Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora

Dinamika Pembuatan Kebijakan Desentralisasi Di Timor-Leste Lucio Borromeo de Araujo; Sarwono Sarwono; Siti Rochmah
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 1 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.776 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap tentang dinamika pembuatan kebijakan desentralisasi di Timor-Leste yang meliputi beberpa aspek, yakni: pertama, isu desentralisasi yang berkembang di Timor-Leste; kedua,  aktor-aktor yang berkepentingan dalam menanggapi isu desentralisasi; ketiga, dinamika isu desentralisasi menjadi agenda kebijakan; dan keempat, proses pembahasan agenda kebijakan desentralisasi menjadi Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, desentralisasi telah menjadi sebuah tuntutan masyarakat yang perlu segera direspon oleh pemerintah; kedua, orientasi aktor lembaga kebijakan telah memanfaatkan isu desentralisasi sebagai komoditas politik untuk memperjuangkan dan atau mempertahankan kekuasaan tertentu dalam tubuh pemerintahan; ketiga, sosialisasi, realisasi program pembangunan lokal, serta konsultasi dimanfaatkan sebagai cara-cara untuk menyusun agenda kebijakan, baik agenda sistemik dan agenda institusional; dan keempat, adanya intervensi dari kepentingan aktor resmi lain, sebagai akibat dari distribusi kekuasaan, menyebabkan penundaan pembahasan agenda kebijakan desentralisasi di parlemen nasional. Kata kunci: Isu desentralisasi, Kepentingan Aktor, dan Agenda Kebijakan.
The Implementation of Community Empowerment Program in Reducing the Poverty (Case Study of PNPM-Mandiri Urban in Besito Village, Gebog Sub-district, Kudus Regency, Central Java Province, Indonesia) Noor Chayati; Sarwono Sarwono; Mardiyono Mardiyono
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 3 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.301 KB)

Abstract

PNPM-Mandiri as community empowerment program is a national program to accelerate the poverty reduction. The implementation of the program in some areas showed the successful by the poverty reduction. Nevertheless, many areas failed in implementing the program showed by the poverty remains, even worse. Therefore, it needs further analysis whether successful of the implementation of the program could not automatically reduce the poverty rate. The problem was occured in Besito Village Gebog Sub-District Kudus Regency. BKM Besito Makmur, the community based organization in the Village, won Kudus Regency awards in some years and also from Provincial level, but the poverty rate is still relatively high. This research used qualitative method in analyzing the implementation of PNPM Mandiri Urban in Besito Village, a community empowerment project supported by World Bank joint funded by local community. Besides this research analyzed the effectiveness of PNPM - Mandiri in reducing the poverty, this research also analyzed the roles of stakeholders to reduce the poverty through PNPM - Mandiri, the constraining factors, and the result of program implementation. As a result of evaluation, this program seems to be failed in terms of poverty reduction as final goal. The poverty reduction in Besito Village cannot be achieved although the BKM won awards because the implementation of the program only good in administration. The roles of stakeholders were not optimal, since the poor, women, and community leaders were not involved in all activities especially in the planning stage. The constraining factors divided into two categories, structural problems and operational problems. The poverty alleviation program needs some improvement to be more effective, efficient, relevant, sustainable and give positive impact in reducing the poverty. To cope with, the poor should be centered in implementing the program. Keywords: Community Empowerment; Poverty Reduction; National Program
Perencanaan Terpadu Penanganan Pekerja Anak (Studi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat) Nur Kamilah; Sarwono Sarwono; Saleh Soeaidy
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.853 KB)

Abstract

Anak merupakan karunia yang berharga bagi orang tua, lingkungan, bangsa dan negara untuk masa kini dan masa yang akan datang. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak asasi atau hak dasar. Salah satu hak dasar anak adalah adanya jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial dan intelektual. Namun pada kenyataannya tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hak dasar tersebut secara optimal. Bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi akan mendorong anak-anak ini untuk bekerja. Membantu orang tuanya dalam mencari nafkah. Tidak jarang anak-anak ini bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Mereka bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan anak tersebut dan  tentunya akan  berpengaruh pula pada tumbuh kembangnya. Latar belakang penelitian ini adalah mengenai perencanaan terpadu dalam menangani pekerja anak. Dimana anak-anak yang bekerja tersebut adalah anak-anak yang putus sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan pekerja anak di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat serta mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan terpadu  dalam penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen serta menggunakan analisis data kualitatif model interaktif (Miles dan Huberman).Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat sudah dilaksanakan melalui upaya preventif, kuratif dan represif dengan melibatkan stakeholders di Kabupaten Bandung Barat. Para stakeholders sudah berpartisipasi aktif pada upaya penanganan pekerja anak melalui Program Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Namun masih harus lebih meningkatkan koordinasi supaya pekerja anak yang putus sekolah ini tidak menemui kesulitan dalam memperoleh fasilitas untuk melanjutkan pendidikannya. Kata Kunci :  Pekerja Anak, perencanaan terpadu, stakeholders