Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal DIskresi
Sofwan Sofwan
Universitas Mataram
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal DIskresi

 1 
Pentingnya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Sofwan Sofwan; Rusnan Rusnan; Riska Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1308

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan daerah. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis menggunakan penafsiran gramatikaldan autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Naskah Akademik sangat penting dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah, karena Naskah Akademik memuat hasil kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan daerah. Kajian filosofis dimaksudkan untuk mengkaji terkait dengan cita hukum dan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber materiil pembentukan hukum di Indonesia.Kajian sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur, dan kajian yuridis untuk mengkaji dasar hukum, terkait kewenangan pembentukan peraturan daerah, sinkronisasi dengan peraturan lainnya, dan menyangkut dengan materi muatan peraturan daerah.
Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 Terkait Sengketa Pemilihan Umum Presiden Putri Rizkika Bahri; Sofwan Sofwan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1310

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dan analisis Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Bawaslu memiliki kewenangan terlalu luas bahkan Mahkamah Konstitusi tidak bisa untuk memeriksa kembali hasil dari putusan Bawaslu karena bersifat final. Hal ini bertentangan dengan prinsip check and balance yang diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu, Penyusun memandang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu untuk diganti oleh aturan yang dapat memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi atau setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa kembali putusan dari lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu.
Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Eduard Awang Maha Putra; Sofwan Sofwan; Haeruman Jayadi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1311

Abstract

Penelitian dengan judul Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah dalam penerapan PPKM ditinjau dari UU Kekarantinaan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan PPKM apabila ditinjau dari UU Kekarantinaan Kesehatan dikarenakan tidak terdapat istilah PPKM dalam UU tersebut. PPKM sendiri didasari oleh kewenangan diskresi yang diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijakan yakni instruksi menteri dalam negeri, sehingga kebijakan PPKM dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pemerintah yang sah dalam penanganan kasus Covid-19.
Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Terkait Dengan Pembinaan Kemasyarakatan (Studi Di Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa) Annisa Suryanti; Sofwan Sofwan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1339

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) terkait pembinaan kemasyarakatan dan kendala yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa sesungguhnya adalah mitra kerja. Namun berdasarkan hasil penelitian, pola hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa Maronge pada kenyataanya belum optimal khususnya dalam bidang legislasi karena sampai saat ini belum dibentuk Peraturan Desa tentang pembinaan kemasyarakatan yang memangan sangat dibutuhkan masyarakat Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa. Adapun kendala yang dihadapi adalah terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan teknis dalam menyusun Peraturan Desa yang dimaksud, disamping kurangnya intensitas pertemuan dalam membahas Pemerintah Desa, serta tidak adanya anggaran untuk pembentukan Pemerintah Desa tentang pembinaan kemasyarakatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maronge, Kabupaten Sumbawa.
Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid.19 Alamsyah Mustika Wardani; Sofwan Sofwan; Haeruman Jayadi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2098

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab Pemerintah terhadap kebijakan PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID.19, dan untuk menjelaskan apakah bentuk sanksi terhadap pelanggar PSBB dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa apabila melihat dari rumusan Pasal 4 PP PSBB, maka PP PSBB tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai tanggung jawab negara atas kebijakan PSBB terhadap masyarakat yang telah terkena dampak, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Tidak tegas dan tidak terarahnya suatu tindakan terhadap regulasi produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah terhadap rakyat akan mengakibatkan ketidakharmonisan antara Pemerintah dengan rakyat yang menyebabkan kerugian terhadap rakyat itu sendiri, bahkan merambat kepada keselamatan hidup serta melanggar ketentuan yang ada dalam konstitusi. Kemudian penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dirasa kurang tepat atau tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut hanya memuat sanksi secara umum, sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga berat memiliki konsekuensi hukum yang sama.
Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Lalu Gde Imam Syahrani Akbar; Sofwan Sofwan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, disamping untuk mengetahui beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosio legal. Simpulan dari penelitian ini adalah dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram tidak berjalan dengan baik. Beberapa factor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya komitmen pelaksana kebijakan, kurangnya kepatuhan masyarakat, dan tidak ditegakkannya aturan sanksi yang telah ditetapkan.
Analisis Yuridis Praktik Liberalisasi Pendidikan Sebagai Implikasi Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Muhamad Alwi Kurniawan; Sofwan Sofwan; Rusnan Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2829

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika liberalisasi pendidikan sebagai implikasi diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, untuk menjelaskan kesesuaian konsep liberalisasi pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dengan teori keadilan, dan untuk menjelaskan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, dinamika pendidikan nasional dari masa ke masa mengalami transformasi yang sangat signifikan. Kebijakan untuk melegitimasi liberalisasi pendidikan semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang dibuktikan dengan adanya pemberian izin terhadap Perguruan Tinggi Asing untuk beroperasi di Indonesia, adanya peran serta mayarakat dalam pendanaan Pendidikan Tinggi, pembiyaan Perguruan Tinggi oleh pihak swasta berprinsip nirlaba, serta adanya praktik otonomi Pendidikan Tinggi. Kedua, konsep liberalisasi pendidikan tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakmerataan akses pendidikan untuk setiap warga negara. Ketiga, kewenangan pemerintah ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi semakin dibatasi karena adanya legitimasi terhadap otonomi kampus yang dapat menyempitkan ruang intervensi negara dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
Eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan Danang Indra Nugraha; Sofwan Sofwan; Haeruman Jayadi
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3690

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai ibu kota negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perlunya dibentuk UU IKN, akan tetapi secara implisit pembentukan UU IKN ini didasarkan atas pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta setelah diundangkannya Undang-Undang IKN tersebutadalah DKI Jakarta masih berkedudukan sebagai ibu kota negara sampai Keputusan Presiden yang mengatur pemindahan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara ditetapkan, apabila Keputusan Presiden tersebut ditetapkan, maka ada beberapa hal yang akan berubah dari DKI Jakarta, di antaranya struktur pemerintahan, kewenangan khusus, kedudukan dan sistempemilihan kepala daerah. Rekomendasi yang penulis berikan mengenai alasan pembentukan IKN adalah bahwa dalam setiap penyusunan undang-undang, seharusnya mencantumkan alasan hukum yang jelas. Kemudian mengenai implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta setelahdiundangkannya UU IKN, penulis merekomendasikan beberapa hal. Pertama, DKI Jakarta ditetapkan menjadi daerah khusus atas dasar perjalanan sejarah yang dimilikinya dan dijadikansebagai daerah pusat bisnis. Kedua, bila tidak seperti yang pertama, maka rekomendasi penulisDKI Jakarta dijadikan provinsi biasa seperti halnya daerah provinsi lain.
Co-Authors AD. Basniwati Alamsyah Mustika Wardani Annisa Suryanti Danang Indra Nugraha Eduard Awang Maha Putra Haeruman Jayadi Johannes Johny Koynja Kaharuddin Kaharuddin Lalu Gde Imam Syahrani Akbar Muhamad Alwi Kurniawan Putri Rizkika Bahri Riska Ari Amalia Rusnan, Rusnan Sembiring, Rinawati