Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Abdi Insani JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Jurnal Media Akademik (JMA)
ANAK AGUNG SRI UTARI
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 1   2   3 
HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT KRIMEA DITINJAU DARI SEGI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Indriani Gita; I Made Pasek Diantha; A. A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.446 KB)

Abstract

Konflik antara pemerintah Ukraina dan warga Krimea yang pro Rusia pada tahun 2014 ternyata berujung pada keinginan warga Krimea untuk melepaskan diri dari Ukraina. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan analisis Hukum Internasional mengenai pembenaran hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea dan menganalisis cara penggunaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dengan isu yang dibahas dan pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea memiliki pembenaran sebagaimana tertuang di dalam sejumlah instrumen internasional. Adapun cara penggunaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea dilihat adalah dengan cara Aneksasi dan Referendum.
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENGUSIRAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) OLEH PEMERINTAH MALAYSIA TERKAIT KELENGKAPAN KEIMIGRASIAN Catherine Vania Suardhana; Putu Tuni Cakabawa Landra; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.341 KB)

Abstract

Pemerintah Malaysia telah mengusir cukup banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak memiliki dokumen keimigrasian (Paspor). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengusiran TKI oleh pemerintah Malaysia terkait kelengkapan keimigrasian ditinjau dari Hukum Internasional serta menganalisis upaya pemerintah untuk mencegah pengiriman TKI ilegal. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional dan nasional yang relevan serta pendekatan fakta. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif Hukum Internasional, Pengusiran TKI Oleh Pemerintah Malaysia dalam isu ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab Indonesia. Selanjutnya, ada sejumlah upaya yang selama ini telah dilakukan pemerintah untuk mencegah TKI ilegal, yaitu perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan penyuluhan untuk mengenalkan dokumen keimigrasian bagi para calon TKI.
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TERHADAP PERLINDUNGAN DISABILITAS I Kadek Indyana Pranantha; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.825 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul kewenangan Pemerintah Provinsi Bali terhadap perlindungan disabilitas. Latar belakang penulisan ini adalah dalam perlindungan terhadap disabilitas diperlukan peran pemerintah. Peran pemerintah tersebut diwujudkan dalam kewenangannya terhadap perlindungan penyandang disabilitas. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dan bagaimana kewenangan pemerintah provinsi bali terhadap penyandang disabilitas. Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi menyusun setiap kebijakan atau rencana kerja dengan memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYANDERAAN WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF) Christel Soter Erns Tataung; Anak Agung Sri Utari; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung jawab negara adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional, namun sampai saat ini masih belum ada produk hukum tetap dengan kekuatan mengikat yang mengatur tentang hal tersebut. Pada tahun 2016, kelompok Abu Sayyaf melakukan penyanderaan terhadap warga negara Indonesia. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis tanggung jawab Negara terhadap penyanderaan WNA dan bentuk tanggung jawab Filipina terhadap penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam kasus ini pemerintah Filipina memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan sandera tersebut yang merupakan warga negara asing yang berada di wilayah negaranya. Namun tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf belum tentu bisa diatribusikan langsung kepada Filipina, karena kelompok tersebut merukan aktor non-negara yang bersifat privat.
DISKRIMINASI PEREMPUAN DALAM VIRGINITY TEST SEBAGAI PRASYARAT CALON POLWAN DAN CALON PRAJURIT TNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Sally Joanna; Ida Bagus Wyasa Putra; A.A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.781 KB)

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini berjudul “Diskriminasi Perempuan dalam Virginity Test sebagai Prasyarat Calon Polwan dan Calon Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum Internasional”. Pentingnya dilakukan penelitian adalah untuk mengatahui mengenai pengaturan diskriminasi perempuan dalam virginity test berdasarkan Hukum Internasional dan pengaturan tanggung jawab Indonesia sebagai subjek hukum internasional dalam pelaksanaan virginity test. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kesimpulan yang dapat diambil penulis yaitu, virginity test merupakan bentuk diskriminasi perempuan dinilai dari konvensi CEDAW, ICCPR, dan CAT. Indonesia bertanggung jawab untuk menghapus diskriminasi perempuan di mana suatu stereotip ada dalam pelaksanaan virginity test dengan mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya. Sebaiknya dibuatkan aturan yang spesifik mengenai virginity test dalam instrumen hukum internasional. Kemudian, konvensi-konvensi yang telah diratifikasi Indonesia tersebut seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik (good faih). Kata kunci : Diskriminasi perempuan, Tes keperawanan, Polisi wanita, Tentara Nasional Indonesia
TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL MENGENAI TANGGUNGJAWAB TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DI WILAYAH TUMPANG TINDIH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA YANG TERLETAK DI PERAIRAN SELAT MALAKA Ni Putu Intan Purnami; Putu Tuni Cakabawa Landra; A.A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.717 KB)

Abstract

Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wilayah tumpang tindih zona ekonomi eksklusif dan padatnya lalu lintas kapal-kapal besar di Selat Malaka, sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya tabrakan kapal dan menyebabkan tumpahnya minyak ke laut yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan laut. Tentu saja hal tersebut menimbulkan tanggungjawab dan ganti rugi dari pemilik kapal terhadap pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi di wilayah tumpang tindih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa landasan hukum mengenai penyelesaian batas wilayah (ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka telah memadai dan diatur sedemikian rupa dalam peraturan internasional dan nasional masing-masing Indonesia dan Malaysia. Sehingga cara penyelesaian yang diutamakan adalah dengan mengadakan perjanjian. Sedangkan untuk masalah pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak dari tabtrakan kapal di wilayah tumpang tindih Selat Malaka maka, pertanggungjawabannya ditujukan kepada negara, pemilik kapal, orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum yang berada dalam yurisdiksi negara, yang berperan sebagai nahkoda ataupun operator kapal. Dengan adanya asas kepentingan umum juga maka Indonesia dan Malaysia dapat meminta tanggungjawab dan ganti rugi karena kepentingan bersama kedua negara untuk mengurangi, mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dilanggar. Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan Laut; Tanggungjawab; Tumpang Tindih; ZEE; Selat Malaka
HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT KRIMEA DITINJAU DARI SEGI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Indriani Gita; I Made Pasek Diantha; A. A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.446 KB)

Abstract

Konflik antara pemerintah Ukraina dan warga Krimea yang pro Rusia pada tahun 2014 ternyata berujung pada keinginan warga Krimea untuk melepaskan diri dari Ukraina. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan analisis Hukum Internasional mengenai pembenaran hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea dan menganalisis cara penggunaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dengan isu yang dibahas dan pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea memiliki pembenaran sebagaimana tertuang di dalam sejumlah instrumen internasional. Adapun cara penggunaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea dilihat adalah dengan cara Aneksasi dan Referendum.
Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional Gabriel Mallatang Sianturi; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui perspektif HAM dan Hukum Internasional terhadap penjatuhan hukuman mati pelaku penyalahguna narkoba tanpa proses peradilan dan untuk ,menganalisis yuridiksi ICC setelah Filipina menarik diri. Penulisan ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan-pendekata instrumen, fakta, dan kasus. Hasil dari penelitian ini bahwa menurut perspektif HAM dan hukum internasional hukuman mati tanpa proses peradilan sebagaimana kebijakan Filipina adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena sesuai dengan yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Statuta Roma 1998 , dan penarikan diri filipina dari ICC tidak menghalangi ICC untuk dapat memeriksa presiden Filipina sebagai pelaku kejahatan internasional. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Pengadilan Pidana Internasional ABSTRACT The objectives to be achieved in this study are to find out the perspective of human rights and international law on the imposition of the death penalty for drug abusers without trial and to analyze the jurisdiction of the ICC after the Philippines withdraws. This writing uses a normative method, namely legal research that uses the approach of instruments, facts, and cases. This paper concludes that according to the perspective of human rights and international law the death penalty without trial as the Philippines policy is a crime against humanity because it is in accordance with the Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), the 1998 Rome Statute, and the withdrawal of the Philippines from the ICC does not hinder the ICC. to be able to examine the president of the Philippines as a perpetrator of international crimes. Key Words : Human Rights, International Law, International Criminal Court
JUSTIFIKASI PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SERANGAN MILITER PAKTA PERTAHANAN ATLANTIK UTARA (THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION/NATO) TERHADAP LIBYA Veronika Puteri Kangagung; I Dewa Gede Palguna; A. A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.325 KB)

Abstract

Jatuhnya korban sipil akibat serangan NATO terhadap Libya selama berkecamuknya perang di Libya pada tahun 2011 menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas serangan tersebut beserta batasan pemakaian alasan perlindungan penduduk sipil dapat dibenarkan. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini menganalisis instrumen internasional yang relevan dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa serangan militer yang dilakukan NATO terhadap Libya dapat dibenarkan dalam perspektif penggunaan kekuatan dalam Hukum Internasional. Adapun penggunaan ‘Perlindungan Penduduk Sipil’ dapat dijadikan alasan dalam serangan militer NATO terhadap Libya dengan sejumlah pembatasan.
AKIBAT HUKUM PENUNGGAKAN GAJI PEMAIN SEPAKBOLA DILIHAT DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS SERGEI LITVINOV) Benitto Emanuelle Bevansara HB; A.A. Sri Utari; I Gde Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.139 KB)

Abstract

Hubungan kerja antara pemain sepakbola professional dengan klub tidak semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Masih banyak kasus-kasus yang terjadi pada dunia persepakbolaan saat ini, terutama di Indonesia. Contohnya adalah penunggakan gaji pemain oleh klub seperti yang dialami oleh pemain sepakbola asal Rusia, Sergei Litvinov. Sergei Litvinov tidak mendapatkan gaji selama enam bulan oleh klubnya PSLS Lhokseumawe dengan nominal kurang lebih 124 juta rupiah. Permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana akibat hukum dari penunggakan gaji Sergei Litvinov dilihat dari hukum internasional ? (2) Bagaimana cara penyelesaian sengketa terkait penunggakan gaji Sergei Litvinov ? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi bagi klub yang menunggak gaji pemainnya adalah peringatan, teguran, denda dan larangan untuk mendaftarkan pemain baru. Dalam kasus Sergei Litvinov, PSLS Lhokeseumawe belum mendapatkan sanksi dari PSSI maupun FIFA terkait dengan penunggakan gaji. Sergei Litvinov belum memperoleh gajinya selama memperkuat PSLS Lhokseumawe. Dalam penyelesaian sengketa ini, terdapat konflik norma antara peraturan FIFA melalui Circular FIFA tidak menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa sepakbola dapat diselesaikan melaui peradilan nasional dengan Pasal 88 ayat (3) UU SKN.
Co-Authors Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Istri Agung Citra Prami Dewi Anak Agung Istri Agung Praba Anggarisa Avina Rismadewi Ayu Putu Laksmi Danyanthi Benitto Emanuelle Bevansara HB Catherine Vania Suardhana Cheryl Astrid Juniar Prastowo Christel Soter Erns Tataung Christine Natalia Cok Istri Brahmi Putri Biya Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta Dewa Gede Jeremy Zefanya Gabriel Mallatang Sianturi Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Trimita Sania Hadinata, Ina Putri Andreana I Dewa Gede Palguna I G AA. Tamara Sheila Saraswati I Gde Putra Ariana I Gde Putra Ariana I Gede Gandi Arie Krishna I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gede Putra Ariana I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja I Gusti Ayu Christiari I Kadek Indyana Pranantha I Ketut Gde Juliawan Saputra I Komang Gede Arimbawa I Made Pasek Diantha I Wayan Arya Kurniawan Ida Ayu Ary Widiatmika Ida Ayu Dwi Wirautami Ida Ayu Rhadana Satvikarani M Ida Bagus Gede Angga Juniarta Ida Bagus Nindya Wasista Abi Ida Bagus Wyasa Putra Indriani Gita Jesi Andreanto Kadek Meilanie Chandra Dewi Ketut Gede Sonny Wibawa Made Maharta Yasa Made Nurmawati Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mu Amar Ni Kadek Yuli Astuti Ni Luh Bella Mega Brawanti Ni Luh Gede Astariyani NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Ni Putu Intan Purnami Nyoman Krisna Yudha NYOMAN MAS ARYANI Purba, Daniel Putri Bella Rosy Widodo Putu Ayu Dinda Paramita Selamet Putri Putu Suryani Putu Tuni Cakabawa Landra Renny Januar Dini Riski Bagus Try Ananda Sally Joanna Sari, Mega Indah Tasuji Wirismalawati Veronika Puteri Kangagung Windi Dianti Agustin