Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI INDONESIA Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Journal of S&T Policy and R&D Management Policy & Governance Review Jurnal Bina Praja Pustabiblia: Journal of Library and Information Science ASEAN Journal on Science and Technology for Development STI Policy and Management Journal Inovasi : Jurnal Politik dan Kebijakan Jurnal Perencanaan Pembangunan Bappenas Working Papers BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan Pustabiblia: Journal of Library and Information Science
Prakoso Bhairawa Putera
Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara

 1 
KORUPSI DI DAERAH : SALAH JALAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DAERAH Prakoso Bhairawa Putera
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 2 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.954 KB) | DOI: 10.24258/jba.v8i2.87

Abstract

Implementation of regional autonomy in Indonesia provides an important record, which the granting authority to local governments to develop policies and manage budgets, creates the domination of power by local elites. It brings the local elites close to and have access to the sources of corruption-prone areas or abuse of authority. This is what gave rise to the new form of decentralized corruption (corruption in regional administration). According on the KPK during 2004 - 2011 there were 42.06% of the total number of cases of corruption made in the level or by local officials. Primary and recurrent mode of corruption in the region is the markup of the procurement of goods and services, fictitious expenses and projects for their own advantage. Misguided practice of the administration area (corruption in the region) could be reduced by involving as broad as possible the public participation in the presence of anti-corruption movement which next would transformed into a social movement and simultaneous in all regions of Indonesia.  Keywords : Corruption, regional administration, civil society, anti- corruption movement. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan catatan penting, dimana pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan pengelolaan anggaran, menciptakan dominasi kekuasaan oleh elit lokal. Dominasi tersebut membawa elit lokal sangat dekat dan memiliki akses terhadap sumber-sumber daerah yang rawan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Hal inilah yang kemudian memunculkan wacana baru berupa desentralisasi korupsi (korupsi di daerah). Berdasarkan data KPK selama 2004 – 2011 terdapat 42,06% dari total jumlah kasus tindak pidana korupsi dilakukan di tingkat atau oleh pejabat daerah. Modus utama dan berulang dari korupsi di daerah adalah markup dari pengadaan barang dan jasa, pengeluaran fiktif dan proyek-proyek untuk keuntungan diri sendiri. Praktik salah jalan penyelenggaraan administrasi daerah (korupsi di daerah) dapat ditekan dengan melibatkan seluas mungkin partisipasi masyarakat dengan adanya gerakan anti-korupsi yang menjelma menjadi gerakan sosial dan serentak di seluruh wilayah Indonesia.  Kata kunci: Korupsi, administrasi daerah, civil society, gerakan anti- korupsi
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SPESIFIK LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: IMPLEMENTASI MODEL ACSI (THE COMMUNITY SATISFACTION INDEX ON SPECIFICLY RESEARCH AND DEVELOPMENT: IMPLEMENTATION OF ACSI MODEL) Budi Triyono dan Prakoso Bhairawa Putera
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 1 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.249 KB) | DOI: 10.24258/jba.v9i1.98

Abstract

Law number 25 year 2009 concerning Public Service highlights one important thing about Community Satisfaction Index (CSI). CSI becomes an important aspect to see the extent to which Unit of Organization is able to provide excellent service. CSI measurement is generally refer to the Ministry of Administrative Reform Decision Number KEP/25/M.PAN/2/2004 concerning General Guidelines to Measure Community Satisfaction Index. However, the measurement is felt less suitable for research institute organizations and development (R & D). Institute for R & D organization has specific characteristics that require measurement-oriented SMEs such specificity. This paper provides a concept of development of SMEs is more suitable measurement implemented for R & D institutions in Indonesia. The concept is oriented towards the development of measurement products and services R & D, product and service performance of R & D services, the performance of the delivery staff, accessibility, communication, satisfaction with services R & D products and services, the impact of satisfaction, and improved services.Keywords: SMEs, Public Service, Institute for Research and Development, ReformsUndang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menggaris bawahi salah satu hal penting mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Keberdaan IKM menjadi penting untuk melihat sejauh mana unit organisasi mampu memberikan pelayanan prima. Pengukuran IKM yang umumnya digunakan merujuk pada KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Pengukuran tersebut dirasakan kurang cocok digunakan untuk lembaga organisasi penelitian dan pengembangan (litbang). Lembaga Organisasi litbang memiliki karakteristik khusus sehingga membutuhkan pengukuran IKM yang berorientasi pada kekhususan tersebut. Makalah ini memberikan konsep pengembangan pengukuran IKM yang lebih cocok diimplementasikan bagi lembaga litbang di Indonesia. Konsep pengembangan pengukuran ini berorientasi pada penggunaan produk dan jasa litbang, kinerja layanan produk dan jasa litbang, kinerja staf penyelenggaran, aksesibilitas, komunikasi, kepuasan terhadap layanan produk dan jasa litbang, dampak kepuasan, dan perbaikan layanan.Kata kunci: IKM, Pelayanan Publik, Lembaga Litbang, Reformasi
STRUKTUR BARU ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH DI INDONESIA: Sebuah Konsep dan Respon atas Kebijakan Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Reformasi Birokrasi Prakoso Bhairawa Putera, Husein Avicenna Akil, Erman Aminullah, Budi Triyono, dan Dudi Hidayat
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 3 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.485 KB) | DOI: 10.24258/jba.v9i3.123

Abstract

Currently, Indonesian research and development (R&D) institutes is not considered to provide a real and significant contribution to the economy of the nation. Therefore, it is required institutional reform which is in line with bureaucratic reform policy. The main reform which is believed to enhance R&D institutes' role in the economy is the arrangement of organizational structure as one of bureaucratic reform aspects. This study attempts to analyze the existing organizational structure and compared to the ideal one. The analysis showed that the organizational structure of R & D institutes should refer to the latest developments and demand conditions. It is characterized by its flat and specific organizational structure, non-bureaucratic management support, simple, and flexible, as well as the absence of a clear division between their respective expertise. The new paradigm of organizational structure of R & D institute emphasis on strict separation between zones and administrative support; technical scientific zone, and zone facilities and business development.Keywords: Organizational Structure, Government Research and Development Institute, Structuring and Strengthening Organizations, Bureaucratic ReformSaat ini lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia masih dianggap belum mampu memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi perekonomian bangsa. Kondisi ini menuntut perlunya dilakukan pembenahan terhadap kelembagaan litbang itu sendiri. Hal itu sejalan Kebijakan Reformasi Birokrasi, dimana ada sejumlah aspek yang perlu dilakukan penataan/pembenahan. Salah satunya melalui penataan struktur organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan tipe Review of Existing Research. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur organisasi litbang haruslah mengacu pada perkembangan dan tuntutan kondisi terkini. Hal ini dicirikan dengan bentuk organisasi yang ramping dan spesifik, dukungan manajemen yang tidak birokratis, sederhana, dan fleksibel, serta adanya pembagian yang jelas antar masing-masing keahlian. Paradigma baru struktur organisasi litbang menekankan pada pemisahan secara tegas antara zona pendukung dan administrasi; zona keilmuan teknis, dan zona sarana dan pengembangan bisnis.Kata Kunci : Struktur Organisasi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Reformasi Birokrasi
Co-Authors Chichi Shintia Laksani Dini Oktavianti Dudi Hidayat I Nyoman Sujana Ida Widianingsih Ishelina Rosaira Poerbosisworo Ishelina Rosaira Poerbosisworo Lina Miftahul Jannah Rianto, Yan Rostiena Pasciana Setiowiji Handoyo Setiowiji Handoyo Sinta Ningrum Sinta Ningrum SRI RAHAYU Suardi Kadang Suryanto Suryanto Suryanto Suryanto Syamsul Arifin Wati Hermawati Wati Hermawati Yan Rianto Yan Rianto Yan Rianto Zulham Zulham ‪Parama Tirta Wulandari Wening Kusuma‬