I Nengah Suantra
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Provinsi Bali I Gusti Agung Ayu Kusuma Dewi; I Nengah Suantra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i08.p01

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengkaji terkait pengaturan-pengaturan terkait pengurangan sampah plastik dan untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dalam penyelesaian konflik norma antara dua peraturan yang masih berlaku. Metode peneletian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Adanya perbedaan isi dari Peraturan Gubernur No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik menibulkan suatu konflik norma. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah penyelesaian terkait konflik norma tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan asas-asas yang ada dalam hukum. Selain itu juga telah dijelaskan terkait upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan pengawasan aposteriori yang mengandung unsur represif. Kata Kunci: Pemerintah, Pengawasan, Sampah Plastik ABSTRACT This The purpose of writing this journal is to examine the regulations related to reducing plastic waste and to find out the legal consequences that occur in resolving the conflict of norms between the two regulations that are still in effect. The research method used in this paper is a normative legal research method. There are differences in the contents of Governor Regulation No. 97 of 2018 concerning Restrictions on the Generation of Single-use Plastic Waste and Denpasar Mayor Regulation No. 36 of 2018 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, causing a conflict of norms. The result of this journal research is that the resolution related to the conflict of norms can be resolved using the principles contained in the law. In addition, it has also been explained related to the supervision efforts carried out by the government, namely the aposteriori supervision which contains repressive elements. Key Words: Government, Surveillance, Plastic Waste
TINJAUAN YURIDIS URGENSI KEBIJAKAN CONJUGAL VISIT SEBAGAI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA Ni Nyoman Ome Tania Langden; I Nengah Suantra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai kebijakan conjugal visit yang belum diterapkan di Indonesia dan tidak memiliki landasan hukum. Conjugal visit atau ‘kunjungan biologis’ merupakan kunjungan intim legal secara periodik yang menjadi hak seorang narapidana dengan pasangan resminya. Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenjarakan, meskipun ide pemasyarakatan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak sekali penyimpangan yang terjadi dibalik tembok penjara. Adapun penyimpangan yang terjadi dalam beragam bentuk, salah satunya yaitu penyimpangan seksual. Kemudian timbul pertanyaan seperti apakah conjugal visit perlu diadakan di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam rangka pemenuhan hak bagi narapidana, dan bagaimanakah urgensi pengaturan mengenai conjugal visit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi pustaka. Disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa conjugal visit merupakan suatu hal yang urgensi untuk diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemenuhan hak bagi narapidana. Kata Kunci: conjugal visit, narapidana, lembaga pemasyarakatan
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA Keyzha Natakharisma; I Nengah Suantra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediation is generally known as a form of Alternative Dispute Resolution in the civil law, but in the development of mediation in criminal cases can be made known to the Penal Mediation. Penal mediation can be used in some special category of criminal acts. Application of mediation in the settlement of the criminal case does not extend a purpose other than the conflict between the offender and the victim but to help law enforcement agencies in reducing the accumulation of case files. The purpose of this paper is to understand and know about how a mediation mechanism can be used to solve a criminal case in Indonesia. In this study, using descriptive normative method. Normative approach to the legal research using secondary data sources, while the descriptive approach is the method of research that seeks to describe and interpret objects in accordance with what it is.