Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma

Fungsi dan Kedudukan Kelembagaan Pemerintahan Desa menurut UU No 6 tahun 2014 esti ningrum; wahyu hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i1.185

Abstract

With the reform of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, regarding the re-arrangement of villages, this can be read in Article 18B paragraph 2 which reads "The state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are alive and well. with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated by law.” It is clear that a village formed based on original law is already in and recognized by law. The village is an autonomous region that has its own government in managing and regulating the community based on the aspirations of the community. Regarding the Village/ Traditional Village institutions, namely the Village/ Traditional Village Government (executive) and the Village Governance (legislative), including Village Community Institutions and Traditional Institutions. The Village Government consists of the Village Head and Village Apparatus. The Village and Traditional Village Government organizers are the Village Head and/or Traditional Village Head and the Village and/or Traditional Village Consultative Body, while those who lead the administration are the Village Head and/or Traditional Village. The Village Head and the Traditional Village Head have a very important role because they are extensions of the state who are close to the community and as leaders of the Village/ Traditional Village community, so it is clear that the Village Head and Traditional Village Head are domiciled as the Head of the Village Government and or Traditional Village. Keywords: Function, Status, Institutional, village government Abstrak. Diadakannya reformasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terhadap Desa diadakan pengaturan kembali, hal ini dapat kit abaca pada Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undangungi”.Hal tersebut nyatalah bahwa desa yang terbentuk berdasarkan hukum asli dilindungi dah dihormati serta diakui keberadaannya,oleh undang-undang. Desa merupakan daerah otonom yang mempunyai pemerintahan sendiri dalam mengurus dan mengatur masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakat Oleh karenanya desa merupakan suatu pemerintahan maka wajarlah kalau di dalam pemerintahannya di bentuklah Kelembagan Pemerintahan Desa, yang mana kelembagaan desa tersebut mempunyai kedudukan dan juga mempunyai fangsi. Mengenai kelembagaan Desa/ Desa Adat yaitu Pemerintah Desa/ Desa Adat (eksekutif) dan Badan Permusyawaratan Desa (legislatif), termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelanggara Pemerintahan Desa maupun Desa Adat adalah Kepala Desa dan atau Kepala Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa dan atau Desa Adat, sedangkan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahannya adalah Kepala Desa dan atau Desa Adat. Kepala Desa maupun Kepala Desa Adat ini mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat Desa/ Desa Adatnya, jadi jelaslah bahwa Kepala Desa maupun Kepala Desa Adat berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa dan atau Desa Adat. Kata Kunci : Fungsi, Kedudukan, Kelembagaan, PemerintahanDesa
Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Laely Priyatna; Wahyu Hariadi; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.88

Abstract

Perkembangan pembangunan di kota Purwokerto dalam jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Untuk mengatasi permasalahan sampah disetiap daerah wajib memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah  Kabupaten Banyumas memiliki TPA Gunung Tugel sebagai tempat pembuangan akhir yang terletak di Desa Kedungrandu dengan luas lahan ± 5 Ha. Namun TPA tersebut ditutup pada tahun 2016 disebabkan karena kurang maksimalnya pengelolaan sampah dengan metode open dumping, terbatasnya lahan, dan kurangnya sarana dan prasarana, sehingga berdampak terhadap pencemaran udara, timbulnya gas methane yang menimbulkan bau busuk, berjangkitnya penyakit, dan  tercemarnya air tanah oleh air lindi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer melalui observasi dan wawancara kepada narasumber dan responden sebagai data utama, data sekunder sebagai data pendukung berupa bahan bahan hukum, metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk melakukan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan timbulan sampah dari dampak negatif pengelolaan sampah dengan metode open dumping.
Peranan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan Tata Ruang Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda Di Kabupaten Banyumas ninik hartariningsih; esti ningrum; wahyu hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i2.167

Abstract

ABSTRACT The number of cases or disputes in the field of land, one of which is due to the existence of multiple certificates, in which this problem can be caused by good ethics and good ethics. This is because land has a close relationship with humans, both for housing and for business. Therefore, the law requires the owner of land rights to register their land, so that they have legal guarantees and guarantees of their rights. Double certificates occur in the case of land being abandoned by a certified owner, for a period of more than 20 years so that the land grows with a thicket, which is then controlled by someone else in good faith for more than 20 years, then the person increases his right of ownership. This is justified by law because the person has controlled the land for more than 20 years, in addition, because the land has been neglected for more than 20 years, the right to annul the land is controlled by the State. Keywords: BPN/ATR, Solution, Double Certificate Abstrak. Banyaknya kasus/sengketa dibidang pertanahan, yang salah satunya adalah karena adanya sertifikat ganda, yang mana masalah ini dapat dikarenakan etikat tidak baik maupun etikat baik. Hal ini dikarenakan bahwa tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia, baik untuk tempat tinggal maupun untuk berusaha. Oleh karenanya Undang- Undang mewajibkan sipemilik hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya, agar mempunyai jaminan hukum dan jaminan haknya. Sertifikat ganda terjadi dalam hal tanah ditelantarkan oleh pemiliknya yang sudah bersertifikat, dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun sehingga tanah tersebut tumbuh semak belukat, yang kemudian dikuasai oleh orang lain dengan itikat baik selama lebih dari 20 tahun, kemudian orang tersebut meningkatkan haknya menjadi hak milik.Hal ini dibenarkan oleh undang-undang karena org tersebut telah menguasai tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun, selain itu karena tanah tersebut ditelntarkan selama lebih Dri 20 tahun, maka haknya hapus tanah dikuasai oleh Negara. Kata Kunci : BPN/ATR, Penyelesaian, Sertifikat Ganda
Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lintas Batas Negara (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Di Indonesia Tahun 2019) Bagas Ramadhan Putra; Wahyu Hariadi; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.120

Abstract

A Haze of Smoke due to forest fire in Indonesia has been a long time crossed the border in Southeast Asia. This problem of haze still remain as an important agenda in ASEAN until now. Forest fires cause pollution and affect another country such as Malaysia and Singapore. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) is one among many ways to enhance cooperation at regional and sub-regional levels to overcome forest fires in the ASEAN region. Therefore, responsibility from the state is an important issue to discussed at the global level. The research method that being used is normative juridical. That is used are secondary data as the main data and primary data are used as supporting data, descriptive qualitative used to do analysis. The research was conducted to answer the problem of Indonesia’s responsibility for pollution.Keywords: ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution, state responsibility, dispute resolution Abstrak. Kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia telah lama melintasi perbatasan di Asia Tenggara. Masalah kabut asap masih tetap menjadi agenda penting di ASEAN hingga sekarang. Kebakaran hutan menyebabkan polusi dan berdampak pada wilayah negara lain seperti Malaysia dan Singapura. ASEAN Agreement on Transboubdary Haze Pollution (AATHP) adalah salah satu cara untuk meningkatkan kerja sama di tingkat regional dan sub-regional untuk mengatasi kebakaran hutan di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, tanggung jawab negara adalah masalah penting untuk dibahas di tingkat global. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah tanggung jawab Indonesia atas polusi.Kata Kunci: ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution, tanggung jawab negara, penyelesaian sengketa
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA YANG DEMOKRATIS Wahyu Hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v20i1.7

Abstract

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK)yang diakui keabsahannya setelah perubahanUndang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahum 1945, merupakan salah satuinstitusi kekuasaan kehakiman yang menarikuntuk dikaji dalam sistem tatanegaraanIndonesia menurut UUD 1945. Menariknya,karena MK berfungsi untuk menegakkankonstitusi dalam upaya mewujudkan negarahukum Indonesia yang demokratis. Fungsi initidaklah terpisah dari tujuan cita hukum (rechtsidee)yang termuat dalam Pembukaan UUD1945, yaitu cita membangun dan mewujudkansuatu tatanan masyarakat dan pemerintahanyang demokratis berdasarkan atas hukum, sertamewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.Sebagaimana telah menjadi kesepakatanbersama oleh para founding fathers sebagai thegoals of state (Muchsan, 2004:h.156).Cita hukum itu sendiri menurut Saleh(1995:h.15) adalah bagai penentu arahkehidupan rakyat yang teratur. Cita hukumbangsa dan negara Indonesia tersebut tidakterpisah dengan Undang-Undang Dasar, untukmembangun negara yang merdeka, bersatu,berdaulat, adil dan makmur.Pemikiran yang terkandung dalamUndang-Undang Dasar adalah merupakanpancaran dari sila-sila Pancasila (Alinea IVPembukaan UUD 1945), yang membentukcita-cita hukum (rechts idee) yang menguasaihukum dasar dalam bentuk peraturan hukumyang bersifat tertulis dan merupakan peraturanhukum yang mempunyai kedudukan tertinggidi dalam negara yang disebut sebagai hukumdasar.
Permasalahan Hukum Limbah Cair Industri di Indonesia Haris Kusumawardana; Wahyu Hariadi; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i2.208

Abstract

Environmental problems will continue to appear seriously in various corners of the earth as long as the inhabitants of the earth do not immediately think about and seek environmental safety and balance. Likewise in Indonesia, it is as if environmental problems have been allowed to bubble up in line with the intensity of industrial growth, even though industrialization itself is becoming a priority in development. The complicated impression can be clearly seen if we try to pay attention to the responses and perceptions of the authorities regarding environmental problems, whether judges, prosecutors, police, lawyers, businessmen and the general public. The methodological approach used in this study is the normative juridical method, which is an approach that uses the concept of positive legality. Keywords: Law, Liquid Waste, Industry Abstrak. Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Demikian juga di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Kesan pelik semakin jelas bisa dilihat apabila kita mencoba memperhatikan respon maupun persepsi para pihak yang berwenang mengenai permasalahan lingkungn hidup, baik hakim, jaksa, kepolisian, pengacara, pengusaha maupun masyarakat umum. Metodeologi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatife, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legalitas positivtis. Kata Kunci: Hukum, Limbah Cair, Industri
Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Pencemaran Limbah Industri PT. Marimas di Semarang Terhadap Sumber Air Warga Teguh Anindito; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.224

Abstract

Water pollution is the entry or inclusion of organisms, substances, energy and other components into the environment by human activities that exceed the established environmental quality standards. Disposal of remaining business activities in the form of waste by PT. Marimas going to the river is a form of environmental pollution, incidents of sewage pipes leading to leaking waters, causing the residents' springs around the factory to be polluted and unable to be utilized. Therefore, legal firmness is needed against perpetrators of pollution aimed at creating justice, benefits and legal certainty. Law on Environmental Management and Protection No. 32 of 2009 (hereinafter referred to as UUPPIH), as a functional law, divides environmental enforcement into three types: administrative, civil and criminal. Keyword: PT Marimas, water pollution, industrial waste Abstrak. Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, energi, dan komponen Iain ke Iingkungan hidup oIeh kegiatan manusia yang meIampaui baku mutu Iingkungan yang ditetapkan”. Pembuangan sisa kegiatan usaha berupa Iimbah oIeh PT. Marimas ke sungai adaIah bentuk pencemaran Iingkungan, insiden saIuran pipa Iimbah yang menuju ke perairan bocor sehingga menyebabkan sumber mata air warga di sekitar pabrik tercemar dan tidak bisa dimanfaatkan. OIeh karenanya, diperIukan ketegasan hukum terhadap peIaku pencemaran bertujuan untuk menciptakan keadiIan, kemanfaatan dan kepastian hukum.Undang-Undang PengeIoIaan dan PerIindungan Iingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (seIanjutnya disebut UUPPIH), sebagai peraturan perundang-undangan fungsionaI, membagi penegakan Iingkungan hidup menjadi tiga jenis: administratif, perdata dan pidana. Kata Kunci: PT Marimas, pencemaran air, Iimbah industri
Pengaruh Politik Hukum Dalam Menentukan Arah Kebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia Aniek Periani; Wahyu Hariadi; Iskatrinah Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i2.244

Abstract

Education is one of the human needs to improve themselves and explore the potential that exists in humans. Education can also support the progress of the nation through the intermediary of the youth of the nation's next generation. The Government of Indonesia has issued the right to education in State policy, completed the Amendments to the 1945 Constitution and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The development of education in Indonesia is greatly influenced by the legal politics of the Indonesian government. This research was made with the aim of knowing the role of legal politics in the development of national education in Indonesia. The method used in this research is descriptive method of analysis of research methods by collecting data according to the actual data then compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems. Keywords: National Education, Educational Development, Legal Politics. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk meningkatkan diri serta menggali potensi yang ada pada dala diri manusia. Pendidikan juga dapat menunjang kemajuan bangsa melalui perantara para pemuda generasi penerus bangsa. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan hak pendidikan dalam kebijakan Negara, menyelesaikan Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkembangan pendidikan di Indoensia sangat dipengarui oleh politik hukum pemerintah Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui peran politik hukum dalam perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Kata kunci: Pendidikan Nasional, Perkembangan Pendidikan, Politik Hukum.