Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
14.754
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Civil Engineering Journal Jurnal Ius Constituendum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Ilmu Hukum Prima JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum LEGAL BRIEF Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Visi Sosial Humaniora JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Buletin Konstitusi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ekonomi Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Fiat Iustitia: Jurnal Hukum International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Prointegrita Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Journal of Law and Nation SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Research Horizon AL-SULTHANIYAH Riwayat: Educational Journal of History and Humanities JURNAL RETENTUM Jurnal Sains Student Research Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Law & Policy Review Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Intelek Insan Cendikia Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
Rosnidar Sembiring
Faculty Of Law, Universitas Sumatera Utara, Jalan Universitas No.19, Medan City, North Sumatera 20155,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 147 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search
Journal : Jurnal Media Akademik (JMA)

 1   2 
AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN Elphan Kumbara; saidin; Rosnidar Sembiring; Jelly Leviza
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.214

Abstract

Fenomena pelanggaran hak eksklusif terhadap suatu karya sering kali terjadi, khususnya terhadap ciptaan berupa lagu. Adapun beberapa jenis kasus pelanggaran atas hak cipta lagu yang terjadi di Indonesia antara lain penggubahan lagu tanpa izin, menyanyikan lagu tanpa izin, ataupun menggunakan lagu tanpa izin Pencipta. Permasalahan dalam penelitian ini regulasi tentang distorsi atas ciptaan lagu menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan kepastian hukum. Akibat hukum dari penggunaan lagu tanpa izin merubah lirik mengakibatkan distorsi ciptaan. Bentuk Pelindungan hukum yang berikan kepada pencipta akibat pemutaran lagu dan/atau musik tanpa izin merubah lirik mengakibatkan distorsi ciptaan dalam Putusan No 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, penelitian deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian yaitu data sekunder. Pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan, alat pengumpul data studi dokumen. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Regulasi tentang distorsi atas ciptaan lagu menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan kepastian hukum, karena Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia memberikan Pelindungan hukum terhadap karya-karya cipta, termasuk lagu. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa hak cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melindungi kepentingan pribadi pencipta dalam karyanya, sementara hak ekonomi memberikan kontrol kepada pencipta untuk mengambil keuntungan ekonomi dari karyanya. Hal ini mencakup distorsi atas ciptaan lagu. Akibat hukum dari penggunaan lagu tanpa izin merubah lirik yang mengakibatkan distorsi ciptaan. Merubah lirik lagu merupakan suatuj pelanggaran hak cipta dimana dapat mengakibatkan tuntutan hukum, termasuk gugatan ganti rugi secara perdata dan pidana. Pemegang hak cipta berhak meminta kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan karyanya tanpa izin. Pelanggaran hak cipta dapat berupa penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin. Pengubahan ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan dan termasuk dalam hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Bentuk pelindungan hukum yang berikan kepada pencipta akibat pemutaran lagu dan/atau musik tanpa izin merubah lirik mengakibatkan distorsi ciptaan dalam Putusan No 41 PK/PDT.SUS-HKI/2021.  Pertimbangan hukum karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h juncto Pasal 9 ayat (2) kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembaldahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA: Studi Kasus Desa Marike, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat Marissa Gabriela Hutabarat; Rosnidar Sembiring; Idha Aprilyana Sembiring; Maria Kaban
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 4 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i4.266

Abstract

Di Indonesia ditemukan aliran-aliran kepercayaan yang sedang berperan dan juga memiliki partisan yang aktif, misalnya Aliran Kepercayaan Buhun (Jawa Barat), Kejawen (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Parmalim (Batak), Kaharingan (Kalimantan) dan sebagainya. Masyarakat Karo mempunyai keyakinan tradisional tersendiri yang disebut dengan Pemena. Permasalahan terjadi disebabkan keyakinan mereka tidak diterima oleh negara dalam Undang-Undang Perkawinan. Tesis ini membahas beberapa permasalahan yaitu keabsahan perkawinan aliran kepercayaan ditinjau berdasarkan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1974, permasalahan yang terjadi di Desa Marike dalam melakukan pencatatan perkawinan Sipemena, dan Akibat Hukum pada Aliran Kepercayaan Sipemana tidak mememiliki catatan perkawinan di Desa Marike. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yang sifat Deskriptif Analitis. Teori yang digunakan dalam penulisan tesis yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Tesis ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara dan studi lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, maka disimpulkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Perkawinan adat Karo menganut hukum eksogamie (perkawinan di luar kelompok suku tertentu) yang mana pernikahannya memiliki tahapan-tahapan yang tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus berdasarkan kesepakatan keluarga kedua calon pengantin. Karena bagi masyarakat Karo, secara sosial pernikahan adalah mengawinkan kedua keluarga besar beserta leluhurnya. Kedua, Pamena merupakan sebuah paham kepercayaan bersifat Animisme yang lahir dan berkembang di lingkungan masyarakat suku Karo, dimana negara masih menganggap bahwa aliran kepercayaan ini bukan merupakan agama yang diakui mengakibatkan para penganut aliran kepercayaan tidak memiliki kepastian hukum yang baik. Ketiga, Status Hukum Perkawinan bagi Penganut Kepercayaan Sipemena pada Masyarakat Suku Karo sejatinya diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang belum melindungi hak Penganut atau penghayat kepercayaan terutama dalam adminisitrasi negara, Keempat, Akibat hukum yang diterima oleh para Penghayat kepercayaan Sipemena yang melangsungkan perkawinan, memiliki dampak dimana status perkawinan yang tidak sah secara administrasi yang diatur oleh Negara, status anak, serta harta yang dihasilkan selama perkawinan tersebut berlangsung.
KEDUDUKAN KARTU PEMEGANG HAK SEWA KIOS (KPHSK) SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT: Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kota Pematangsiantar Henny Putri Raya Bernice Marpaung; Hasim Purba; Rosnidar Sembiring; Dedi Harianto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.328

Abstract

Fungsi intermediary lembaga perbankan dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kota Pematangsiantar diwujudkan dalam pemberian fasilitas kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) salah satunya dengan objek jaminan Kartu Pemegang Hak Sewa Kios (KPHSK). Mengkaji KPHSK sebagai hak sewa menurut hukum kebendaan dan hukum perorangan yang ada di Indonesia dengan pendapat para ahli juga melalui teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Apa yang menjadi dasar pihak bank dalam menjaminkan hak sewa sebagai objek jaminan kredit dan bagaimana KPHSK tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam perjanjian kredit. Kemudian mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.
ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”: Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN. Niaga Mdn Dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN. Niaga Sby Fitri Nadiyah Razma; Saidin; Rosnidar Sembiring; Jelly Leviza
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 6 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i6.348

Abstract

Sengketa merek biasanya sering dipicu oleh peniruan atas suatu merek. Mencermati hal ini, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kepastian hukum atas kepemilikan merek yang telah terdaftar menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, akibat hukum terhadap sengketa merek antara “MS GLOW” dan “PS GLOW/PSTORE GLOW” atas dua putusan yang berbeda dalam putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Mdn dan putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby serta kepastian hukum atas sengketa merek antara “MS GLOW” dan “PS GLOW/PSTORE GLOW” pasca putusan Mahkamah Agung nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Metode penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumen (document study) atau studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang - undangan, putusan hakim, buku, situs internet, media massa, dan kamus yang berhubungan dengan judul tesis ini. Bedasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Kepastian hukum atas kepemilikan merek yang telah terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat dilihat diterapkan atau tidak diterapkannya ketentuan tentang pendaftaran merek sesuai Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Akibat hukum terhadap sengketa merek atas dua putusan yang berbeda antara MS GLOW dan PS GLOW/PSTORE GLOW adalah terjadinya suasana ketidakpastian hukum bagi pemegang merek yang terdaftar karena kedua belah pihak meyakini bahwasanya mereka adalah pemegang merek yang sah dan tentunya menimbulkan kerugian bagi pemegang merek yang sah, serta kepastian hukum dalam sengeketa antara MS GLOW dan PS GLOW/ PSTORE GLOW pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 telah diwujudkan.
KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT: Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau Maharani; Runtung; Rosnidar Sembiring; Zaidar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 7 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i7.684

Abstract

Keberadaan tanah ulayat tidak lepas dari kegiatan peralihan tanah ulayat seperti jual-beli, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Hibah ialah dimana penghibah dengan cuma-cuma menyerahkan sesuatu kepada si penerima hibah semasa hidupnya, dan tanpa dapat ditarik kembali. Hibah tanah ulayat pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam diberikan secara tertulis dengan bukti surat hibah oleh Pemangku Adat, sehingga timbul pertanyaan mengenai keabsahan dari surat hibah pemangku adat tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis keberadaan tanah ulayat masyarakat adat yang terdapat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan; mekanisme hibah atas tanah ulayat; dan keabsahan surat hibah atas tanah ulayat untuk kepastian hukum bagi penerima hibah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengambilan sampel dilakukan seicara purposiivei (purposiivei sampliing). Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan berupa wawancara dan studi kepustakaan, dengan analisis data dilakukan secara kualitatif, dan metode penarikan kesimpulan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan telah banyak tanah ulayat milik Pebatinan yang beralih kepada masyarakat diluar masyarakat adat atau perusahaan yang menunjukkan keberadaan tanah ulayat di Kecamatan Langgam masih ada, namun telah menipis dan hak perseorangan atau hak milik menjadi kuat. Hibah tanah ulayat pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam diberikan oleh Batin yang dilakukan secara tertulis dengan Surat Hibah Pemangku Adat. Surat hibah oleh Pemangku Adat seperti pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tetap sah dan diakui keabsahannya menurut hukum adat, namun belum dapat dijadikan alas hak untuk pendaftaran hak sehingga belum memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah. Surat Hibah oleh Pemangku Adat merupakan sebagai permulaan bukti tertulis untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa/Lurah berdasarkan Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan perlu segera untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dan penentu kriteria masih adanya tanah ulayat. Pemangku Adat dan masyarakat adat diharapkan untuk tetap menjaga keberadaan dan kelestarian tanah ulayatnya serta perlu sosialisasi dari stakeholder terkait kepada pelaku hibah tanah ulayat mengenai tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum atas surat hibah oleh pemangku adat.
KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) TERHADAP PEMANFAATAN ASET TANAH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) LINTAS JALUR REL KERETA API PERBAUNGAN – TEBING TINGGI Rizky Rumondang; Muhammad Yamin Lubis; Rosnidar Sembiring; Abd. Rahim Lubis
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 8 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i8.726

Abstract

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu BUMN yang menjalankan usahanya di bidang perkeretaapian, salah satunya memanfaatkan aset tanah untuk menjadi nilai tambah pada perusahaan. Namun fakta yang terjadi di lapangan pengelolaan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak berjalan optimal karena adanya dualisme pemahaman kepemilikan aset tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana status kepemilikan aset tanah antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Kementerian Perhubungan, bagaimana pengelolaan aset tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang masih berstatus Grondkaart, dan bagaimana pemanfaatan aset tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil wawancara dengan Senior Manager Penjagaan Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), sementara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan aset tanah antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Kementerian Perhubungan dalam sudut pandang pengelolaan aset merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, namun terhadap aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang juga diklaim oleh Kementerian Perhubungan, maka secara administrasi pencatatannya harus dilaporkan kepada Kementerian Keuangan. Pemisahan antara status kepemilikan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Kedudukan hukum Grondkaart sebagai bukti penguasaan atas tanah perkeretaapian berdasarkan pada Surat Menteri Keuangan/Dirjen Pembinaan BUMN kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. S11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995. Pemanfaatan aset tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dibebani dengan Hak Guna Bangunan secara peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk disewakan
BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA: Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris Fery Rafly; Rosnidar Sembiring; Suprayitno; Tony
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 8 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i8.738

Abstract

Notaris, dalam menjalankan jabatannya, seharusnya mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari negara agar terwujudnya keadilan baik dalam masa menjalankan jabatan maupun setelah selesai menjalankan jabatannya. Ketiadaan pengaturan tentang berakhirnya pertanggungjawaban Notaris menimbulkan persoalan tersendiri bagi kalangan Notaris sendiri maupun masyarakat pengguna jasa Notaris sehingga hal ini perlu dilakukan suatu penelitian demi kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya menurut UUJN, bagaimana bentuk kesalahan pada pembuatan akta autentik yang menuntut pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum yang membuatnya dan bagaimana berakhirnya pertanggungjawaban hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumenter. Akta Notaris terdiri dari akta pihak dan akta relaas. Setiap akta Notaris terdiri atas awal atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Kekuatan pembuktian akta Notaris terdiri dari kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan material. Kealpaan pembacaan akta dan syarat formil akta tidak terpenuhi merupakan bentuk kesalahan pada pembuatan akta autentik yang menuntut pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum yang membuatnya. Setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Pertanggungjawaban Werda Notaris, Notaris Pengganti yang sudah tidak menjabat lagi, dan Pejabat Sementara Notaris yang sudah tidak menjabat lagi tidak diatur secara konkrit dan jelas di dalam UUJN. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 65 UUJN, pertanggungjawaban Notaris adalah pertanggungjawaban secara jabatan, yang berarti bahwa Notaris bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum. Pasal 65 UUJN memberikan pengertian bahwa persoon yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat umum seperti Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sudah tidak dibebankan pertanggungjawaban lagi setelah jabatannya selesai.
Co-Authors -, Tommy -, Tony Abd Haris Nasution Abd. Rahim Lubis Abdul Haris Adiasih, Ning Aditia, Rozy Kurniady Aflah, Aflah Afnila Afnila Afnila Agus Armaini RY Agus Yudha Hernoko Ahmad Zailani Ahmadi Hasan Aktif Apriantoro Siregar Al Amruzi, HM Fahmi Alberto Sitanggang Alfi Syahrin Alvi Syahrin Andi Suriyaman Mustari Pide APHA, Journal Manager Aprilyana Sembiring, Idha Ardianto, Yosia Ardilia, Novi Rizki Ardina Khoirunnisa Arivai Nazaruddin Sembiring Ariza, Mega Arnektus Simbolon Arsyad Subhan Purba Astroman Saragih, Sabio Aulia, Muhammad Radhi Azwar, Tengku Keizerina Devi Azzahra, Sheika Azzumar Azza Akbar Balqis Davya Guci, Samira Bartholomeus Diaz Sianipar Batubara, Gahfi Saelandra Bosna Trimanta Br.Hombing, Marina All Bright Brigitta Silitonga BUDIMAN GINTING Carin Felina Chairul Bariah Chairunnisa, Refi Rafika Cindy Haryadmo, Veronika Cristina Natalia Tarigan Damanik, Sari Maisyarah Dedi Harianto Desi Robiatul Adawiyah Siregar Dhiyaul Habib Ifham Dini novelita rosyanti Doddy Safnul Dominikus Rato Dt. Ananda Farkhie Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom Dyssa Novita Edi ikhsan Edy Ikhsan Edy Ikhsan Elphan Kumbara Embun Sari Embun Sari Emy Handayani Erizon Khairunsyah Erwin, Fathia Qanita Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Faisal Akbar Nasution Faizun Kim Azhar Febrianto Lubis, Yudhi Fendi Fendi Fery Rafly Firman Simarmata Fitri Nadiyah Razma Guslihan Dasa Cipta Matondang Gusti Muzainah Hady Hidayat Tambunan Hammar, Robert K.R Hanna Pricilia Tarigan Harahap, Mita Yasmina Harialdi Dharmawan Syahputra Hartina Hartina Hasballah Thaib Hashim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasyim Purba Helen, Helen Henny Putri Raya Bernice Marpaung Herlinda, Erna Hutabarat, Nidea Novresia Hutauruk, Loren Rumia Idha Apriliyana Idha Apriliyana Idha Aprilyana Sembiring Iqbal Mursalin Ismarandy Ismarandy Ivan Damarwulan Jelly Leviza Jonni Silitonga Juang, Nurhadi Ahmad Juda Deo Silitonga Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan Kaban, Maria Kanishka Bhuller Karina Lukman Hakim Keizerina Devi Azwar Kunthi Tridewiyanti Laila Fairuz Matondang, Nindi Lia Nur Aini Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Carissa Vialyta M Hamdan M Maria M. Aulia Zikry Lubis M. Yamin - M. Yamin Lubis Madiasa Ablisar Maharani Maharany Barus, Utary Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Maralutan Siregar Maria Maria Kaban Maria Kaban Maria Maria Maria Maria Marissa Gabriela Hutabarat Marlina Marthin, Marthin Maulidin Afdhal Melda Notaria Mhd. Subhi Solih Hasibuan Mifa Al Fahmi Mirza Nasution Muhammad Azhali Siregar Muhammad Ekaputra Muhammad Fajar Tanjung Muhammad Yamin Muhammad Yamin Muhammad Yamin Muhammad Yamin Lubis Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Muhayminah Muhayminah Muhsin Aseri, Muhsin Munthe, Arfansyah Nabillah Nam Rumkel Nasution, Siti Nurahmi Natasha Karina Sianturi NATASHA Siregar Nidea Novresia Hutabarat Novalia Arnita Simamora Novrinda Rambe, Ivana Nur Aida, Nur Ok Saidin OK. Saidin Panca Rahmad Siburian Panggabean, Mora H Ramadhan Pawana, Sekhar Chandra Posma Otto Martua Manalu Pra Ashari, Noval Purba, Asrot Purba, M. Hadyan Yunhas Purwoko, Agus Putri Ramadhona Rambe Putri Sitanggang Rabiatul Syariah Rahmadhani, Sylvia Ramadani Ramadani Ray Amantharo Saragih Rendhat Nainggolan Retno Amelia Rina Rina Rina Yulianti Rini Fidiyani Rissa Putri Bert Rizki Ardilia, Novi Rizky Feb Riansyah Hasibuan Rizky Rumondang Robert Runtung Runtung Runtung Runtung Sitepu Ruth Dewi F. Sinambela Safrida Safrida Saidin Saidin Saidin saidin, saidin Salsabila, Unik Hanifah Samion Ginting Samsul Sembiring Sastra, Putri Azzahra Febriani Shirley Shirley Shopia Purba, Richi Sianipar, Geofanny Guruh Hasintongan Sijabat, Joshua Narwastu Simamora, Agustin Adisaputra Simanjuntak, Agnes Vepy Sinaga, Fierda SINAGA, HENRY Sitanggang, Marihot Doni Putra Sitanggang, Yolanda Br Sitepu, Rungtung Sitepu, Runtung Siti Eliza Solistis Dachi Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Stanley Alvin Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sulastriyono . Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Sunarmi Sunarmi Sunarmi Suprapto Suprapto SUPRAYITNO Suprayitno - Suprayitno Suprayitno Suprayitno Suprayitno Suria Ningsih Suryani, Rafika Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syaddan Dintara Lubis Syafira, Raisa Putri Syafruddin Kalo Syamsul Rizal Syarif Hidayatullah Pulungan Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar Takarub, Kukuh Derajat Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tarigan, Debby Tri Sebbiana Taris Pohan, Naufal Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah Theresia Tony Tony Tony Tony Tony Tri Rahmat Tripetra Yokhanan Tarigan Trohna, Dyona Rizky Ummu Salamah Musaddad Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Wahidah Wahidah Wahyu Ibrahim Wahyudi, Ichsan Wayan P. Windia Widya Widya Wulansari, Chatarina Dewi Wury Yanti Sinaga Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yordinand, Yordinand Yulia Resa Simorangkir Zai, Fransiskus Rahmad Zaidar Zaidar Zaidar Zaidar, Zaidar Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad