<![CDATA[Pemerintah mengumatakan nilai pendidikan pada semua lapisan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari perannya dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan formal dalam program wajib belajar 12 tahun di desa pakis. Wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, dan analisis deskriptif digunakan sebagai metode analisis data. Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Pakis Kabupaten Jember (2022-2023) tidak mengalami kenaikan maupun penurun. Tantangan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun antara lain tingkat pendapatan orang tua yang relative rendah, jenis pekerjaan orang tua, dan waktu yang dibutuhkan anak untuk menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 10-15 menit dengan jarak tempuh 3km-5km setiap hari dengan berjalan kaki ataupun berkendara. Penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Pendidikan harus menjamin bahwa masyarakat mendapat informasi tentang program wajib belajar 12 tahun dan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari latar belakang yang kurang mampu. The government publicizes the value of education to all levels of society through improving the quality of education as part of its role in society. This study aims to explain how formal education in the 12-year compulsory education program in Pakis village. Interviews and documentation were used as data collection methods, and descriptive analysis was used as the data analysis method. Based on the research findings, the implementation of the 12-year compulsory education program in Pakis Village, Jember Regency (2022-2023) has neither increased nor decreased. Challenges to the implementation of the 12-year compulsory education program include the relatively low income level of parents, the type of work of parents, and the time it takes children to travel from home to school takes 10-15 minutes with a distance of 3km-5km every day by walking or driving. This study suggests that the education office should ensure that the community is informed about the 12-year compulsory education program and that the state is responsible for providing free education to children from disadvantaged backgrounds.]]>
