Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi tentang Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman) Juanda, Meilia Suryani; Sulistio, Eko Budi; Prihantika, Ita
Jurnal Administrativa Vol 7 No 1 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v7i1.256

Abstract

Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan hutan bergantung pada lokasi lingkungannya. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini dibuat dari inisiatif masyarakat sekitar dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menjaga keberadaan masyarakat di Tahura agar tidak merambah atau mengelola kawasan hutan dengan tidak berwawasan konservasi. Keberadaan masyarakat sebagai penggarap di wilayah kerja Tahura Wan Abdul Rachman perlu adanya dasar hukum yang memberikan legalitas keberadaan mereka sebagai penggarap di kawasan Tahura tersebut. Kelompok tani di kawasan Tahura bergabung dengan Program Kemitraan Konservasi untuk mengelola hutan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses program kemitraan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman dan faktor penghambat program kemitraan konservasi. Penelitian ini menggunakan Perdijen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yaitu Tahap Pra Pelaksanaan, Tahap Pembinaan dan Pengendalian, Tahap Monitoring dan Evaluasi. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah derajat kepercayaan (credibility) dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kemitraan konservasi ini sudah berjalan dengan tahapan pra pelaksana, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi sudah sesuai dengan pedoman yang mereka pakai yaitu Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018. Akan tetapi, masih ada beberapa kelompok tani yang belum mendapat perizinan oleh Kementerian, dan anggaran yang hanya didapatkan dari hasil hutan yang dikelola oleh kelompok tani itu sendiri untuk memfasilitasi kelompok tani tersebut
EVALUASI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI ERA PANDEMI COVID-19 Syafutri, Maulida; Sulistio, Eko Budi; Atika, Dewie Brima
Jurnal Administrativa Vol 7 No 2 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v7i2.279

Abstract

During the Covid-19 pandemic, the government implemented the WFH (word from home) policy, which is one of the government policies with a work model where employees work at home with the help of telecommunications technology as a work system used for employees. As for all the components of the KUA strategy for the city of Bandar Lampung, they are still in planning and all components of the strategy have not been realized due to limited resources, both human resources and other resources, such as limited sources of aid funds from the government. This has had an impact on all the programs planned by the KUA in Bandar Lampung City so that not all of them have been implemented properly. The results of this study are that the performance of Civil Service Employees of the City of Bandar Lampung in the Covid-19 pandemic era has not carried out their duties and authorities to the fullest so that the service process has not run optimally as can be seen from the timeliness and independence carried out by the apparatus. maximum because there are still many of the apparatus who are not competent in carrying out their duties and the online service system sometimes still experiences problems such as the network and website pages provided so that there needs to be improvement and efforts from the government in dealing with existing problems.