Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.117

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal BALIRESO AGRITEKNO, Jurnal Teknologi Pertanian Jurnal Sains Sosio Humaniora An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat Mendapo: Journal of Administrative Law Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Jurnal Karya Abdi Masyarakat Joong-Ki Jurnal Abdimas Kesehatan Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi Journal of Public Health Indonesian Joong-Ki

Netty Netty

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Author-ID : 3507400

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Sosialisasi, Pelatihan Dan Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Yarni, Meri; Suryahartati, Dwi; Netty, Netty; Suhermi, Suhermi; Arfa, Nys.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. dengan tujuan untuk mendampingi pemerintah desa dalam peningkatkan pengetahuannya dalam membentuk peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya.. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan pemerintah desa dalam membentuk perundangan-undangan yang berlaku untuk desa. Serta memberi pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan adalah pendampingan , penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab serta tukar pendapat terhadap rencana pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini agar pemerintah desa dapat memahami dan , Meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang permasalahan desa sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku., Dengan adanya pemerintah desa yang terampil dalam melakukan tugasnya, diharapkan dapat membagi pengetahuannya dan ketrampilannya dalam mengembangkan desanya. Sedangkan hasil yang dicapai dalam kegiatan ini menghasilkan 4 (empat) rancangan peraturan desa yaitu: (1) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian Tentang Tempat Pemakaman Umum; (2) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pengelolaaan Aset Desa; (3) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pungutan Desa; (4) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Peraturan Desa; (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa;.(3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa: (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa dapat menigkatkan pendapatan asli desa ; dan (5) Dengan Peraturan Desa Pemerintah Desa dan BPD memahami dan mengimplementasi tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Saran : (1) Perlu sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan dari pihak terkait tentang pembentukan peraturan desa yang dimulai dari perencanaan, pengajuan , pembahasan, pengesahan dan pengundangan peraturan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa dan pelaksanaan peraturan desa guna meningkatkan pendapatan asli desa dan tertib administrasi pemerintahan desa.

Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kosariza, Kosariza; Netty, Netty; Yarni, Meri
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2020): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa (Kepala Desa beserta aparatnya dan BPD) tentang aturan yang mengatur tentang desa atau arti pentingnya peraturan perundang-undangan dalam prateknya dilapangan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa (Kepala Desa beserta aparatnya dan BPD) dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 , Jam 12.30 â€“ 17.00. di Ruang Aula Kantor Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam penyuluhan hukum ini tanggapan pemerintah desa, BPD dan masyarakat sangat positif terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim pengabdian. Baik mengenai tugas, kewenangan ataupun tentang pendapatan desa. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti pentingnya peraturan dan bagaimana pelaksanaannya dalam pemerintahan desa.

Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kosariza, Kosariza; Netty, Netty; Yarni, Meri
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa dan masyarakat tentang manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa tentang konsep Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa dan bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta manfaat Bumdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab dan diskusi. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan penyuluhan ini agar Mitra memahami arti pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ,Mitra memahami prosedur pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra memahami pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi desa pemerintah desa. Dan profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa, Mitra mampu melaksanakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam bentuk tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang baik melalui peraturan desa yang mengatur tentang Bumdes dan peraturan perundang-undang lainnya., Mitra dapat. melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku., Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pemerintah desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes); (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);.(3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Saran : (1) Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan mengenai permasalahan dan manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kosariza, Kosariza; Netty, Netty; Yarni, Meri
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa dan masyarakat tentang manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa tentang konsep Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa dan bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta manfaat Bumdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab dan diskusi. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan penyuluhan ini agar Mitra memahami arti pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ,Mitra memahami prosedur pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra memahami pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi desa pemerintah desa. Dan profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa, Mitra mampu melaksanakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam bentuk tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang baik melalui peraturan desa yang mengatur tentang Bumdes dan peraturan perundang-undang lainnya., Mitra dapat. melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku., Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pemerintah desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes); (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);.(3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Saran : (1) Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan mengenai permasalahan dan manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Unlocking the Future of Village Governance: Legal Counseling and Digital Transformation Yarni, Meri; Irwandi, Irwandi; Kosariza, Kosariza; Netty, Netty; Bafadhal, Faizah
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jkam.v7i1.22822

This Community Service Program was carried out in Danau Kedap Village, Maro Sebo Subdistrict, Muaro Jambi Regency, focusing on the importance of digitalization in village governance. Village governance involves the collaboration of the village area, its community, and the local government. This program aimed to increase the village government's understanding of how digitalization can improve administrative efficiency, transparency, and accountability. The goal was to provide legal counseling to enhance the knowledge of village officials on the role of digitalization in governance, and to explore solutions to challenges in daily governance tasks. The methods included lectures, discussions, and question-and-answer sessions to encourage active participation. The expected outcome is to improve the village government's administrative competence and service delivery. This initiative aims to promote the adoption of digital tools in governance processes, ultimately making village administration more efficient, transparent, and modern. The contributions of this project are significant in enhancing governance practices in the village, providing a model for other regions to follow.

Co-Authors Achmad Rizal Alissa, Evalina Alissa, Evalina Amir, Diana Andi Ralle Annas Boceng Ariyanto, Edy Dhil's Noviades Dhil's Noviades Diana Amir Dwi Suryahartati Faizah Bafadhal Fakhsiannor, Fakhsiannor Fauzani Raharja, Ivan Febrian, Rifqi Hilda Irianty, Hilda Holid, Mariyan Ilmi, M. Bahrul Inayah, Husnul Khatimatun Irwandi Irwandi Irwandi Irwandi Jalpi, Agus Karman, Nurliani Kosariza Kosariza Kosariza, Kosariza Latifah Amir Lely Octaviana, Elsi Setiandari Mariani Mariani Mawaddah, Najah Marlina Meri Yarni Muhammad Ikhsan Noorhidayah Noorhidayah, Noorhidayah Norfai Norfai, Norfai Nys Arfa Nys. Arfa Nys. Arfa Octaviana, Elsi Setiandari Lely Ratna Dewi Sabahannur, St Seftriadi, Mario Suhermi Suhermi Suhermi, Suhermi Widaryani, Ari Widyarni, Ari

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : Jurnal Karya Abdi Masyarakat

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Karya Abdi Masyarakat