Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.782
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Jurnal Konstitusi Jurnal Analisis Hukum
Komang Pradnyana Sudibya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU CYBERBULLY DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA I Putu Bayu Saputra Adi Natha; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Jun 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari tulisan ini adalah mengenai “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU CYBERBULLY DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA”, yang mana tulisan ini dilatarbelakangi perkembangan jaman yang pesat sehingga media sosial atau internet sudah menjadi suatu hal yang biasa sehingga setiap orang dapat mengakses dengan mudah dan dapat mengemukakan pendapat di media sosial tersebut, karena dengan mudahnya mengemukakan pendapat banyak orang yang berlebihan melakukannya yang cenderung menjurus ke arah cyberbully, cyberbully merupakan tindakan kekerasan verbal, hinaan, ejekan, cacian dan makian yang dilakukan seorang di dunia maya atau internet. Adapun permasalahan yang diangkat mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban cyberbully dalam hukum positif indonesia. Tulisan ini mempergunakan metode hukum normatif karena kekosongan norma antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE). Analisis yang didapat bahwa undang-undang yang telah ada belum mencakup secara jelas dan tegas mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban cyberbully secara langsung. Kesimpulan mengenai permasalahan ini harusnya pemerintah lebih tegas dan jelas mengatur mengenai cyberbully agar tidak terjadinya tindak cyberbully yang semakin meresahkan.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL Gusti Ayu Made Gita Permatasari; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tertulis dan lisan telah menjadi hak setiap Warga Negara Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada era ini orang bisa dengan mudah mengakses media sosial dan mengekspresikan pendapatnya. Setiap pendapat harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada. Kebebasan berpendapat yang tidak terbatas bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech). Tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban serta pembuktian tindak pidana ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru mengakibatkan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian menjadi lebih memiliki kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya multi tafsir serta sudah mengakomodir alat bukti baru untuk pembuktian tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech). Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Pertanggungjawaban Pidana, Media Sosial
PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Kadek Danendra Pramatama; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Seorang anak juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya kasus di Torjun Sampang Madura, seorang anak didik melakukan pemukulan terhadap gurunya hingga menyebabkan guru tersebut meninggal dunia. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah mengenai pengaturan pemidanaan dan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan serta pengaturan diversi sebagai upaya menuju keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa metode penelitian normatif yang merupakan metode yang berdasarkan atas bahan-bahan hukum dan fokusnya untuk meneliti dan mengkaji prinsip-prinsip hukum serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila terpenuhi unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut untuk anak yang melakukan tindak pidana berat dapat dipidana dengan ketentuan ½ dari maksimum masa hukuman orang dewasa dengan ketentuan bahwa umur seorang anak telah mencapai 12 tahun ke atas. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengisyaratkan bahwa upaya diversi sebagai upaya menuju keadilan restoratif harus diutamakan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum apabila upaya diversi tidak berhasil maka proses persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya, akan tetapi untuk kasus tindak pidana pembunuhan tidak dapat dilakukan upaya diversi. Kata Kunci: pemidanaan terhadap anak, tindak pidana pembunuhan.
HAK WARGA NEGARA UNTUK TIDAK VAKSINASI COVID-19 KARENA FAKTOR PENYAKIT BAWAAN I Kadek Gaga Astika; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i06.p11

Abstract

Studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji kepastian hukum terhadap hak warga negara yang tidak melakukan vaksinasi Covid-19 dikarenakan oleh faktor penyakit bawaan. Pengkajian penelitian ini berdasar kepada dasar hukum dari perspektif nasional (Indonesia) dan Internasional. Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengkajian terhadap teori, asas-asas dan instrumen hukum yang berkaitan dengan objek kajian serta bagaimana dapat memberikan bekal informasi kepada para pembaca. Pendekatan komparasi hukum dan hukum secara historis merupakan pendekatan yang dilakukan di dalam metode penelitian ini. Hasil studi menunjukan bahwasannya berdasar kepada instrument yuridis baik dari perspektif internasional maupun nasional hak politik serta hak sipil (hak untuk hidup) sebagai sebuah non-derogable rights tidak boleh dikurangi dengan sebab apapun termasuk di dalamnya hak warga negara untuk tidak melakukan vaksinasi Covid-19. Kata Kunci: Vaksinasi Covid-19, Kepastian Hukum, Penyakit Bawaan, Hak Sipil dan Politik. ABSTRACT This study aims to examine the legal certainty of citizens' rights not to vaccinate against Covid-19 due to congenital disease faktors. This research study is based on the legal basis from a national (Indonesian law instrument) and from international law instrument perspective. Normative-Juridical legal method is the type of this research method by assessing theories, principles and legal instruments the relate with the object of study and how to provide information to the readers. In addition, the approach used in this study is a comparative approach to law and historical. The study result show that based on juridical instruments both from an international and national perspective, civil and political rights (right to life) as non-derogable rights should not be reduced for any reason, including the right of citizens not to vaccinate against Covid-19 due to congenital disesase faktors. Key Words: Covid-19 Vaccination, Legal Certainty, Congenital Disease, Civil and Political Rights.
TEORI KONSTITUSI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 SEBAGAI TOLOK UKUR UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA Ni Wayan Mita Saskarani; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i07.p1

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami mengenai konstitusi negara yang merupakan hukum negara dan hukum tertinggi yang digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan negara, serta ingin mengetahui eksistensi dari teori konstitusi Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 sebagai tolok ukur dalam mewujudkan tujuan nasional Negara Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan kepustakaan maupun data sekunder yang terkait dengan konstitusi dan teori konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi menjadi pedoman suatu negara untuk menentukan kehidupan dan menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya. Korelasi antara konstitusi dengan negara yang begitu erat, bisa dilihat pada saat mencapai tujuan atau cita-cita negara memerlukan konstitusi karena negara dengan pokok sebagai adalah penyelenggara negara tidak dapat melakukan aksi kekuasaannya tanpa konstitusi. Sedangkan, teori konstitusi yang terkandung tersebut membawa restorasi dalam pelaksaanaan penyelenggaraan suatu negara dan kekuasaan pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan pemisahan kekuasaan untuk menghindari kekuasaan negara yang absolut. Bahkan, dalam proses perumusan konstitusi pun sama halnya dengan perumusan tujuan negara dengan teori konstitusi sebagai sebuah penjelasan ilmiah mengenai substansi dalam konstitusi yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam mewujudkan tujuan negara. Sehingga, teori konstitusi merupakan tolok ukur secara teori dalam mewujudkan tujuan negara. Kata Kunci: Teori Konstitusi, Tujuan Negara, Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 ABSTRACT The aim of this study is to comprehend the constitution which is the state law and supreme law as a guideline in achieving the objectives of the state and want to know the existence from constitutional theory after the change of the 1945 Constitution as the benchmark to achieving the objectives of the state. This study uses a normative research method that is analyzing library materials and secondary data related to the constitution and constitutional theory. The result proves that the constitution is the state guideline for determining public welfare. Relation between the constitution and the state is very close, to achieving the objectives of the state need a constitution because state administrators cannot exercise power without a constitution. Whereas, constitutional theory bring restoration in state administration and government power to avoid absolute state power. The process of formulating the constitution is the same as the formulation of the objectives of the state with constitutional theory as a scientific explanation about substance in the constitution made as to the benchmark in achieving the objectives of the state. So that, the constitutional theory is a benchmark in theory in achieving the objectives of the state. Keywords: Constitutional Theory, Objectives of the State, Indonesia, The 1945 Constitution.
PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.757/PDT.G/2022/PN.JKT.PST DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA Putra, Agung Yoga Pratama; Sudibya, Komang Pradnyana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i03.p3

Abstract

Tujuan ditulisnya penelitian ini untuk memperdalam pemahaman tentang keabsahan penundaan pemilihan umum dan dampak penundaan Pemilu dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini dianalisis dengan mengimplementasikan metode deskriptif dalam bentuk penelitian normatif yang mengadopsi pendekatan historis dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menerangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda rangkaian pemilihan umum adalah tidak ditemukan keabsahannya saat ditinjau dari konstitusionalitasnya terhadap UUD NRI 1945, kompetensi atas penyelesaian perselisihan proses Pemilu, kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan dalam proses Pemilu menurut undang-undang, dan alasan menunda Pemilu menurut undang-undang, dan lembaga yang berwenang untuk menunda Pemilu. UU Pemilu sebagai payung hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia secara khusus mengatur bahwa menunda pelaksanaan pemilihan umum hanya dilaksanakan dalam lanjutan atau susulan. Hanya lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan Presiden yang dapat memutuskan untuk meunda Pemilu karena alasan mendesak yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penundaan Pemilu menyusul Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu telah mempengaruhi stabilitas konstitusi Indonesia, sehingga rawan korupsi, oligarki, dan melanggar hak konstitusional warga negaranya. Kata Kunci: Penundaan Pemilihan Umum, Demokrasi, Putusan PN Jakarta Pusat, Dampak Penundaan Pemilihan Umum. ABSTRACT The objective of this study is to gain a better understanding of the legitimacy of the postponed of elections and the impact of the postponed of elections using Central Jakarta District Court Decision No. 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. This study was analyzed by implementing descriptive style in the form of normative research adopting historical approach and statutory approach. The outcome of this study indicate that the Jakarta Central District Court Decision to postpone the step of elections is not justified, judging from the constitutionality of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, its jurisdiction and powers to settle electoral matters, the authority bodies with the power to void elections issues found in the electoral process under the law, and the reasons for restricting elections under the law. As a legal umbrella for conducting elections in Indonesia, the Act of Elections expressly stipulates that elections can only be postponed as a continuation or follow-up. Only the General Election Commission (KPU) or the Local General Election Commission (KPUD) and the President can decide to postpone elections on grounds of urgency that threaten the nation and the life of the state. The postponement of the elections following the Jakarta Central District Court Decision undermines Indonesia's constitutional stability, leaving it vulnerable to corruption, oligarchy, and undermining the constitutional rights of its citizens. Key Words: Election Postponement, Democracy, Jakarta Pusat District Court Decision, The Impact of Election Postponement
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.TIM) Azizi, Bakti Dwika; Sudibya, Komang Pradnyana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 02 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i02.p3

Abstract

Studi kasus ini membahas mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap penjualan minuman keras yang diperdagangkan tidak sesuai dengan standar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan library research. Hasil dari pembahasan ini menunjukan bahwa perlindungan konsumen seharusnya diberikan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lalu hakim mempertimbangkan Pasal 62 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, namun unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim. ABSTRACT This case study discusses forms of consumer protection against the sale of non-standard alcoholic beverages. This writing uses a normative juridical research method with a library research approach. The results of this discussion show that consumer protection should be provided in accordance with the Consumer Protection Act, then the judge considers Article 62 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Article 140 of Law Number 18 of 2012 concerning Food, but the elements are not met. Keywords: Consumer Protection, Legal Protection, Judge's Consideration.
Co-Authors A. A. Sagung Istri Agung Andryani Alexander Theodore Duka Tagukawi Azizi, Bakti Dwika Bima Kumara Dwi Atmaja Cok Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Crownabe Argentum Dati Amaliyah Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Gde Rudy Gusti Ayu Made Gita Permatasari Harjo Suharwanto, Oliver Ottli Hermanto, Bagus Hidayat, Rosalinda Geeta Sakavati I Dewa Gde Oka Wibawa I Dewa Gede Angga Windhu Wijaya I Gede Arya Bhaskara I Gede Yusa I Kadek Gaga Astika I Putu Bayu Saputra Adi Natha Ida Ayu Mas Wulandari Kadek Danendra Pramatama Kadek Riska Ernika Kirana Apsari Laila Zai Nur Azizah Melyana, Puput Sasa Ni Putu Rika Efriyanti Ni Wayan Mita Saskarani NYOMAN MAS ARYANI Praptawan, I Komang Dananta Putra, Agung Yoga Pratama Suci Oktaviani Tembang Merah Sunny Socialista Yosephine Marcella