<![CDATA[Analisis Dampak Lalu Lintas kini telah menjadi salah satu kebijakan strategis di Indonesia yangmerupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota guna mengendalikan dampakyang ditimbulkan oleh pembangunan terhadap lalulintas di sekitarnya. Pada tahun 2018,Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan Revitalisasi Pasar Kedungwuni yang kondisifisiknya saat ini sudah tidak layak. Perkembangan jumlah pedagang dan pembeli serta semakinpadatnya area distribusi dan sirkulasi di dalam pasar juga membutuhkan penataan pasar yangbaik.Namun karena pada dasarnya setiap rencana pembangunan atau pengembangan pusat kegiatanseperti seperti dalam hal ini adalah Revitalisasi Pasar Kedungwuni akan menimbulkan gangguankeamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas maka wajib dilakukan AnalisisDampak Lalu Lintas. Adapun area terdampak di sekitar lokasi ini meliputi tiga ruas jalan yaituJalan Karanganyar – Podo, Jalan Kedungwuni – Kutosari, Jalan Kedungwuni – Karangdadap dantiga simpang (Simpang Podo merupakan simpang bersinyal serta Simpang Capgawen danSimpang Eks BCA merupakan simpang tidak bersinyal).Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas akibat Revitalisasi Pasar Kedungwuni ini menujukkan bahwakinerja ruas jalan eksisting untuk Jalan Karanganyar – Podo dan Jalan Kedungwuni – Kutosariadalah C dengan V/C ratio masing-masing 0,52 dan 0,46 serta untuk Jalan Kedungwuni –Karangdadap adalah B dengan V/C ratio 0,44. Sedangkan ketiga simpang terdampak tergolongdalam tingkat pelayanan B dengan tundaan kurang dari 15 detik.Pada tahap operasional tahun 2021 dengan pertumbuhan volume lalulintas sebesar 7% pertahun, tingkat pelayanan ketiga ruas jalan mengalami penurunan menjadi kategori F dengan V/Cratio >1 bahkan pada tahun 2031 V/C rationya>2. Kondisi ini tentunya memerlukan penangananagar kinerja lalulintasnya optimal. Adapun rekayasa lalulintas yang diusulkan adalah peningkatankapasitas jalan dengan pelebaran jalan menjadi12 meter dengan median (4/2 D). Penanganan initernyata efektif dalam meningkatkan pelayanan kinerja jalan. Hal ini dapat ditunjukkan dariperubahan tingkat pelayanan jalan menjadi B pada tahun 2021 dan C pada tahun 2031.Sedangkan untuk kinerja simpang, pada tahap operasional sampai dengan tahun 2031 diSimpang Eks BCA dan Simpang Cap gawen diusulkan pemasangan APILL dengan 2 fase untukmenyelesaikan konflik lalulintas di simpang tersebut. Namun berbeda halnya dengan SimpangPodo, kondisi eksisting yang sudah menggunakan jenis pengendalian berupa APILL hanya efektif dilakukan sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya saat tahun 2031 atau saat 10 tahun PasarKedungwuni beroperasi, APILL dirasa tidak efektif dan diusulkan untuk menggunakanB undaran(Rotary Intersection) sebagai penangannya.]]>
