Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
11.382
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Interpretasi Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Media Akademik (JMA) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
I Wayan Novy Purwanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 145 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK DI INDONESIA I Putu Agus Dharma Wijaya; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.16 KB)

Abstract

Transaksi bisnis melalui Electronic Commerce (E-Commerce) atau sekarang biasa disebut dengan jual beli secara online di Indonesia bermula pada tahun 2000’an misalnya, melakukan transaksi jual dan beli seara online seperti barang maupun jasa, serta dengan makin banyak aplikasi jual beli secara online didunia. Seiring berjalannya waktu kedepan E-Commerce akan lebih meningkat pesat perkembangannya dan akan berjalan dengan memuaskan pada tahun-tahun mendatang apabila bisnis melalui Internet atau E-Commerce. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah perlindungan dan tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi online serta cara penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha online terhadap konsumen. Metode penulisan penelitian, menggunakan metode analisis hukum normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak para pihak, kewajiban para pihak, larangan-larangan pelaku usaha serta tanggungjawab para pihak dalam melakukan transaksi yang bersifat online. Hasil studi menunjukan bahwa cara memberikan perlindungan hukum terhadap penjual dan konsumen terutama ditekankan dalam hal pembayaran, konsumen mengharuskan untuk melakukan pelunasan pembayaran terlebih dahulu kemudian, melakukan konfirmasi pembayaran serta penyelesaian hukum untuk konsumen terletak pada adanya kompensasi berupa pengembalian barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Pelaku usaha jual beli online juga harus bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh pihak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi Bisnis Eklektronik.
AKIBAT HUKUM BAGI PONDOK WISATA NADIA PANSION TERHADAP PEKERJA YANG KELEBIHAN BATAS WAKTU KERJA AA Mira Crysinta Ardiyanti; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.178 KB)

Abstract

Penelitian jurnal ini mengetengahkan tema tentang “Akibat Hukuum Bagi Pondok Wisata Nadia Pansion Terhadap Pekerja Yang Kelebihan Batas Waktu Kerja”. Masalah hukum yang akan dikaji yaitu bagaimanakah akibat hukum bagi Pondok Wisata Nadia Pansion Terhadap Pekerja Yang Kelebihan Batas Waktu Kerja?. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian hukum empiris, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa akibat hukum bagi Pondok Wisata Nadia Pansion terhadap pekerja atas kelebihan waktu kerja adalah dimana pihak Pondok Wisata Nadia Pansion memiliki suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memberikan hak kepada pekeraja atas kelebihan waktu kerja yang dialamai oleh pekerja. Dengan demikian, kewajiban untuk memenuhi hak dari pekerja itu harus dilaksanakan oleh Pondok Wisata Nadia Pansion. Berdasarkan kesepakatan antara pihak Pondok Wisata Nadia Pansion dengan pekerja, dimana apabila pekerja melakukan pekerjaan yang melebihi batas waktu kerja, maka akan diberikan upah lembur. Upah yang diberikan itu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Upah tersebut merupakan imbalan yang diberikan oleh Pondok Wisata Nadia Pansion kepada pekerja. Upah ini dinamakan dengan upah lembur. Kata Kunci: Perusahaan, Pekerja, Perjanjian.
Penanganan dan Upaya Oleh Bank Pada Debitur Kredit UMKM Bermasalah Dengan Memberikan Penyediaan Agunan Tambahan Pada PT BPR Sinar Kuta Ni Made Irma Nirmala; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya menangani debitur UMKM yang bermasalah dengan memberikan jaminan tambahan dan faktof-faktor yang memicu terjadinya kredit bermasalah dan upaya yang dilakukan oleh bank dengan memberikan solusi untuk penyediaan agunan tambahan kepada debitur kredit UMKM yang bermasalah Jenis Penelitian yang digunakan merupakan studi empiris karena dalam penyaluran kredit UMK oleh PT BPR Sinar Kuta pentingnya penanganana kredit bersmasalah khususnya pada sektor UMKM yang menopang roda perekonomian dan tanpa mengabaikan unsur kehati-hatian oleh bank maka perlu dipandang penting untuk dilakukan penelitian penangan dan upaya oleh bank kepada debitur kredit UMKM bermasalah dengan memberikan penyediian agunan tambahan pada PT BPR Sinar Kuta. Kata Kunci: UMKM, Upaya Bank, dan Debitur. ABSTRACT The research objective is to determine the efforts to deal with problematic MSME debtors by providing additional guarantees and factors that trigger problem loans and the efforts made by banks by providing solutions for providing additional collateral to problematic MSME credit debtors. The type of research used is an empirical study because In the distribution of MSME loans by PT BPR Sinar Kuta the importance of handling problem loans, especially in the MSME sector, which supports the economy and without neglecting the prudential element by the bank, it is necessary to conduct research on handlers and efforts by banks to problematic MSME credit debtors by providing provision. additional collateral at PT BPR Sinar Kuta. Key words: UMKM, Bank Efforts, and Debtors.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Terjadinya Kesalahan Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang I Putu Gede Rama Erlangga Wijaya; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa layanan pengiriman barang khususnya dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 serta mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam terjadinya kesalahan dan keterlambatan pengiriman barang merupakan tujuan dari penulisan jurnal ini. Metode penulisan penelitan jurnal ini mengginakan menggunakan metode penelitian normatif karena berlandaskan peraturan perundang-undangan dan doktrin, dengan menelaah dari sisi aturan hukum yang ada dan keterkaitannya dengan kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya. Hasil dan kesimpulan dari penulisan penelitian ini adalah konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas, dengan jumlah ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, dalam Pasal 7 huruf g UUPK juga menyatakanbahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pengiriman barang, Ganti Rugi, ABSTRACT This study aims to find out more about how the implementation of consumer protection for users of goods delivery services, especially in the event of a delay in delivery in accordance with the Consumer Protection Law no 8 of 1998 and knowing the efforts that can be taken by consumers in the occurrence of errors and delays in delivery of goods is the purpose of writing this journal. This journal research writing method uses normative research methods because it is based on legislation and doctrine, by examining in terms of existing legal rules and their relation to cases that have occurred previously. The results and conclusions of this research are that consumers have the right to receive compensation, compensation and/or replacement, if the goods and/or services received are not in accordance with the agreement or not as they should be. If the consumer feels that the quantity and quality of the goods and/or services he consumes are not in accordance with the exchange rate provided, he is entitled to an appropriate compensation, with the amount of compensation in accordance with the applicable provisions or based on the agreement of both parties. In addition, Chapter 7 g of the UUPK also states that business actors are obliged to provide compensation, compensation and or replacement if the goods and or services received or utilized are not in accordance with the agreement. Key Words: Consumer Protection, Delivery of goods, Compensation.
Pelaksanaan PPOJK No.11/.03/POJK/2020 Oleh Finances Leasing Terkait Keringanan Kredit Masa Pandemi Covid 19 Putu Agus Fajar Budi Dewantara; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan terkait keringanan kredit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 dan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 di Finance Leasing. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris. Dengan meneliti Finance Leasing. Hasil studi penelitian ini yaitu pengaturan terkait keringanan kredit yaitu mengatur kualitas kredit penilaian, pembiayaan, menyediakan dana dan debitur. Kriteria yang perlakuannya mendapatkan dalam POJK, khusus yang untuk keringanan kredit pada debitur yang terdampak, penyebaran langsung maupun sektor keuangan. Sedangkan dalam pelaksanaannya di Finance Leasing, ternyata tidak semua debitur dapat mengajukan kelonggaran kredit melainkan harus terdampak langsung pandemi covid-19. Kata kunci: Pelaksanaan, Pengaturan, Kelonggaran, dan Kredit. ABSTRACT The purpose of this study is to find out and understand the regulations related to credit relief in the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 of 2020 and to know and understand the implementation of the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 of 2020 in Finance Leasing. . This research is an empirical legal research. By researching Finance Leasing. The results of this research study are arrangements related to credit relief, namely regulating the quality of credit assessment, financing, providing funds and debtors. The criteria for treatment are in the POJK, specifically for credit relief for affected debtors, direct distribution and the financial sector. While in its implementation in Finance Leasing, it turns out that not all debtors can apply for credit concessions but must be directly affected by the Covid-19 pandemic. Keywords: Implementation, Regulation, Allowance, and Credit.
Match Fixing Di Dunia Sepak Bola Indonesia; Pendekatan Pidana I WAYAN SUARSA PUTRA UTAMA I WAYAN BALON; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.715 KB)

Abstract

Di era yang sudah maju ini, kompetisi di bidang sepakbola sudah berubah dikarenakan adanya oknum yang berperan sebagai penjahat terorganisir. Dalam pertandingan sering terjadi upaya manipulasi pertandingan. Ancaman global dalam bidang kompetisi sepakbola dilakukan dengan kecurangan penetapan skor dan manipulasi pertandingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang adanya match fixing di dunia sepak bola Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 terhadap tindak pidana match fixing dalam dunia sepakbola di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif. Sumber acuan hukum tersebut didapatkan melalui tinjauan kepustakaan, yang kemudian semua sumber acuan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertandingan di bidang persepakbolaan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang kejahatan penyuapan dijatuhkan hukuman pidana walaupun praktek menyuap dalam lingkup swasta bukan dianggap sebagai korupsi. Ada beberapa alasan terjadinya tindak pidana pengaturan skor (match fixing) bisa terjadi, pada umumnya itu karena adanya perjudian serta keuntungan finansial yang berupa uang atau barang-barang mewah lainnya yang dapat menarik perhatian seseorang untuk bisa memanipulasi hasil pertandingan baik dari segi pemalsuan dokumen pemain maupun disogoknya para pemain intuk mengikuti intruksi. Kriminalisasi match fixing di pertandingan dalam dunia persepakbolaan Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980 dapat diancam dengan sanksi pidana walaupun tindakan suap tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi sesuai dengan UU Tipikor. Kata kunci: Match fixing, sepak bola, pidana. ABSTRACT In this advanced era, competition in football field has changed because there were individuals who succeed as organized criminals. In matches, there were often match manipulations. The global threat in football field competition is carried out by cheating score-fixing and match manipulation. This research aimed to observe the background of the competition arrangements in the world of Indonesian football and to find out how the legal analysis according to Law No. 11 of 1980 concerning on the prevention of mounting in football world in Indonesia. The method used is a normative legal method. Sources of legal references obtained through the updating of the literature, which then all sources of this legal reference are updated qualitatively normatively. The results of the study show the fact that the competition in Indonesian football field in accordance with the Law Number 11 of 1980 regarding bribery crimes is sentenced for the practice of bribery in association with other than regarded as corruption. There were a number of reasons that can be followed up, including: the competition arrangements that can occurred, at that time, because gambling and finance consisting of money or luxury items that can attract someone's attention to be able to manipulate the results of the match properly. The players followed instructions. Criminalization of fixing matches in matches in the world of Indonesian football Preparation in Law no. 11 of 1980 can be threatened with the approval of the Maintenance of the bribery Movement can not be categorized as a preventive measure in accordance with the Corruption Act. Keywords: Match fixing, football, criminal
PENGATURAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Ari Yulianingsih; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.064 KB)

Abstract

Judul makalah ini yaitu “Pengaturan Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”. Pada dasarnya anak dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan agar tidak menggangu tumbuh dan kembangnya. Namun kini masih maraknya anak yang bekerja menjual tisu tanpa menggunakan mesin pada malam hari. Dalam UU Ketenagakerjaan, memperbolehkan mempekerjakan anak asal mendapatkan izin orang tua dan melakukan pekerjaan ringan, namun dalam pengaturannya kurang jelas mengenai yang dimaksud dengan pekerja ringan. Dengan permasalahan hukum yang dijadikan pusat penelitian yaitu apakah anak yang bekerja menjual tisu pada malam hari yang tidak menggunakan mesin termasuk pelanggaran serta apakah sanksi bagi pihak yang mempekerjakan anak apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan yaitu diperlukannya suatu penelitian hukum yang berupa metode penelitian normative melalui the statute approach, analitical and conseptual approach, dan penafsiran hukum dengan mengkaji undang-undang yang terkait pada permasalahan itu sehingga dapat memberikan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Adanya penafsiran a contrario yang menafsirkan bahwa jenis pekerjaan pada KEMENAKERTRANS No. KEP/235/MEN/2003 dikategorikan sebagai pekerja berat, maka pengaturan mengenai pekerja berat sudah ada yang mengaturnya sementara pekerja ringan belum ada yang mengatur lebih lanjut. Dengan adanya pengaturan tersebut, anak yang bekerja menjual tisu saat malam hari tanpa menggunakan mesin termasuk pelanggaran larangan mempekerjakan anak dikarenakan anak tersebut melakukan pekerjaan berat. Selain itu, terdapat beberapa sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana berupa pidana denda, kurungan, dan penjara apabila ditemukan suatu pelanggaran terhadap pekerja anak sehingga dapat memberikan perlindungan pada pekerja anak dan hak anak tidak dieksploitasi tenaganya di bidang ketenagakerjaan. Kata kunci: Pekerja Anak, Anak, Hak Anak
Over Kredit Sebagai Solusi Gagal Bayar Oleh Debitur Di Denpasar Irvan Christanto Sipayung; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bentuk perjanjian over kredit mobil di Kota Denpasar dan untuk mengetahui keabsahan perjanjian over kredit mobil di Kota Denpasar. Isu hukum dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah bentuk perjanjian over kredit mobil di Kota Denpasar dan bagaimanakah keabsahan perjanjian over kredit mobil di Kota Denpasar. Metode penelitian ini, berjenis hukum empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu bentuk perjanjian over kredit tersebut adalah dibawah tangan. Perjanjian dibawah tangan yang dibuat tidak memenuhi syarat objektif perjanjian dalam KUH Perdata. Sedangkan keabsahan over kredit yang dibuat oleh debitur dengan pihak lain tidak memiliki keabsahan atau tidak sah. Perjanjian itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian dan pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam perjanjian over kredit mobil di Kota Denpasar. Kata Kunci: Perjanjian, Over, Kreditur, Keabsahan. ABSTRACT The purpose of this study was to determine the form of the car loan over agreement in Kota Denpasar and to determine is validation on cars loan over agreementies in Denpasar. The issue legal on the study what form of the car loan over agreement in Denpasar city and how is validational loan over agreements on Denpasar. The research method of this research, using the method on empirisme legalis researcesh. This research approah includes fact approah and a statutory approah. The results of research in this journal are the form of the over credit agreement is under the hand. If the over-credit agreement is made by the parties in accordance with Article 1320 of the Civil Code. While the validity of over credit lies in the agreement by the parties who make it. Likewise, this over-credit agreement is alsolid veries oftened requred witnessest on accordiances without to need on they debtors an othere parts on they cars loan agreement in Denpasar. Keywords: Agreement, Over, Credit, and Validity.
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KAPAL CEPAT TERHADAP KONSUMEN SAAT TERJADI KECELAKAAN Putu Megabalinda Pradnya Wijayani; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.196 KB)

Abstract

Perkembangan perekonomian saat ini membuat para pelaku usaha mulai mendirikan usaha di bidang jasa angkutan laut yakni kapal cepat sehingga dapat memudahkan konsumen dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas laut. Namun banyak konsumen merasa khawatir apabila pihak penyedia jasa kapal cepat tidak memberikan tanggung jawab apabila konsumen mengalami kecelakaan. Dari latar belakang tersebut masalah yang dibahas yaitu mengenai bagaimana kelaiklautan kapal cepat dan bentuk tanggung jawab dari penyedia jasa kapal cepat jika konsumen mengalami kecelakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat dengan menggunakan teknik wawancara. Konsumen tidak perlu khawatir karena pihak penyedia jasa telah menyediakan alat-alat keselamatan kelaiklautan kapal dan pihak penyedia jasa juga memberikan asuransi apabila konsumen mengalami kecelakaan saat menggunakan jasanya, dan konsumen akan merasa nyaman dan aman saat kapal beroperasi, sebelum kapal beroperasi penyedia jasa harus memenuhi syarat mengenai dokumen yang harus dilengkapi. Pelaksanaan penyedia jasa mengenai tanggung jawab dan kelengkapan dokumen seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penyedia Jasa, Kapal Cepat, Konsumen.
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI BIDANG LEGISLASI I Nyoman Wahyu Sukma Suriyawan; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.969 KB)

Abstract

Authority to legislate as embedded within 1945 National Constitution shall be performed by both government and senate, meanwhile regional senate (“DPD”) which is also categorized as legislative body does not enjoy such authority, as it is enunciated within Law No 27 of 2009 concerning MPD, DPR, DPD, and DPRD along with Law No 12 of 2011 concerning Procedure of Drafting an Act which also reduced the authority of DPD. As explained, problems risen and shall be observed is whether the implication of mentioned laws towards the authority of DPD and also after the Judgment of Constitutional Court No. 92/PUU-X/2012. Method of research applied shall be normative legal research combined with statutory approach. Conclusion drawn from the research shall be, due to the Judgment of the Constitutional Court, DPD shall enjoys the right to enter into the drafting of national legislation program, along with the discussion on budgeting and autonomy issue, however its right to pass a draft into a law remain absent.
Co-Authors A A Gede Cahya Pratama AA Mira Crysinta Ardiyanti AA. Gede Romi Antika Adilla Putri, Ni Putu Winda agung Indra Pradnyana Ambara, Gede Dwi Ambara Amelia Gea Anak Agung Ayu Krisna Dewi Anak Agung Ayu Yonika Prabandari Anak Agung Istri Dewi Permatasari Anak Agung Ngurah Agung Purnama Putra Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Satria Pratama Ari Yulianingsih Ariana, I Kadek Dwi Ayu Atha Diva Daniswara Bagus Nanda Yuda Prasetya Bayu Mahardika Putra Bhaskara, Anak Agung Putu Aruna Bhismananda, I Made Bagus Brody Made Kariarta Bujangga, I Komang Wisnu Adi Daniswara, Ayu Atha Diva Danyati, Ayu Putu Laksmi Dea Haq devi indrayanti Dewa Ayu Indra Dewi Dewa Gede Agung Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini Dharmika Yogiswari, Ni Made Gede Eka Prasetya Dewantara Gusti Agung Dharma Setiawan Gusti Agung Putri Krisya Dewi Gusti Agung Sagung Istri Dianita Gustra Ananta, Anak Agung Ngurah Kharan I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama I Gede Ardiawan I Gede Ary Saptadi Wisastra I Gede Mahadama Wisnawa I Gede Ngurah Mas Wiranata I Gst. Ag. Ngr. Nata Wibawa I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi I Gusti Agung Putri Pradnyautari I Gusti Ayu Agung Diyah Nitisuari I Gusti Ayu Hary Swandewi I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Agung Chahya Negara I Gusti Ngurah Indra Semara Putra I Gusti Nyoman Agung I Kadek Renown Pranatha I Ketut Wilantika I Made Ade Hendrawan I Made Chossy Narayanan I MADE DEDI SURYATMAJA I Made Ferry Gunawadi I Made Sena I Made Udiana I Nengah Budi Arjana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Oka Wiranatha I Nyoman Rekya Adi Jayadinata I Nyoman Suyatna I Nyoman Wahyu Sukma Suriyawan I Putu Agus Dharma Wijaya I Putu Agus Setiawan I Putu Arya Suarnata Wibawa I Putu Chandra Riantama I Putu Gede Rama Erlangga Wijaya I Putu Leo Suryadipa I Putu Surya Samudra I Wayan Gede Pradnyana Widiantara I Wayan Kharismawan I WAYAN SUARSA PUTRA UTAMA I WAYAN BALON I Wayan Sudiartha I Wayan Wahyu Putra Utama Ida Ayu Dea Pradnya Dewi Ida Ayu Maharani Chintya Anjani Ida Ayu Mirah Bijas Swari Ida Ayu Putu Krisna Yanthi Ida Bagus Astiti Bakti Ida Bagus Mas Surya Negara Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Rama Pramana Ida Bagus Yoga Adi Putra Ida Bagus Yoga Raditya Idayati, Ns. Dewa Ayu Made Irvan . Irvan Christanto Sipayung Ivindo Brena Tarigan Jaya Suastika, I Made Kadek Arya Oka Sumantara Karangan, Yudha Noverto Karina Subandi, Dewa Ayu Ari Dwi Kobi Wayan Kariarta KOMANG PANDE DANANJAYA TIRTA KUSUMA Komang Restiawan Krisna, I Putu Bagus Arya Luh Putu Rina Laksmita Putri Made Angga Bagaskara Made Rama Prawira Made Yudha Wismaya Madia, Putu Bella Mania Mahayana, Destri Ayu Larasati Manuaba, Ida Bagus Gede Fajar Maria Cynthia Sesa Maryono Maysha Uri Vatriska Mbiliyora, Putri Permatasari Meylita Dewi, Vania Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi Ni Kadek Diana Setya Yundari Ni Kadek Dwita Sri Andy Ni Komang Ayu Citra Devi Ni Komang Dewita Ayu Prameswari Ni Made Dewi Sukmawati Ni Made Gunarini Ni Made Irma Nirmala NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Aprilia Surya Dewi Ni Putu Ayu Bunga Sasmita Ni Putu Diah Anjeni Werdhi Wahari Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti Nyoman Angga Pandu Wijaya Olivia Chandra Halim Pratama, I Wayan Dion Sanjaya Pratama, Putu Gede Wahyu Santika Putri, Ni Made Nita Pradnyaning Putu Agus Fajar Budi Dewantara Putu Ayu Gayatri Putu Devya Chevya Awatari Putu Eka Yulia Ambarawati Putu Inten Andhita Dewi Putu Megabalinda Pradnya Wijayani PUTU NUGRAHA WIDIARTA Rahayu, Cokorda Istri Agung Indira Sanjaya Putra, Adi Mas Santika, I Wayan Remi Saputra, Halilintar Giri Sari, Putu Sattvika Siddhi, I Gusti Ngurah Bagus Prabhawa Singandana, Gede Denna Sudharsana, Tjokorda Gde Rai Y. Ary Suka Arta Nesa, I Made Adi Wahyu Saputra, I Gusti Nyoman Karmayasa Wibawa, Made Anjas Satria Winata, I Gede Surya Windhu Gunartha Wirawan, I Putu Gede Yohanes Setiadi Yustiawan, Dewa Gede Pradnyana