Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)

PENERAPAN PRIVATE ENFORCEMENT DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAIANGAN USAHA DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN UNI EROPA Muhammad Alim Kurniawan; Siti Anisah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study, entitled "the Application of Private Enforcement in Competition Law Enforcement in Indonesia, United State of America and European Union" raises two problem formulations, namely: how is the provision and application of private enforcement of competition law in the United States of America and European Union, and how is the provision and application of private enforcement of competition law in Indonesia? This research is a normative or doctrinal legal research, which describes, explains and analyzes legal materials that refer to the laws and regulations in Indonesia, the United States of America and European Union. Analysis of legal materials uses a qualitative descriptive approach, which is carried out by collecting legal materials, qualifying them, connecting theories related to research problems, drawing conclusions to determine the results and recommendations. The results of this study indicate that the occurrence of business competition law vacuum in Indonesia is related to the implementation of private enforcement of competition law. Thus, the authors explain the conditions and application of private enforcement of business competition law in effect in the United States of America and the European Union as well as alternatives that can be used in terms of implementing private enforcement of competition law in Indonesia based on legal principles in force in Indonesia.
Kewenangan PCA Dalam Penyelesaian Sengketa IUP (Studi Kasus Antara IMFA LTD Dan Pemerintah Indonesia) Harya Damar Panuluh; siti anisah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v5i2.128

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan Permanent Court of Arbitration (PCA) dalam menyelesaikan sengketa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia; dan ketepatan gugatan atas objek sengketa IUP oleh Indian Metals & Ferro Alloys Ltd (IMFA) terhadap Pemerintah Indonesia kepada PCA. Penelitian normatif atau doktrinal ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan arbitrase, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratione materiae dari PCA salah satunya adalah sengketa perdagangan bebas dan perlindungan investasi. Dengan demikian, tumpang tindih IUP dapat diselesaikan di PCA, karena yurisdiksinya termasuk dalam sengketa perlindungan investasi. Selain itu harus ada perjanjian yang menunjuk PCA sebagai forum penyelesaian sengketa. Dalam riset ini adalah BIT Indonesia-India, yang salah satu kesepakatannya menunjuk PCA sebagai forum penyelesaian sengketa antara investor dari home country dengan host country. Untuk itu, gugatan yang dilakukan oleh IMFA tepat. Dalam proses arbitrase, Majelis Arbitrase menolak seluruh tuntutan yang diajukan oleh IMFA, karena IMFA gagal membuktikan pelanggaran yang telah dituntut. Selain itu dengan tidak diselesaikannya tumpang tindih IUP di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka penyelesaian sengketa di PCA adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.