Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat Jurnal KALAM Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Analisis: Jurnal Studi Keislaman Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama JRP (Jurnal Review Politik)
M. Sidi Ritaudin
IAIN Raden Intan Lampung
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam

 1   2 
KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN MENURUT PANDANGAN POLITIK IKWANUL MUSLIMIN Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 12 No 1 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v12i1.829

Abstract

Abstrak Pemikiran paternalistik yang bertumpu pada seorang tokoh dan ideolog sangat kuat dipegang oleh Ikhwanul Muslimin, loyalitas terhadap penguasa, baik itu penguasa negara atau pun penguasa pemerintahan merupakan keniscayaan, di mana rakyat harus patuh pada pemimpin. Tantangan terhadap sekularisasi dan dominasi Barat menambah amunisi spiritual bahwa Islam itu ya’lu wala yu’la ‘alaih yang harus ditegakkan dan tidak perlu meniru Barat. Hal ini membenarkan bahwa adanya radikalisme Islam politik dalam negara sudah pasti muncul dengan setting sosiologis yang berusaha merujuk pada corak penafsiran ajaran-ajaran tradisional, di hadapan sains yang membawa sekularisasi. Sebagai diketahui, bahwa konsep pembagian kekuasaan menjadi tiga; eksekutif, judikatif dan legislatif, sebagai fenomena baru abad modern yang terbit dari Barat (Jhon Lock dan Moutesquie, pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa (raja-raja di Eropa) yang cenderung kuat, menghilangkan praktek feodalisme dan menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (demokratis). Kata Kunci : Kekuasaan Negara, Kekuasaan Ekskutif, Ideologi Ikhwanul Muslimin 
FENOMENA TEMAN AHOK MENGHANGATKAN POLITIK PARTAI Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v12i2.835

Abstract

Abstract "Booming" Ahok phenomenon and Friends Ahok had a tumultuous world of Indonesian politics. He did not have any support political parties or civil society organizations. This is a political anomaly, he dared to openly oppose the legislature to expose corruption in parliament. Ordinary politeness norms do not apply to Ahok. For him, there was no politeness that should be shown in front of people who considers hoodlums and robbers public money. According to Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), anger is "politeness" for people who are considered evil. In his nomination, he chose the path of non-party independent and has the support of the Friends Ahok reached 98.5 percent and Ahok elektabilitas rate to 59 percent. Really Ahok is a political anomaly Indonesia. Political Party principles and may have different political views. Political parties are built to facilitate the struggle for power that the cake later divided by the officials and political supporters. They establish the rules and laws that are sometimes not needed by the people, or even contrary to the interests of the people. They were squaring himself as a political, prospective rulers, officials, owners of the country and so that deprive their own sense of reason that they were born of the people. Issues “deparpolization” actually very interesting because it is time for political parties to reflect on the achievements and behavior itself so no longer possible Indonesian people are aware that they need people who emerged from the churning that is located not in the political parties, but emerged from hell suffering people , If Ahok and Friends Ahok choose an independent path that too is a legitimate option and there are laws that Act No. 8 of 2015 on the Amendment of the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2015 concerning the election of Governor, Regent, and Mayor be Constitution. Although it does not belong to a party but has a clear direction that reason and conscience. Keywords : Friend Ahok , Politics Partrai , elektabilitas , Political Support 
DEMOKRASI YANG MENINDAS Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 7 No 1 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v7i1.1525

Abstract

Abstrak Indonesia kini disebut-sebut sebagai salah satu Negara the third largest democracy in the world, setelah India dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Indonesia juga sebagai Negara terbesar yang berpenduduk Muslim, yang sangat akomoda-tif terhadap ideologi demokrasi tersebut, dengan harapan niali-nilai ajaran Islam dapat teraplikasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Ironisnya, dengan atas nama rakyat, justru dijadikan alat  elit politik dan elit pemerintah “menindas” rakyatnya, sehingga Indonesia baru lepas dari penjajah asing, tetapi masih dijajah oleh kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan di segala bidang  dibanding dengan Negara-negara lain. Benarkah sistem demokrasi sesuai dengan karakter bangsa, atau malah menjadi monster yang siap memporak potandakan tatanan kehidupan NKRI.Kata  Kunci :  Demokrasi, Rakyat, Politik, Pemerintah, Negara
SPEKTRUM PEMIKIRAN: MENYOROT SIKAP POLITIK PEJABAT BERBALUT AGAMA Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v7i2.1532

Abstract

Abstrak       Tanda-tanda atau gejala kepemimpinan yang gagal, dalam perspektif agama (Islam), adalah tidak singkronnya antara ucapan dengan tindakan yang lazim disebut sebagai munafik, agar tampil prima disegani dan berwibawa, meski bertentangan dengan hati nurani dan membelakangi agama, maka lahirlah politik pencitraan. Tentu saja hal ini merupakan tindakan kamoflase, jika dilakukan oleh aparat atau pejabat, dapat merongrong kewibawaan Negara dan pemerintah. Leadership yang baik adalah yang secara substansi menjalankan amanat Sang Pencipta, Penguasa seluruh alam, jadi agama tidak sekedar pembungkus prilaku politik yang buruk dan busuk, seperti korupsi dan keculasan untuk pencitraan, melainkan syari’at agama harus ditegakkan. Negara justru diperlukan untuk mengembangkan agama guna memakmurkan bumi secara keseluruhan.Kata Kunci :  Sikap Politik, Pejabat, Agama
KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK HANCURKAN BUDAYA LUHUR BANGSA Ritaudin, M Sidi
JURNAL TAPIS Vol 8 No 1 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v8i1.1541

Abstract

Abstrak          Bangsa Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang mewarisi budaya luhur warisan nenek moyang, sehingga memiliki predikat sebagai bangsa yang beradab. Namun demikian, carut marutnya bangsa ini yang tidak lagi menyisakan keluhuran budi pekerti dan politik pun berjalan tanpa etika, yang terjadi adalah segala bentuk kecurangan, penipuan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta kehidupan individualistis, kapitalis dan konsumeristis, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin menganga, rakyat menderita, elit penguasa sema-kin  berfoya-foya dan bermegah-megah.Kata Kunci :  Patologi Politik, Korupsi, elite politik,
IDEOLOGI MATI SYAHID BENDERA PEMBENARAN MELAKUKAN TEROR KEKERASAN POLITIK Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v8i2.1562

Abstract

Abstrak Kekerasan politik selalu terjadi di sepanjang masa dengan berbagai pola dan bentuknya. Kekerasan yang bersifat masif berbentuk gerakan sosial karena terjadinya resistensi terhadap pemerintahan dan negara karena adanya dominasi sistemik yang dinilai telah melanggar konstitusi yang dilakukan oleh sekelompok atau sebagian elite penguasa. Transformasi dan gerakan ideologi mati syahid dapat membakar semangat massa demi membela kebenaran di satu sisi, tetapi pada sisi yang lain kedamaian dan ketenangan  serta stabilitas politik terusik, bahkan dapat dilihat sebagai ancaman dan teror yang menakutkan. Jika demikian halnya, tentu saja ideologi seperti ini tidak dapat dijadikan pembenaran dalam melakukan kekerasan politik, mungkin masih ada solusi yang dapat digali demi memakmurkan bumi tanpa kekerasan. Kata Kunci : Jihad, Kekerasan Politik, Terorisme, Mati Syahid
SINERGISITAS AGAMA ISLAM DAN NEGARA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI Ritaudin, M Sidi
JURNAL TAPIS Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i1.1576

Abstract

AbstrakPerpektif pemikiran politik Islam menggambarkan bahwa sinergisitas Islam dan politik terbelah menjadi tiga, integrated, sekularistik dan simbiotik. Perbedaan pandangan ini hanya pada interpretasi terhadap teks, namun secara substansial sepakat bahwa nilai-nilai Islam diniscayakan dapat memberi inspirasi dan bahkan menjadi garansi bagi terwujudnya masyarakat yang memilki peradaban tinggi bila mana ajaran Islam diimplementasikan dalam kehidupan politik dan sosial. Agaknya pandangan para ahli mengenai hal ini patut dicermati dan dipertimbangkan guna pembuktian bahwa Islam itu ya’lû walâ yu’lâ ‘alaih, argumentasinya jika syari’ah Islam ditegakkan, axiologinya adalah terciptanya masyarakat madani yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr.Kata Kunci: Masyarakat Madani, Agama dan Negara, Syari’ah Islam
KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA PADA PEMILUKADA LAMPUNG Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i2.1591

Abstract

AbstrakPemilu sebagai momentum kembali ke khittah yaitu pemilu yang mengusung nilai-nilai persatuan dan kesatuan (bhinneka tunggal ika), menghar-gai asas pluralitas, serta memosisikan Pancasila sebagai payung hukum dalam pelaksanaan peilu. Kebangsaan Indonesia tumbuh karena panggilan etis, yaitu bahwa penjajahan itu sudah menjadi musuh bersama umat manusia, I hope so, I hope so. Secra filosofis harus dipahami bahwa penjajahan elit penguasa atas bangsanya sendiri dalam bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi, pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila, pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk minimnya pencapaian pembangunan di segala bidang, alih-alih membangun bangsa malah sibuk memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara. Kata Kunci: Kontribusi, Politik, Mahasisw, Pilkada
DISKURSUS ASPEK POLITIK PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN ENKLAVEREGISTER 45 KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v10i1.1598

Abstract

Abstrak Politik hukum di Indonesia masih banyak memendam rsoalan, ironisnya tidak pernah terselesaikan dengan baik hingga nirkonflik. Terlebih lagi pasca diberlakukannya otonomi daerah, yang idealnya pemerintah memberikan peluang bagi daerah-daerah otonomi untuk berkompetisi melakukan pembangunan daerah secara optimal. Alih-alih mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar yang digali dari potensi masing-masing daerah, malah menjadi beban anggaran pemerintah pusat, di sisi lain, para Bupati/ Walikota laksana raja-raja kecil yang berkuasa di daerah yang mendominasi penuh atas lahan/tanah yang menjadi daerah kekuasaannya, sehingga banyak lahan yang disewa/dikontrak oleh pengusaha yang bermodal besar, mengalahkan kepentingan warga masyarakat, bahkan menimbulkan kerusakan seperi illegal logging, pembakaran hutan dan lain sebagainya. Maka muncul konflik karena ada beberapa versi penjelasan, seperti BPN, Pemerintah, Pengusaha dan Rakyat Jelata. Dalam konteks ini, aspek politik memgang peranan penting dalam memecahkan berbagai persoalan sengketa lahan. Dan diselesaikan setuntas-tuntasnya, sehingga tercipta rasa aman dan kepastian hukum. Kata Kunci : Konflik  Horizontal, Sengketa Lahan,  Aspek Politik
WAWASAN ETIKA POLITIK, MEMBANGUN SIKAP KRITIS DAN RASIONAL POLITIK BANGSA Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 10 No 2 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v10i2.1604

Abstract

Absrak  Salah satu dimensi pendidkan politik adalah membuka wawasan etika politik yang diniscayakan dapat membangun sikap kritis dan rasional politik anak bangsa. Karena etika bersumber dari ilmu agama, sementara modal agama merupakan anasir pokok dalam pembentukan ciri utama kebudayaan yang berkeadaban tinggi, maka ia berfungsi sebagai ilmu, dalam membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkannya sendiri. Oleh karena itu tindakan politik harus dalam kondisi sadar, yaitu kesadaran akan pentingnya akuntabilitas, transparansi dan solidaritas, secara otomatis akan melahirkan perilaku dan keputusan serta aksi politik yang jauh lebih etis. Kata Kunci:  Etika politik, sikap kritis, Sikap Rasional
Co-Authors