Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.832
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Jurnal Studi Jender SRIKANDI HUMANIS Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Acta Comitas Pusaka : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event
Ni Putu Purwanti
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

 1   2 
PEMBENTUKAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEDUDUKAN SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA I G A Ayu Karyani Wardana; I Ketut Westra; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kedudukan Sistem Pengawasan Perbankan Di Indonesia” penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, dimana untuk mencari bahan-bahan yang kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan serta menggunakan literature dan bacaan. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kewenangan otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan perbankan di Indonesia menganut tanggungjawab mutlak, karena  Otoritas Jasa Keuangan bertanggungjawab atas stabilnya industri perbankan dalam hal kesehatan individu lembaga perbankan sehingga mampu mewujudkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam lembaga pengawasan perbankan dimana Otoritas Jasa Keuangan akan lebih mengawasi aspek mikroprudensialnya, tugas Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau lembaga keuangan, kejahatan bank, kepengurusan bank, dan kualitas sumber daya manusianya.
PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL (STUDI KASUS PT BANK LIPPO Tbk) Dewa Ayu Budiartini; Dewa Gde Rudy; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One cause of the vulnerability of companies in Indonesia to economic shocks is the weakimplementation of good corporate governance. Good Corporate Governance (GCG) isbasically a concept concerning the corporate structure, division of labor, division ofauthority, sharing the burden of responsibility for each element of the corporate structure.Weak implementation of good corporate governance leads to crime and abuse in thecapital markets. Crimes and violations in the capital market is assumed to several reasons,namely blameworthiness, weakness apparatus that includes integrity and professionalismand regulatory weaknesses. Any company who is operating in the capital market shouldhave always follow the rules set by the market and the capital itself. It is necessary for thecreation of capital markets to protect the interests of investors in investment activities inthe capital market.
EKSISTENSI UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN TERHADAP SISWA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA SEKOLAH Ni Putu Anggadia Permata Wardana; Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper, titled "The Existence of the Act No. 20 Year 2003 on National Education System with regard to Resolving Cases of Violence against Students Done by Unscrupulous Headmaster ". This paper uses the method of normative research. The paper discusses the setting and completion of criminal cases committed by unscrupulous school principals. The conclusion that could be drawn from this paper is that the Headmaster has violated the National Education System Rules and has been deactivated from duties and could be penalized of criminal sanctions in the form of imprisonment of 5 years and a fine of two hundred million.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK Kadek Devi Sudaryanti; Ni Ketut Supasti Darmawan; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Capital market is a meeting between the parties who have surplus funds and those who need funds by trading securities. Capital market can as the market to trade securities which already worth more than a year such as stocks and bonds. Bonds are offered to the community through public bidding. The activity of capital market is leading towards a scripless trading. Bond is one of the scripless trading stock forms which has been converted into electronic form. The existence of scripless trading is expected to create efficient capital market, faster transaction dealing and evenly distribution of information. Thus, the quality of the investment climate will be more favourable, because of the high trust of all related parties. Investor is the most important role in capital market. It could be said that the existence of capital market investors is one of the most important indicators.
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBANTU KEJAHATAN TERHADAP NYAWA I Wayan Agus Vijayantera; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Murder is a brutal crime because the purpose of murderer is to take someone else life. when commit the murder sometimes there are people who help implement crime (accomplice). As accomplice has different role during the commission of a crime, they will be punished in different way. The problem is how to decide which penalties to give as this is a murder case. The purpose of this study is to know which penalties should be applied for accomplice of attempted murder as regulated in the Criminal Code (KUHP). The method used to analyze the problem is the normative law method. Accomplice is described in article 56 of the Criminal Code. The penalties for accomplice are regulated in article 57 of the Criminal Code. Based on those articles, the penalties for accomplice of attempted murder is jail punishment for certain time.
PERMOHONAN PUTUSAN SERTA-MERTA ATAS GUGATAN SEWA MENYEWA Khaista Amalia; Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan serta merta merupakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu adanya putusan yang telah incraht van gewijsde ataupun upaya upaya hukum lainnya yang diajukan oleh pihak penggugat ataupun tergugat. Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung menginstruksikan agar putusan serta merta tidak mudah dikeluarkan terhadap gugatan yang belum memperoleh putusan incraht van gewijsde. Namun dengan diaturnya putusan serta merta di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitverbaar bij Vooraad) dan Provisionil. Melalui aturan tersebut memberikan kemungkinan dapat terlaksananya putusan serta merta terhadap gugatan sewa menyewa dengan objek benda tak bergerak.
Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan Komang Tri Atmaja; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i10.p04

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kreteria kredit macet dan menganalisis penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan berdasarkan hukum perbankan. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan cara deskriptif melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan kredit macet diatur dalam Penjelasan Pasal 44 Undang-UndangPerbankan, dan Pasal 10 sampai 12 PBI Nomor: 14/ 15 / PBI/ namun sudah diperbaharui dengan POJK Nomor 40/Pojk.03/2019, untuk pengaturan eksekusi jaminan hak tanggungan diatur dalam undang-undang perbankan yaitu Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasannya. Kata Kunci: Bank, Kredit Macet, Eksekusi, Hak Tanggungan ABSTRACT The purpose of this study is to examine the criteria for bad credit and to analyze the settlement of bad loans through the execution of a guarantee of mortgage under banking law. The method used is a normative method with a descriptive method through a conceptual approach and statutory regulations. The results of the study show that the regulation of bad credit is regulated in the Elucidation of Article 44 of the Banking Law, and Articles 10 to 12 of PBI Number: 14/15 / PBI / but has been updated with POJK Number 40 / Pojk.03 / 2019, to regulate the execution of guarantees of insurance rights. regulated in the banking law, namely Article 12A paragraph (1) and paragraph (2) along with the explanations thereof. Key Words: Bank, Bad Credit, Exection, Rights Guarantee
KRIMINALISASI PROFESI DOKTER Felizia Novi Kristanti; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The notion of medical malpractice has commonly occurred among doctors nowadays. Severalcase reports by patient, mostly resulting to criminal penalty and brought some controversiesamong society. This notable medical profession carries great responsibilities, which seemsutterly unfair to be condemned such penalty in case of unpredictable yet unfortunate outcomewhile on the other hand, patients have their own rights for justice itself. There are severalconditions which might harm doctors to be discussed through this writing since doctors andpatients are legally related. The research method of this paper is normative research methodcause of void of legal norms on Laws and Regulation Number 29 Year 2004 concerningMedical Practice. Based on Chapter X Laws and Regulation Number 29 Year 2004concerning Medical Practice, doctors are sentenced criminal verdict in matters legally due toadministrative problem such as non-possession of registration number. Based on an analysis,doctors are to be criminalized upon certain condition which are violation against the law,errors during practice, capability of being responsible, and the absence of underlyingexcuses to undo the penalty. It is expected for doctors to work carefully, attentively,benevolently to avoid or at least minimize error. More importantly, a harmonious rapportand mutual respect for rights and obligations between both parties is also expected tohappen.
PERMOHONAN PUTUSAN SERTA-MERTA ATAS GUGATAN SEWA MENYEWA Khaista Amalia; Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan serta merta merupakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu adanya putusan yang telah incraht van gewijsde ataupun upaya upaya hukum lainnya yang diajukan oleh pihak penggugat ataupun tergugat. Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung menginstruksikan agar putusan serta merta tidak mudah dikeluarkan terhadap gugatan yang belum memperoleh putusan incraht van gewijsde. Namun dengan diaturnya putusan serta merta di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitverbaar bij Vooraad) dan Provisionil. Melalui aturan tersebut memberikan kemungkinan dapat terlaksananya putusan serta merta terhadap gugatan sewa menyewa dengan objek benda tak bergerak.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MASKAPAI PENERBANGAN DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT UDARA Theresia Carmenia Yudithio; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The title of this paper is “Airlines Criminal Liability In Aircraft Accident". Commercial air transport is currently experiencing very rapid progress, it can be seen from the many airline companies that provide air transportation services are cheap and convenient for the passangers. Sometimes, problems arise, such as aircraft accidents. It can not be separated from the role that airlines sometimes more concerned with profits than the safety of passengers only user services. Thus the necessary legal framework in order to provide legal protection for air travelers and strict criminal penalties for violating the airline.
Co-Authors A. A. Gede Agung Dharmakusuma A. A. Istri Esa Septianingrum Semara ADIJAYA, I NYOMAN OCTA Agung Indradinata Anak Agung Arumi Jayanti Kusumasari Anak Agung Gde Raitanaya Bhaswara Anak Agung Sri Indrawati Anandita Sasni Andrew Timothy Ayu Dyah Paramitha Bobby Ferdinal Purwanto D. G. Rudy Desak Putu Dewi Kasih Desak Putu Noviyanti Desy Corina Dwiyaning Dewa Ayu Budiartini Dewa Gde Rudy dharma pasek, i gede sanathana sathya Evans Angokaming Djehadut Fabian Margiano Alexander Latubatara Felix Liewellyn Felizia Novi Kristanti Gde Dianta Yudi Pratama Gede Budarsa Gede Donny Sumarjaya Nada Gusti Ayu Deandra Wardiani Hendra Gita Dharma I Dewa Gede Agung Putra Diatmika I G A Ayu Karyani Wardana I Gede Made Gandhi Dwinata I Gst. Ayu Puspawati I Gusti Ayu Inten Ardiantari I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Made Wisnu Pradiptha I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Krisna Aribhuana Putra I Kadek Agus Wijaya Kusuma I Kadek Bagus Indra Dwi Prawira I KETUT WESTRA I Komang Yudiastawan I Made Adi Dwi Pranatha I Made Dedy Darmawan I Made Dedy Priyanto I Made Sarjana I Made Wahyu Santika I Nengah Artana I Putu Agus Sukyantara I Putu Bagus Pande Sujana I Putu Surya Budhi Utama Wintara I Putu Wira Kusumajaya I Wayan Agus Vijayantera I Wayan Suriantana I.B. Gede Agung Suryaningrat Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Inocencio Arya Wahyudi Karditha Kadek Devi Sudaryanti Ketut Gde Swara Siddhi Yatna Khaista Amalia Komang Indra Suputra Komang Tri Atmaja Made Dilla Nitya Nirmala Made Pramanaditya Widiada Marwanto Marwanto Mira Henstin Muhammad Maulana M Ngakan Ketut Dunia Ni Kadek Sriartini Ni Ketut Sri Kharisma Agustini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Dewi Juliantini G. Ni Made Rai Dwikayanti Ni Made Sri Uttami Dharmaningsih NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Anggadia Permata Wardana Ni Putu Sari Wulan Amrita Ni Putu Yuli Kartika Dewi Pramesthi Swari, I Dewa Ayu Bintang Prameswari, Pradnya Cyndhe Putri, Ni Made Advaita Mahendra Putu Bagus Bendesa Wirananda Putu Devi Yustisia Utami Putu Evi Nadya Christina Putu Mas Divania Yogasari R. A. Retno Murni Raisila, Ni Nyoman Wetalika Jayanti Ranu Aprilino Putra Waskita Rezki Permatawati Sang Ayu Kadek Wiesma Dewintha Selvi Marcellia Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti Sundari, Ni Luh Neisya Theresia Carmenia Yudithio Toni Setiawan W. Wiryawan Zuraida Saroha Handayani