Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : JURNAL ILMIAH MAHASISWA AGROINFO GALUH

IDENTIFIKASI KENDALA PENGELOLAAN KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN CIANJUR Gizdy Chalifa Chairul Rizaldi; Nur Syamsiyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh Vol 6, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.531 KB) | DOI: 10.25157/jimag.v6i1.1507

Abstract

Urbanisasi merupakan salah satu permasalahan utama di Indonesia. Laju urbanisasi di Indonesia naik 3,3% setiap tahun dan angka ini merupakan laju urbanisasi tercepat se-Asia. Urbanisasi akan memberikan pengaruh positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh urbanisasi adalah kurangnya regenerasi petani karena urbanisasi dan migrasi merupakan salah satu alasan terjadi kurangnya regenerasi petani khususnya di wilayah pedesaan. Program agropolitan merupakan salah satu solusi yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka urbanisasi tersebut sejak tahun 2002. Kawasan Agropolitan Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kawasan agropolitan yang pertama kali dibentuk pada tahun 2002. Seteah berjalan 16 tahun, kawasan agropolitan ini tidak berkembang secara signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala pengelolaan Kawasan Agropolitan Kabupaten Cianjur agar para stakeholder bisa menemukan solusi dari kendala tersebut. Identifikasi kendala pengelolaan menggunakan metode analisis deskriptif. Data didapatkan dari hasil wawancara dengan stakeholder kawasan agropolitan. Kendala yang dihadapi yaitu benih komoditas tertentu terkadang sulit didapatkan, gangguan hama penyakit dan pencurian, penggunaan bahan kimia yang masih tinggi,  kurangnya pengetahuan petani akan pengolahaan produk yang tidak sesuai permintaan (reject), fasilitas packing house yang terlalu jauh, pasar produk olahan yang sedikit, kurangnya pertemuan antar stakeholder kawasan agropolitan, petani belum mengerti sistem kawasan agropolitan, kurangnya monitoring dan evaluasi dari pemerintah, sarana dan prasarana yang rusak