Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani

KONFLIK KONTESTASI AKTOR INTRA DESA : BUAH DEMOKRASI MINUS TRANSFORMASI WIRASANDI
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2018): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.35 KB) | DOI: 10.12345/jir.v6i1.117

Abstract

Desa merupakan media demokrasi paling asli dan tertua di Indonesia yang menjadi arena kontestasi politik aktor intra desa yaitu : pemerintah desa, masyarakat politik dan masyarakat desa itu sendiri. Pergeseran kontestasi aktor dari masa Orde Baru ke Orde Reformasi membuahkan kembalinya demokrasi ke pangkuan desa. Anehnya, benih demokrasi desa justru mengarah pada konflik yang menajam dan terkonsolidasi antara arus bawah dengan elit lokal. Elit lokal terjebak pada formalisme, romantisme dan konservatisme dalam menjalankan pemerintahan sementara arus bawah menjawabnya dengan gerakan delegitimasi ekstra institusional bahkan anarki. Perhatian terbesar adalah bagaimana mentransformasikan masa depan demokrasi desa ditengah kontestasi penuh konflik ini.Kata kunci : Konflik, Kontestasi, DemokrasiOf the village is the most authentic and democratic media in Indonesia which became the arena of political actors intra kontestasi village : the village Governments, community politics and society of the village itself. Shifting kontestasi actor of the new order to the order of the Reform resulted in the return of democracy to the bosom of the village. Oddly enough, the seeds of democracy village thus leads to a conflict between the menajam and the consolidated downstream with the local elite. Local elite stuck on formalism, romanticism and conservatism in the running of the Government while the current answer it with extra delegitimasi institutional movement even anarchy. The biggest concern is how to transform the future of democracy in the middle of the village of kontestasi was full of conflict.Key words : Conflict, Kontestasi, Democracy
WANITA DALAM PENDEKATAN FEMINISISME WIRASANDI
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2019): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.036 KB) | DOI: 10.12345/jir.v7i2.122

Abstract

Hukum feminis yang dilandasi sosiologi feminis, filsafat feminis dan sejarah feminis merupakanperluasan perhatian wanita di kemudian hari. Di akhir abad 20, gerakan feminis banyakdipandang sebagai sempalan gerakan Critical Legal Studies, yang pada intinya banyakmemberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan, sifat manipulatif danketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi, peranan hukum dalam membentuk polahubungan sosial, dan pembentukan hierarki oleh ketentuan hukum secara tidak mendasar.Teori-teori feminis kerap mengabaikan posisi komtenporer wanita, dengan memusatkan padamasa-masa lalu yang bersifat historis atau masa-masa depan yang utopis. Fokus pada praxisseringkali mengenai penciptaan revolusi, reformasi egalitarian, atau utopia-utopia kultural.Sebagaian besar sosiologi didasarkan pada apa yang dikenal sebagai hubungan individudengan dunia sebagaimana adanya dan yang dipertahankan.Kata kunci : Wanita, Pendekatan FeminismeFeminist Law which is based on feminist sociology, feminist philosophy and feminist history isthe expansion of female attention at a later date. In the late 20th century, the feminist movementmuch viewed as a splinter movement of Critical Legal Studies, which in essence given a critiqueof the logic of the law that has been used, the nature of addiction and the law againstmanipulative politics, economy, the role of law in shaping patterns of social relations, and theformation of the hierarchy by law provisions are not fundamental. Feminist theories often ignoreposition komtenporer women, with a focus on the past that is historically or the utopian future.Focusing on praxis is often about the creation of the revolution, egalitarian reform, or utopiautopiaculturally. Most sociology based on what is known as the individual's relationship with theworld as it is and are maintained.Keywords: women, approach to Feminism
SINTESA AL-GHAZALI DAN EMILE DURKHEIM DALAM PENDIDIKAN MORAL MASYARAKAT MODERN WIRASANDI
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 5 No. 2 (2017): Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/jir.v5i2.148

Abstract

Persoalan pendidikan moral memang harus diakui bukanlah persoalan baru. Banyak ahli pendidikan dalam merumuskan konsep-konsep pendidikannya telah mengaitkan dan menjadikan moral sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem pendidikan. Bahkan sering dikatakan bahwa terbentuknya moral yang baik pada subyek didik merupakan tujuan hakiki dari seluruh proses dan aktifitas pendidikan. Masalah moral secara normatif seharusnya sudah implisit dalam setiap program pendidikan, atau dengan kalimat lain meskipun dalam setiap satuan pelajaran telah disisipkan “pendidikan moral”, namun konseptualisasi sistem pendidikan moral secara khusus tetap diperlukan guna memberikan arah atau panduan kepada pelaku pendidikan dalam menjalankan sistem pendidikan moral. Al-Ghazali mengurai etika (moral) sebagai sesuatu yang bercorak mistis. Sumber moral adalah wahyu dan al-Ghazali menolak rasio sebagai prinsip pengarah dalam tindakan etis manusia. Studi ilmiah tentang moralitas menurut Emile Durkheim pada dasarnya mengisyaratkan usaha serius untuk mengkaji fenomena kehidupan moral sebagai fenomena rasional sejalan dengan evolusi peradaban dan pencerahan masyarakat, konsekuensinya sekularisasi pendidikan moral dapat diterima sebagai keniscayaan sebab transformasi sejarah memang menuntut demikian. Durkheim berpendapat bahwa moralitas harus bersifat rasional dan dibentuk berdasarkan pijakan nalar.Kata kunci : Pendidikan moral, Al-Gazali, Emile DurkheimThe issue of moral education must be recognized is not a new problem. Many educational experts in formulating educational concepts have linked and made morals an integral part of the education system. In fact it is often said that the formation of good morals in the subject is the ultimate goal of all processes and educational activities. Normative moral issues should be implicit in any educational program, or with any other sentence even in every teaching unit inserted "moral education", but the conceptualization of the moral education system in particular is necessary to provide direction or guidance to educators in the moral education system. Al-Ghazali unravels ethics (moral) as something mystical. The moral source is revelation and Al-Ghazali rejects the ratio as the guiding principle in human ethical action. The scientific study of morality according to Emile Durkheim basically suggests a serious attempt to study the phenomenon of moral life as a rational phenomenon in line with the evolution of civilization and the enlightenment of society, consequently the secularization of moral education is acceptable as a necessity because historical transformation does so. Durkheim argues that morality must be rational and formed on the basis of reason.Keywords: Moral education, Al-Gazali, Emile Durkheim
DIALEKTIKA-INHARMONI PEMIMPIN FORMAL DAN NON FORMAL DALAM GELIAT PEMBAGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur) WIRASANDI
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 1 (2016): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/jir.v4i1.168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara deskriftif-faktual atas segala fenomenadalam masyarakat pedesaan di wilayah kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalahstudi fenomenologis. Dimana data yang dihasilkan adalah data realistic fenomenologismeliputi tindakan, motif tindakan serta nilai-nilai kepribadian dalam masyarakat. Hasil daripenelitian ini adalah : Sering kali keputusan dari pemimpin formal (kepala desa), yang sudahjelas hukum formalnya dapat dengan mudah dimentahkan oleh arti dari nilai sebuah adat.Persepsi masyarakat yang bergantung dari pemanfaatan hutan sebagai bagian dari alurhidup banyak dipengaruhi oleh hukum adat. Persepsi tentang kelestarian menurut adatseringkali berbenturan dengan hukum adat formal yang dipegang oleh kepala desa. Namundalam prakteknya hal ini tidak pernah menuai kontroversi antara pemimpin formal danpemimpin non-formal. Pemimpin non formal dilibatkan sebagai katup penyelamat untukberbicara menyangkut kepentingan hak-hak masyarakat adat di daerah.Pemimpin formal diwilayah kabupaten Lombok Timur sadar dengan posisi kuat yang dimiliki oleh setiap tokohadat yang memegang peran penting dalam setiap dimensi dinamika masyarakat di masingmasingwilayah di kabupaten Lombok Timur. Sehingga dengan arif pemimpin formal harustetap mau “berbagi” kuasa dengan para pemimpin non formal (adat) demi tetapterselenggaranya pemerintahan desa yang baik. Sehingga keterlibatan para pemimpin nonformal selalu dilibatkan dalam hal penentuan hak-hak masyarakat desa. Disisi lain haltersebut dianggap sebagai sesuatu yang baik oleh masyarakat. Meminjam teori cosserdengan istilah “katup penyelamatnya”, keterlibatan pemimpin non-formal dalam hal ini tokohadat dianggap sebagai katup penyelamat oleh sebagian besar masyarakat desa diwilayahkabupaten Lombok timur.Kata Kunci : Dialektika-Inharmoni, Pemimpin Formal, Non FormalThis study aims to reveal the factual basis for any descriptive-phenomenon in ruralcommunities in East Lombok regency. This research is a phenomenological study. Wheredata is data generated realistic phenomenological includes actions, motives for action as wellas the values of personality in society. The results of this study are: Often the decision offormal leaders (village head), the obvious formal law can easily be countered by a sense ofthe value of a custom. The public perception that relies on the use of forests as part of theflow of life is heavily influenced by customary law. Perceptions about sustainability as thecustom is often in conflict with customary law formally held by the village head. However, inpractice this is never the controversy between the leaders of non-formal and formal leaders.Non-formal leaders involved as a safety valve to speak concerning the interests of indigenouspeoples' rights in formal daerah. Pemimpin in East Lombok district aware of the strongposition held by any traditional leader plays an important role in every dimension ofcommunity dynamics in each region in East Lombok district. So wisely formal leaders mustremain willing to "share" power with the leaders of non-formal (traditional) in order to remain agood implementation of the village administration. So that the involvement of non-formalleaders are always involved in determining the rights of the villagers. On the other hand it isconsidered as a good thing by the community. Borrowing theory cosser with the term "valverescuer", the involvement of non-formal leaders in this custom figure regarded as a safetyvalve by most rural region of eastern Lombok district.Keywords: In-harmony Dialectics, Formal Leader, Non-Formal
SORONG SERAH (STUDI ANALITIK PERUBAHAN KEPATUHAN BUDAYA) WIRASANDI
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 3 No. 1 (2016): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengungkapkan secara deskriftif analitisfenomenologis perubahan kepatuhan dalam budaya Sorong Serah pada masyarakatdi Kecamatan Selong yang dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti pendidikan,pemahaman agama dan globalisasi sebagai variabel yang merubahnya.Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodefenomenologis dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancaradan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan : Dalam aspekpendidikan, perubahan tersebut secara umum disebabkan oleh faktor yangdeterminan yaitu faktor kebahasaan yang digunakan dalam prosesi Sorong serah.Dalam aspek pengetahuan agama, dengan keberadaan dari lembaga pendidikanYPH PPD NW yang banyak tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten LombokTimur memberikan banyak penanaman dan pembiasaan dalam masyarakat diKecamatan Selong untuk kembali kepada ajaran yang di ajarkan dalam agamamelalui proses pendidikannya. Dalam aspek globalisasi, adanya pemikiranmasyarakat untuk lebih menyederhanakan delapan tahapan proses adat merariq.Dimaklumi bahwa prosesi pernikahan baik dalam proses sebelum dan sesudah akadnikah membutuhkan kesibukan yang cukup banyak untuk semua keluarga, makauntuk mengurangi itu semua maka penyederhanaan proses merariq menjadi sebuahkeniscayaan.Kata kunci : Perubahan Kepatuhan, Sorong SerahThis study aims to examine and express a phenomenological descriptive analysis ofcultural change in Sorong Serah adherence to the community in the District ofSelong are influenced by several variables such as education, understanding ofreligion and globalization as variables change. This study used a qualitativeapproach using the phenomenological method with data collection throughobservation, interviews and documentation. The results showed some findings: Inthe educational aspect, the changes are generally caused by factors that aredeterminant factors of language used in the procession of Sorong serah. In theaspect of religious knowledge, with the presence of YPH PPD NW educationalinstitutions spread throughout almost the entire territory of East Lombok districtprovide a lot of planting and habituation in the community in the District of Selong toreturn to the doctrine taught in religion through the process of education. In theaspect of globalization, the people's minds to further simplify customs merariq eightstepprocess. Understood that both the wedding procession in the process beforeand after the ceremony requires considerable bustle for all the family, then to reduceit all the simplification process merariq becomes a necessity.Keywords:Changeof Compliance, SorongSerah
KAJIAN YURIDIS PEMBERATAN SAKSI PIDANA KEPADA PELAKU PEMERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN ANAK Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong No 55/PID.SUS/2019/PN.SEL M. Zainuddin; Wirasandi
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 9 No. 1 (2021): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun terhadap pelaku pemerkosa anak disertai pembunuhan dalam putusan perkara pidana khusus No. 55/Pid.SUS/2019/PN.SEL. Metodologi penelitian, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute aproach). Analisis data mengunakan diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data dari bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer. Hasil penelitian, Pertimbagan hukum Majelis Hakim pada dasarnya menyatakan : 1) perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat 5 (lima) undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUH Pidana. 2) perbuatan terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan. 3) perbuatan terdakwa menyebakan korban meninggal dunia. 4) perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Kesimpulan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun terhadap terdakwa pemerkosa anak disertai pembunuhan adalah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pengabungan antara pemerkosaan dan pembunuhan dengan kesengajaan. Kata kunci : Tindak Pidana, Terdakwa, Anak dan Putusan Pengadilan JURIDICAL REVIEW OF THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL WITNESSES TO PERPETRATORS OF RAPE ACCOMPANIED BY MURDER OF CHILDREN Study The Verdict of Selong District Court No. 55 /PID. SUS/2019/PN. SEL By: M. Zainuddin1) and Wirasandi2) 1) Lecturer of Faculty of Law, Gunung Rinjani University, 2) Lecturer of FKIP Accounting Education Study Program of Gunung Rinjani University Email: m.zainuddin1974@gmail.com, Email:sandiwira05@gmail.com ABSTRACT The purpose of this research is to find out the legal basis of the Panel of Judges of Selong District Court sentenced to 20 years imprisonment for child rapists accompanied by murder in the special criminal case verdict No. 55/Pid.SUS/2019/PN. Cell. Research methodology, this type of research is juridical normative with the method of statutory approach (statute approach). Data analysis using qualitative descriptive that describes data from legal materials obtained in accordance with the problem. Legal materials used are primary legal materials. The results of the study, the legal division of the Panel of Judges basically stated: 1) the defendant's actions have been proven legally and convincingly committed a criminal act as in the first alternative indictment that violates Article 81 paragraph 5 (five) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 the Year 2016 concerning the Establishment of government regulation in lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection into Law Jo. Article 76 D of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23, 2002 concerning the protection of children Jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. 2) The defendant's actions were carried out by the element of willfulness. 3) the defendant's actions resulted in the death of the victim. 4) The defendant's actions unsettled the community. In conclusion, the Panel of Judges sentenced to 20 years imprisonment for the accused child rapist accompanied by murder is the act of the defendant is an act of connection between rape and murder by accident. Keywords: Crimes, Defendants, Children, and Court Decisions