Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.832
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Jurnal Studi Jender SRIKANDI HUMANIS Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Acta Comitas Pusaka : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event
Ni Putu Purwanti
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA I Gusti Made Wisnu Pradiptha; I Ketut Westra; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.128 KB)

Abstract

Foreign investment is individual foreigner, foreign entities, and / or foreign government investments in the territory of the Republic of Indonesia. In Indonesia, foreign investors shall be in the form of Limited Liability Company under the laws of Indonesia and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia, unless other determined by law. Then any foreign companies investing in Indonesia must do business working with the Indonesian company, and then into a new company which is subject to the laws of Indonesia. Therefore, this article will explain whether the Indonesian government is justified in taking a foreign investment company, and explained the legal protection against expropriation of foreign investment companies.
PENERAPAN PRINSIP “THE BEST INTEREST OF THE CHILD” PADA KEHIDUPAN ANAK YANG TERPAKSA BEKERJA DI INDONESIA Evans Angokaming Djehadut; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.763 KB)

Abstract

The presence of children who are forced to work in Indonesia creates rulesgoverning restrictions on what jobs that can be done and in what jobs the children wereforbidden to work. Related to the principle of "the best interest of the child" which is theprimacy of the interests of the child, whether the principle of the protection of children whoare forced to work. Therefore, this article will explain what exactly is the purpose of theprinciple of "the best interest of the child" in the CRC (Convention on the Rights of theChild) and its application for children who are forced to work in Indonesia. In addition,this paper also describes a right or obligation if a child is forced to work.
Kajian Yuridis Pemberian Sanksi Pemidanaan Pada Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Ranu Aprilino Putra Waskita; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016  memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yang dilakukan pada anak di bawah umur  (Pedofilia). Sanksi bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan dengan kekerasan terhadap anak hingga korban meninggal dunia harus mendapatkan hukuman yang adil, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni sanksi maksimal yang diberikan adalah 15 tahun penjara, dinilai masih ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang Bagaimanakah Pemberian Sanksi Pemidanaan Pada Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ? Peraturan ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara, serta tiga sanksi tambahan yakni, kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.
ANALISIS UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANAPADA KASUS PEMBUNUHAN TRAGIS ANGGOTA ORMAS DI BALI Ni Ketut Sri Kharisma Agustini; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.924 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali”. Latar belakang penelitian ini adanya kasus pembunuhan tragis atau pembunuhan berencana yang banyak meresahkan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, permasalahan yang dibahas adalah mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku pada tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Analisis berdasarkan kasus pembunuhan salah satu anggota Ormas di Bali. Dapat disimpulkan unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yakni barangsiapa yang sengaja dengna rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA JASA TRANSAKSI ELEKTRONIK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DALAM PRAKTEK DI KABUPATEN BADUNG Toni Setiawan; Ni Ketut Supasti Darmawan; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.74 KB)

Abstract

Automated Taller Machine (ATM), is one of the banking products to facilitate customers in financial transaction. However, on the other hand the customer as an ATM product user, may experience losses due to damage of the ATM machine. Any utilization of product and services that offered by the bank, the customer have to follow all of the regulation that only determined by the bank. Therefore, this scription will explain about costumer protection as an ATM user, as well as the responsibility of the bank against losses suffered by the customer due to damage to the ATM machine.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN PRAKTIK INVESTASI ILEGAL DENGAN SKEMA PONZI Gusti Ayu Deandra Wardiani; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advances in technology create a new order of life in society. People become more creative by trying online to improve welfare. Along with this new pattern, many businesses have implemented Ponzi schemes in their business activities so that, of course, people are tempted by the offer of large profits in a short time from investment. This raises a problem where there is no legal regulation that regulates matters related to illegal investment practices with the Ponzi scheme which causes people to freely offer illegal investments with the Ponzi scheme. With this background, the writing of this journal is done to find out how the legal protection for the loss of illegal investment practices with the Ponzi scheme and the legal consequences of illegal investments with the Ponzi scheme. The method used in this paper is a normative legal research method using a conceptual legislation approach with legal material collection techniques and using primary, secondary, and tertiary legal materials as a source of legal material. The legal material analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that OJK has carried out various supervisions on illegal investments with the Ponzi scheme by establishing an investment alert task force and preventive and repressive strategies against illegal investments with the Ponzi scheme. However, the supervision carried out has not been able to handle illegal investment cases with the Ponzi scheme as a whole, because the term Ponzi scheme is not yet known and regulated in laws and regulations. OJK should be able to take concrete action by adding additional articles related to the prohibition of Ponzi schemes in Indonesia. The legal consequences of contracts and subjects of illegal investment agreements with the pinzi scheme are null and void. Keywords: Legal Protection, Illegal Investment, Ponzi Scheme
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG MENGGUNAKAN TRANSKASI ONLINE (E-COMMERCE) dharma pasek, i gede sanathana sathya; Purwanti, Ni Putu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam tulisan ini tujuan yang dicapai yakni menambah wawasan terkait proses hukum perlindungan konsumen yang berlaku pada transaksi elektronik (E-commerce) serta bagaimana hukum perlindungan atas penyelesaian pada perilaku konsumen selama transaksi online apabila terjadi permasalahan hukum yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Pisau analisasi dalam studi ini menerapkan kajian yuridis normatif yang berlandasakan pada peraturan perundang-undangan mengenai hukum perlindungan bagi setiap konsumen dan transaksi menggunakan media elektronik yang menimbulkan kerugian. Hasil analisis terhadap studi ini menyiratkan bahwa kenyataanya transaksi menggunakan media internet ternyata masih adanya ketidaksesuain terhadap hak-hak konsumen sesuai dengan UU yang termuat dalam hal ini menimbulkan kerugian yang dilakukan pelaku sehingga terjadinya penyimpangan pada UUPK dan UU ITE. Situasi ini menimbulkan perselisihan yang harus dipertanggungjawabkan oleh penanggungjawab selaku pemilih usaha terkait pengaduan yang dilakukan konsumen. Jika pemilik usah sudah berani untuk berbagi informasi yang tidak sesuai tentang produk atau jasa tertentu diperdagangkannya, maka secara tidaklangsung pihak usaha harus bertanggungjawab atas timbulnya kerugian terhadap pelanggan , sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK terkait pertanggungjawaban mengenai kerugian. Penyelesain permasalahan ini dapat tindaklanjuti dengan 2 upaya yaitu menggunakan jalur pengadilan atau luarpengadilan. Kata Kunci: E-commerce, Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha
Co-Authors A. A. Gede Agung Dharmakusuma A. A. Istri Esa Septianingrum Semara ADIJAYA, I NYOMAN OCTA Agung Indradinata Anak Agung Arumi Jayanti Kusumasari Anak Agung Gde Raitanaya Bhaswara Anak Agung Sri Indrawati Anandita Sasni Andrew Timothy Ayu Dyah Paramitha Bobby Ferdinal Purwanto D. G. Rudy Desak Putu Dewi Kasih Desak Putu Noviyanti Desy Corina Dwiyaning Dewa Ayu Budiartini Dewa Gde Rudy dharma pasek, i gede sanathana sathya Evans Angokaming Djehadut Fabian Margiano Alexander Latubatara Felix Liewellyn Felizia Novi Kristanti Gde Dianta Yudi Pratama Gede Budarsa Gede Donny Sumarjaya Nada Gusti Ayu Deandra Wardiani Hendra Gita Dharma I Dewa Gede Agung Putra Diatmika I G A Ayu Karyani Wardana I Gede Made Gandhi Dwinata I Gst. Ayu Puspawati I Gusti Ayu Inten Ardiantari I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Made Wisnu Pradiptha I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Krisna Aribhuana Putra I Kadek Agus Wijaya Kusuma I Kadek Bagus Indra Dwi Prawira I KETUT WESTRA I Komang Yudiastawan I Made Adi Dwi Pranatha I Made Dedy Darmawan I Made Dedy Priyanto I Made Sarjana I Made Wahyu Santika I Nengah Artana I Putu Agus Sukyantara I Putu Bagus Pande Sujana I Putu Surya Budhi Utama Wintara I Putu Wira Kusumajaya I Wayan Agus Vijayantera I Wayan Suriantana I.B. Gede Agung Suryaningrat Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Inocencio Arya Wahyudi Karditha Kadek Devi Sudaryanti Ketut Gde Swara Siddhi Yatna Khaista Amalia Komang Indra Suputra Komang Tri Atmaja Made Dilla Nitya Nirmala Made Pramanaditya Widiada Marwanto Marwanto Mira Henstin Muhammad Maulana M Ngakan Ketut Dunia Ni Kadek Sriartini Ni Ketut Sri Kharisma Agustini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Dewi Juliantini G. Ni Made Rai Dwikayanti Ni Made Sri Uttami Dharmaningsih NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Anggadia Permata Wardana Ni Putu Sari Wulan Amrita Ni Putu Yuli Kartika Dewi Pramesthi Swari, I Dewa Ayu Bintang Prameswari, Pradnya Cyndhe Putri, Ni Made Advaita Mahendra Putu Bagus Bendesa Wirananda Putu Devi Yustisia Utami Putu Evi Nadya Christina Putu Mas Divania Yogasari R. A. Retno Murni Raisila, Ni Nyoman Wetalika Jayanti Ranu Aprilino Putra Waskita Rezki Permatawati Sang Ayu Kadek Wiesma Dewintha Selvi Marcellia Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti Sundari, Ni Luh Neisya Theresia Carmenia Yudithio Toni Setiawan W. Wiryawan Zuraida Saroha Handayani