abstract. The practice of pawning has long been practiced by the people of Pasir Jambu Village, Kec. Sukaraja Kab. Bogor conducted in CV. Eka Dewi Tri Pratama. The practice of pawning cars that occurred in Pasir Jambu Village is that there is a first party (Rahin) and a second party (Murtahin) in which the contract in the transaction is defective (unclear) because the first party is not honest and there are still documents in the contract. not explained by the rahin. Based on this phenomenon, the problems in this study are as follows: (1) How is the practice of mortgaged car loans in Pasir Jambu Village, Kec. Sukaraja Kab. Bogor? (2) How is fiqh muamalah on the use of mortgaged car loans in Pasir Jambu Village, Kec. Sukaraja Kab. Bogor? The research conducted by the researcher is field research, namely research that is directly carried out in the place where the phenomenon occurs, namely in Pasir Jambu Village about the practice of pawning a credit car and the benefits of pawning a credit car. Researchers used primary data and secondary data. Data was collected through interview and documentation methods and in data analysis using qualitative descriptive methods. Based on the results of the study, that the implementation of the practice of car pawning is still in installments carried out by the community in an agreement and carried out by both parties written in the agreement letter, with proof of receipt and bringing in witnesses. There is the use of pawned goods without rahin's permission in the previous contract, as well as inconsistent terms and conditions because the pawned goods are not fully owned by rahin and murtahin uses marhun. Abstrak. Praktik gadai telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor yang dilakukan di CV. Eka Dewi Tri Pratama. Praktik gadai mobil yang terjadi di Desa Pasir Jambu yaitu adanya pihak pertama (Rahin) dan pihak kedua (Murtahin) yang dimana akad dalam transaksi tersebut cacat (tidak jelas) karena pihak pertama tidak terus terang dan masih ada dokumen-dokumen yang dalam akad tersebut masih tidak dijelaskan oleh pihak rahin. Berdasarkan fenomena tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik barang gadai mobil kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor? (2) Bagaimana fikih muamalah terhadap pemanfaatan barang gadai mobil kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di tempat di mana fenomena tersebut terjadi yaitu di Desa Pasir Jambu tentang praktik gada mobil kredit dan manfaat barang gadai mobil kredit. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi dan dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ,bahwa pelaksanaan praktik gadai mobil masih dalam cicilan dilakukan oleh masyarakat dalam kesepakatan dan dilakukan oleh kedua belah pihak dituliskan didalam surat perjanjian, dengan bukti kwitansi dan mendatangkan saksi. Adanya penggunaan barang gadai tanpa izin rahin dalam akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang tidak sesuai karena barang yang digadaikan sepenuhnya belum milik rahin dan murtahin manfaatkan marhun.
Analisis FATWA DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/206 terhadap komoditas Upacara Maras Taun Anggun Hidayati; Yandi Maryandi; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5240

Abstract

Abstract. Indonesia is a pluralistic and heterogeneous country that creates and shapes indonesia identity as a nation, one of wich is by maintaining a a sustainable cultural heritage. Sharia tourism is a tourism activity that is supported by various facilities and services in accordance with sharia principles. The legal instrument that serves as a legal basis related to the implementation of the sharia tourism business currently still refers to the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulama Council No: 108/DSNMUI/X/2016 concerning guidelines for organizing tourism based on sharia tourism principles. Sharia tourism is a tourist destination that is currently of great interest to various world travelers. Utilizing the tourism organization (UNWTON). The research method used in this research is qualitative research and the type used in this research is field research or called naturalistic research. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are using interview and observation techniques. The result of this research is the development of sharia tourism potential in Kab. East Belitung which takes from the side of Islamic customs and values ​​whose process and implementation are not in accordance with the implementing regulations issued by DSN MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Abstrak. Indonesia merupakan negara yang majemuk dan hitrogen keberagaman tersebut yang membuat dan membentuk identitas indonesia sebagai suatu bangsa, salah satunya dengan cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Pariwisata syariah adalah suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan bisnis pariwisata syariah saat ini masih mengacu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelnggaran pariwisata berdasarkan prinsip pariwisata syariah. Pariwisata syariah merupakan tujuan wisata yang saat ini banyank di minati di berbagai kalangan traveler dunia. Utillzing the tourism organization (UNWTON). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (fieled research) atau disebut penelitian naturalistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan potensi pariwisata syariah di Kab. Belitung Timur yang mengambil dari sisi adat Maras Taun yang proses dan pelaksanaan nya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.
Analisis Fikih Muamalah dan Asas Pacta Sunt Servenda terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil Rifqi Permana; Panji Adam Agus Putra; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5302

Abstract

Abstract. The Gumarang Padepokan Panglipur car storage service has several terms and agreements before leaving the car at this place. This study aims to, firstly find out the practice of car care services, secondly analyze the of fiqh mumamalat and the principle of pacta sunt servanda towards the practice of car care services at Gumarang Padepokan Panglipur Bandung City. The research method used in this research is qualitative with an empirical juridical approach, as for the type of data This research is field research with data sources taken from the field in the form of interviews and other written sources related to the discussion. Data collection techniques are observation, interviews, documentation and literature study. The results of the study show that the first practice of car care services in Gumarang Padepokan Panglipur, Bandung City, the contract used is an ijarah contract, but there are several terms and agreements, secondly, based on the analysis of fiqh mumamalat and the pacta sunt servanda principle that the ijarah contract in this matter is valid and the contract ends when Kang Sugeng decides to stop leaving his car, but the manager commits a default because he has violated the pacta sunt servanda principle by not fulfilling the agreed agreement. Abstrak. Jasa Penitipan mobil Gumarang Padepokan Panglipur memiliki beberaapa syarat dan perjanjian sebelum menitipkan mobil di tempat ini. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui praktik jasa penitipan mobil, kedua menganalisis fikih mumamalah dan asas pacta sunt servanda terhadap praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, adapun jenis data penelitian ini field research dengan sumber data yang diambil dari lapangan berupa wawancara dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan pertama praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung akad yang digunakan adalah akad ijarah, namun ada beberapa syarat dan perjanjian, kedua berdasarkan analisis fikih mumamalah dan asas pacta sunt servanda bahwa akad ijarah dalam masalah ini adalah sah dan berakhir akad tersebut ketika Kang Sugeng memutuskan unutk berhenti menitipkan mobilnya, tetapi pihak pengelola melakukan wanprestasi karena telah melanggar asas pacta sunt servanda dengan tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati.
Analisis FATWA DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Komoditas Upacara Maras Taun Anggun Hidayati; Shindu Irwansyah; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5320

Abstract

Abstract. Indonesia is a pluralistic and heterogeneous country that creates and shapes indonesia identity as a nation, one of wich is by maintaining a a sustainable cultural heritage. Sharia tourism is a tourism activity that is supported by various facilities and services in accordance with sharia principles. The legal instrument that serves as a legal basis related to the implementation of the sharia tourism business currently still refers to the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulama Council No: 108/DSNMUI/X/2016 concerning guidelines for organizing tourism based on sharia tourism principles. Sharia tourism is a tourist destination that is currently of great interest to various world travelers. Utilizing the tourism organization (UNWTON). The research method used in this research is qualitative research and the type used in this research is field research or called naturalistic research. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are using interview and observation techniques. The result of this research is the development of sharia tourism potential in Kab. East Belitung which takes from the side of Islamic customs and values ​​whose process and implementation are not in accordance with the implementing regulations issued by DSN MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Abstrak. Indonesia merupakan negara yang majemuk dan hitrogen keberagaman tersebut yang membuat dan membentuk identitas indonesia sebagai suatu bangsa, salah satunya dengan cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Pariwisata syariah adalah suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan bisnis pariwisata syariah saat ini masih mengacu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelnggaran pariwisata berdasarkan prinsip pariwisata syariah. Pariwisata syariah merupakan tujuan wisata yang saat ini banyank di minati di berbagai kalangan traveler dunia. Utillzing the tourism organization (UNWTON). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (fieled research) atau disebut penelitian naturalistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan potensi pariwisata syariah di Kab. Belitung Timur yang mengambil dari sisi adat Maras Taun yang proses dan pelaksanaan nya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.
Dampak Praktik Kredit Bank Keliling terhadap Usaha Mikro Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di pasar Wahana Rancaekek Rifki Adam Rachim; Redi Hadiyanto; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15069

Abstract

Abstract. Mobile Banks often operate in various villages in response to the needs of people in areas that are remote or difficult to reach by formal financial institutions. One of the markets frequently visited by mobile banks is Pasar Wahana located in Rancaekek. Rancaekek District, Bandung Regency. In this market, most businesses sell clothing, food and shelter. A mobile bank is a type of banking service that comes directly to the customer’s location, so the costumer does not need to visit the bank to conduct transactions or apply for loans. This service makes is easy for customers with an uncomplicated process. Mobile banks often reach out to groups such as housewives who gather for social or other activities. They provide loans without the need for collateral, which is particularly attractive to housewives and traders who need capital quickly. Due to unstable income, many traders rely on mobile banks for financial matters, especially in urgent situations. However, this reliance can have a negative impact on the community’s economy, as it can exacerbate their economic difficulties in the long run. While mobile banks can help drive the local economy, they can also cause economic problems. Some communities even get stuck in debt with more than one mobile bank to cover previous loans, which are often difficult to repay. In addition, some are aware that loans from mobile banks involve interest, which is against Islamic teachings, but they still make use of the service due to urgent economic needs. This situation shows that while mobile banks provide a temporary solution to some people’s financial problems, they can also present long-term challenges to the financial stability of individuals. Abstrak. Bank keliling sering kali beroperasi di berbagai desa sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat di daerah yang terpencil atau sulit dijangkau oleh institusi keuangan formal. Salah satu pasar yang sering dikunjungi oleh Bank Keliling adalah Pasar Wahana yang terletak di Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Di pasar ini, sebagian besar pelaku usaha menjual bahan sandang, pangan, papan. Bank keliling adalah jenis layanan perbankan yang datang langsung ke lokasi nasabah, sehingga nasabah tidak perlu mengunjungi bank untuk melakukan transaksi atau mengajukan pinjaman. Layanan ini memudahkan nasabah dengan proses yang tidak rumit. Bank keliling seringkali menjangkau kelompok-kelompok seperti ibu-ibu rumah tangga yang berkumpul untuk kegiatan sosial atau lainnya. Mereka menyediakan pinjaman tanpa memerlukan jaminan, yang sangat menarik bagi ibu rumah tangga dan pedagang yang membutuhkan modal secara cepat. Karena pendapatan yang tidak stabil, banyak pedagang mengandalkan bank keliling untuk masalah keuangan, terutama dalam situasi mendesak. Namun, ketergantungan ini dapat berdampak negatif pada perekonomian masyarakat, karena dapat memperburuk kesulitan ekonomi mereka dalam jangka Panjang. Meskipun bank keliling dapat membantu menggerakan perekonomian lokal, mereka juga dapat menimbulkan masalah ekonomi. Beberapa masyarakat bahkan terjebak dalam utang dengan lebih dari satu bank keliling untuk menutupi pinjaman sebelumnya, yang sering kali sulit dilunasi. Selain itu, ada yang menyadari bahwa pinjaman dari bank keliling melibatkan bunga yang bertentangan dengan ajaran islam, namun mereka tetap memanfaatkan layanan tersebut karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Situasi ini menunjukan bahwa meskipun bank keliling memberikan solusi sementara untuk masalah keuangan sebagian masyarakat, mereka juga dapat menghadirkan tantangan jangka Panjang terhadap kestabilan keuangan individu.