Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.525
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Dinamika Hukum Artemis Law Journal Petitum Law Journal
Kotan Y Stefanus
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Artemis Law Journal

 1 
FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA KUPANG) Bekak, Ruben Yulisto Thertius; Stefanus, Kotan Y; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13333

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. (2) Untuk mengetahui kandala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Penelitian normativ yaitu penelitian yang datanya diambil dari peraturan perundang-undangan, (2) Penelitian empiris yaitu bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan Fungsi yang didapatkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk melaksanakan penetapann hak atas tanah dan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.Serta sosialisasi tentang pendaftaran tanah, data fisik dan yuridis sudah dijalankan dan faktor masyarakat pada saat melakukan validasi dan pendataan ulang tanah mengalami kesulitan karena pemilik tanah berdomisili di luar lokasi tanah tersebut, serta kendala karna faktor sarana prasarana yaitu pada anggaran yang dialokasian unuk penanganan di masa pandemi yang mengakibatkan berkurangnya dana pennerbitan sertifikat. Adapun kesimpulan penulis (1) Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan PTSL di kota kupang sudah menjalankan fungsinya dalam penetapan hak atas tanah dan penaftaran tanah sesuai dengan PERMEN ATR/BPN No 16 Tahun 2022. (2) Kendala pertama karena pemilik tanah berdomisisli di tempat yang berbeda dengan tanah yang akan divalidasi, serta kendala kedua yaitu pengalokasian dana yang kurang untuk penerbitan sertifikat pada masa pandemi. Adapun saran penuis : (1) Bagi Kantor BPN Kota Kupang diharapkan agar kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kota kupang dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan target yang ditentukan agar kepastian hukum serta kepemilikan hak atas tanah dapat terwujud dengan baik.(2) Bagi Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang sebaiknya sering melakukan kegiatan sosialisasi menyangkut pengurusan sertifikat tanah dan juga melakukan pengkoordinasian dengan pemerintah setempat
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS TERHADAP PENANGANAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BELU) Harahap, Piter Leo; Stefanus, Kotan Y; Tupen, Rafael Rape
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13339

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaturan fungsi satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penenganan ketertiban umum di Kabupaten Belu dan untuk mengetehui dampak pengaturan fungsi polisi pamong praja terhadap ketertiban umum di Kabupaten Belu. Penelitan ini merupakan penelitan yuridis empiris yang didukung dengan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungis Satpol PP, ketertiban umum dan ketentraman di Kabupaten Belu, masih banyak terjadinya kasus pelangaran seperti pedagang kali lima yang berjualan di jalan raya dan masih banyak pelangaran ketertiban lainnya. Dampak dari pengaturan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Belu belum terlaksana dengan baik diakibatkan kurangnya personil dan kurang efektif dalam penyampaian tentang pentingnya ketertiban umum kepada masyarakat.
Pengaturan Keuangan Desa Dan Pengelolaanya di Desa Merbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Baunsele, Gerson Alexander I; Stefanus, Kotan Y; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13362

Abstract

The law regulates village areas so that they can handle and control their administration. Behind it are government focused programs identified with decentralization and local independence. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government determines villages, the main problem formulation raised is as follows (1) How are village finances and their management regulated in Kupang Regency? (2) What are the factors inhibiting village financial management in Merbaun Village, West Amarasi District, Kupang Regency? This research method uses a normative juridical research method (nommative legal research method) which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results of the research show that the residents of Merbaun village already know the work system of the Tempel village government in financial management of the village income and expenditure budget (APBDesa). There is evidence that development in 2021 has been realized in accordance with the community's aspirations, which are prioritized. The most triggering factor is the inhibitor is the source of funds. This means that the sources of funds provided by the APBN, district administration, grants and others are not in accordance with the plans detailed by the Merbaun village government institutions. The Merbaun village government should apply the principle of transparency in every expenditure and purchase so that all activities related to village government administration can be accessed by the entire community.
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN BUDAYA LOKAL Tokan, Addolph Kolping; Stefanus, Kotan Y; Tupen, Rafael Rape
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13412

Abstract

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur pada bulan April 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Desa dalam mengembangkan Budaya Lokal dan implementasi kewenangan Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Teknik data dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan Editing, Coding, dan Tabulasi. Hasil penelitian menunjukan pengaturan pengembangan budaya lokal berupa hedung, sole oha, liang nama di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi masih dalam proses pembuatan. Terdapat perbedaan dalam pengembangan budaya lokal di Desa Balaweling Noten dan Desa sandosi.
Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Umauta Kecamatan Bola Kabupaten Sikka Teddy, Yosef; Stefanus, Kotan Y; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13613

Abstract

The village consultative body is one of the elements in the village government, which is expected to help realize the formation and implementation of village regulations in accordance with the aspirations of the community. However, in carrying out its duties and authorities, the village consultative bady in Umauta village has not been optimal submitting draft village regulation, poor coordination between members of the village consultative body and the village government in the formation of village regulations, education level of village government officials. Low and inadequate facilities and infrastructure. This study usesan empiricial juridical approach, namely the methods and procedures used to solve problems, this research first examines secondary data, then proceeds with conducting research on primary data in the field and the sample from this study includes the village head and Umauta village apparatus, namely the chairman and members of the village consultative body in community leaders of Umauta village. The results of the study indicate that the Umauta village consultative body in carrying out its duties has not succeeded in establishing village regulations, from the results of this study it can be concluded that the Umauta village consultative body and the Umauta village government apparatus require special upgrading or training so that they can carry out their duties and powers in accordance with law Number 6 of 2014 concerning villages.
Co-Authors Adoe, Jovanka Piterzon Baari, Harianto Lele Baunsele, Gerson Alexander I Bekak, Ruben Yulisto Thertius Harahap, Piter Leo Kalang, Thomas Boli Kampas, Paskalina Fridolin Koda, Taufik Sulaiman Kolin, Philipus Pandai Lahal, Josvia Ekomardih Lamantaro, Cyrilus W. T Lamataro, Cyrilius W T Lamataro, Cyrilius W. T Lapenangga, Loudric J. P. Meyners, David Y Nono, Maria Melaniyano Ngadha Ratu Udju, Hernimus Septiandhito, Teodorus Teddy, Yosef Tokan, Addolph Kolping Tuba Helan, Yohanes G Tunu, Jefrian R Tupen, Rafael R Tupen, Rafael Rape Udak, Petrus Antonius Lela Wuran, Perseverando Elkelvin