Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.053
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Agribisnis dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism) GANEC SWARA Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram DWIJENAGRO: JURNAL ILMIAH East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Business Management KOLONI Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) West Science Interdisciplinary Studies Journal of Commerce Management and Tourism Studies Ethics and Law Journal: Business and Notary Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara West Science Interdisciplinary Studies RechtIdee Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Kajian Pendidikan, Seni, Budaya, Sosial dan Lingkungan
I Made Sarjana
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 1 
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN UNDERLYING INVESTMENT DARI PRODUK ASURANSI UNIT LINK Tria Adinda Wulandari; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini ialah untuk mengidentifikasi serta mengkaji berbagai bentuk regulasi yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap produk asuransi Unit link serta menganalisis peran dari OJK terhadap Underlying Investment dari produk asuransi Unit Link. Studi ini sendiri memakai metode penelitian hukum berupa pendekatan hukum normatif kualitatif yakni berbentuk studi hukum dengan melibatkan berbagai jenis kajian bahan pustaka sehingga menghasilkan kesimpulan bersifat deskriptif analitis. Dari hasil studi menunjukkan bahwa munculnya berbagai perusahaan asuransi memiliki dampak semakin beragamnya jenis produk polis asuransi yang semakin tidak terkendali pengaturan dan pengawasannya. Terbukti sepanjang triwulan pertama tahun 2021, OJK telah menerima pengaduan terkait salah satu jenis produk asuransi yaitu asuransi berbasis investasi (PAYDI) yang sering juga dikenal dengan sebutan Unit Link sebanyak 273 kasus. Hal tersebut disebabkan tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian perusahaan asuransi perihal kemampuan likuiditas portofolio investasi sehingga mengalami Underlying Investment. Sesuai dengan fungsi OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap regulasi industri asuransi Unit Link yang sudah tertinggal perkembangan yang ada. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Asuransi, PAYDI, Unit Link, Underlying Investment. ABSTRACT The purpose of this study is to identify and examine various forms of regulations that apply to the Financial Services Authority (OJK) regarding the function of regulation and supervision of Unit Link insurance products and to analyze the role of OJK in the Underlying Investment of Unit Linked insurance products. This study itself uses a legal research method in the form of a qualitative normative legal approach, namely in the form of a legal study involving various types of literary studies to produce descriptive-analytical conclusions. The results of the study show that the emergence of various insurance companies has the impact of increasing the variety of insurance policy products, which are increasingly uncontrollable in their regulation and supervision. It is proven that throughout the first quarter of 2021, OJK has received complaints about one type of insurance product, namely investment-based insurance (PAYDI), which is often known as Unit Link as many as 273 cases. This is due to the non-implementation of the prudential principle of insurance companies regarding the placement of investment portfolio liquidity, resulting in an underlying investment. Following the function of the OJK, which is to regulate and supervise, it is necessary to update the Unit Link insurance industry regulations which are already lagging in existing developments. Keywords: Financial Services Authority, Insurance, PAYDI, Unit Link, Underlying Investment.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA PENJUALAN PERSONAL VAPORIZER TERHADAP KONSUMEN ANAK DIBAWAH UMUR Yemima Christina Phoa; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan daripada penelitian ini yakni untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen terkait dengan pembelian suatu personal Vaporizer (Vapor) dalam hal ini dilakukan oleh anak yang masih tergolong dengan usia di bawah umur serta mengetahui bagaimana tanggung jawab daripada pelaku usaha terhadap suatu penjualan personal Vaporizer (vapor) bagi anak di bawah umur. Metode normatif bertitik berat pada aturan atau suatu norma hukum positif yang berlaku yang berkaitan tentunya dengan penelitian ini menjadi suatu metode yang digunakan dalam penulisan ini, serta diiringi dengan pendekatan perundang-undangan yang ditunjang dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder, dengan Analisa yang bersifat deskriptif. Dengan hasil studi menunjukan bahwa belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai vapor berbeda dengan rokok konvensional oleh karena itu bentuk dari pada penerepan suatu Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni berkaitan dengan pemberian terhadap suatu perlindungan atas hak-hak dari konsumen yakni berhak mengajukan suatu gugatan perdata namun hal ini juga dapat dihindari apabila kesalahan tersebut berasal dari kelalaian konsumen itu sendiri, serta dapat dilakukan suatu upaya hukum preventif maupun represif serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap penjualan personal Vaporizer (Vapor) yakni dapat dikenakan sebuah sanksi administratif dan sanksi pidana serta penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta melalui lembaga peradilan ataupun di luar pengadilan. Kata Kunci : Rokok Elektrik, Anak Di Bawah Umur, Perlindungan Konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE SPAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE Wiarta, Ni Kadek Reggy Oktalia; Sarjana, I Made
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK, Dibalik kemudahan fitur shopee paylater ini masih banyak ditemukan beberapa permasalahan. Oleh karenanya, tujuan disusunnya artikel ilmiah ini ialah untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian pinjaman online spaylater dan juga mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna spaylater. Pada penelitian ini, penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif serta teknik pengumpulan bahannya menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perjanjian pinjaman online spaylater telah sah karena gelah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPer. Perjanjian ini telah terdaftar di Bank Indonesia sesuai dengan surat dalam Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B. Serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar S-1116/NB.213/2018. Perlindungan hukum terhadap konsumen sepenuhnya telah diatur dalam KUHPer dan POJK Nomor.77/POJK.0I/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Kata Kunci: Shopee paylater, keabsahan, perlindungan hukum ABSTRACT Behind the convenience of the shopee paylater feature, there are still many problems found. Therefore, the purpose of compiling this scientific article is to find out the legitimacy of the Spaylater online loan agreement and also find out the form of legal protection for Spaylater users. In this study, the research used was normative research methods and the material collection technique used library study techniques. The results of the study show that the spaylater online loan agreement is legal because it has fulfilled the legal requirements of the agreement based on article 1320 of the Civil Code. This agreement has been registered with Bank Indonesia in accordance with the letter in Bank Indonesia Letter No.20/293/DKSP/Srt/B. And has been registered with the Financial Services Authority with a Registered Certificate S-1116/NB.213/2018. Legal protection for consumers is fully regulated in the Criminal Code and POJK Number.77/POJK.0I/2016 concerning Information Technology-Based Lending Services. Keyword: Shopee paylater,legality,legal protectiom
Potensi Penjatuhan Pidana Bagi Seseorang Yang Dengan Sengaja Menularkan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Ramitha, I Made Mahatmajaya; Sarjana, I Made
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum mengenai penjatuhan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja menularkan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-19 telah dinyatakan oleh World Health Organisation (WHO) sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pidana, COVID-19 ABSTRACT The purpose of this study is to examine legal certainty regarding criminal penalties for someone who intentionally transmits CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Corona Virus Disease 2019 or commonly called COVID-19 has been declared by the World Health Organization (WHO) as a pandemic and the Government of Indonesia based on Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning the Determination of Public Health Emergency Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Key Words: Legal Certainty, Criminal, COVID-19
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA OBJEK GADAI AKIBAT FORCE MAJEURE DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA Haridharma Putra, I Dewa Bagus Renantya; Sarjana, I Made
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui serta memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur terhadap objek gadai yang hilang akibat adanya force majeur dan untuk mengetahui serta memahami penyelesaian masalah terhadap hilangnya objek gadai debitur akibat adanya force majeure. Perjanjian gadai merupakan suatu perjanjian yang meimbulkan jewajiban antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Kreditur bertanggung jawab untuk menjaga objek gadai, sehingga apabila terjadi kerusakan atau musnahnya objek gadai tersebut maka pihak kreditur bertanggung jawab terhadap keadaan tersebut. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata terkandng kekaburan norma karena seolah – olah pihak kreditur tidak bertanggung jawab atas hilangnya objek gadai akibat force majeur sedangkan pihak debitur tentunya mengalami kerugian atas hilangnya barang yang menjadi objek gadai tersebut. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana perlindungan serta penyelesaian hukum terhadap hilangnya objek gadai akibat force majeure. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan jenis pendekatan statue approach. Penyelesai akibat hilangnya objek gadai akibat force majeure, pihak pegadaian menempuh melalui alternative penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Dalam menjamin suatu kepastian hukum terhadap perlindungan debitor yaitu dengan melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa alternative (Laternatife Dispute Resolution) yang dapat dilakukan dengan cara: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.
Co-Authors Alfata Fawwazi Muhammad Aprillis, Safanah Ari, Ni Wayan Deni ARIEZONA, PAMULA CARAKA NEGARA Ayu Arlita Dewi, Ni Putu Baskoro, Yonathan Andre Cokorda Istri Sri Widhari Desak Putu Dewi Kasih DJELANTIK, I MADE ASTRADITA Febriani, Komang Ari Haridharma Putra, I Dewa Bagus Renantya I Dewa Putu Oka Suardi I Gede Setiawan Adi Putra I Gusti Lanang Suta Artatanaya I Gusti Ngurah Sanjaya, I Gusti Ngurah I Ketut Surya Diarta I Nyoman Aditya Nugraha Ida Bagus Suradarma, Ida Bagus JAYA, MARSELINA SUNARTI Kasiani, Kasiani KENCANAWATI, AA. AYU MIRAH Kencanawati, Anak Agung Ayu Mirah Kusminantari, Anik Liauw, Nadya Racheliana Madona, Oni Maheswari, Made Triana Marheni, Lili Marheni, Lily Mastiani Nadra, Nyoman Meganein, Dewa Ayu Komang Sonia Muhamad Khamal Akbar Rahmadan Ni WAYAN SRI ASTITI Prince Gidion Simanjuntak Pujangga, I Kadek Sabda putra, alvian cahyatama RACHMA, SHANIA AULIA Ramitha, I Made Mahatmajaya RATNA KOMALA DEWI RESIANA, KETUT Roger Narendra Wardana Rumini , Ni Luh Putu Inten Sari Dewi, Ni Komang Novita Sedana, Made Wahyu Artha Sidya, I Wayan Singgih, Komang Dena Esa Siti Maimunah SITINJAK, JEREMIA M. SUDARTA, I KOMANG ADI Suryaatmadja, Liliana Tria Adinda Wulandari Waelan Waelan, Waelan Wardana, Roger Narendra Wedha, Putu Mutiara Kartika Wiarta, Ni Kadek Reggy Oktalia Wijaya, Nandika Prayoga Yemima Christina Phoa Yudistira , Cokorda Gede Putra Yudistira, Cokorda Gede Puta YUDISTIRA, COKORDA GEDE PUTRA