Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal
Setia Putra
Universitas Riau
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Hukum

 1 
Hukum Waris Adat Melayu Riau di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu setia putra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8385

Abstract

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sebagai salah satu bentuk hukum waris yang memiliki ciri khas, ada di dalam masyarakat adat melayu di wilayah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ahli  waris  dan harta waris pada  masyarakat adat melayu di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu  dan bagaimana proses pembagian warisan pada para ahli waris yang berhak pada di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Hukum waris adat melayu di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh sistem kekerabatan partilineal. Sistem hukum waris adat yang digunakan lebih kepada Hukum Islam di mana bagian laki-laki lebih banyak dua kali lipat dari perempuan. Pembagian warisan dilakukan oleh tokoh adat/agama dan dihadiri oleh ahli waris dalam musyawarah keluarga. Dengan tetap memisahkan antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dengan harta bawaan suami-istri (orang tua), setelah itu baru pembagian harta warisan ini dapat dibagikan kepada ahli warisnya berdasarkan hukum Islam. Namun, setelah mengetahui bahagian masing-masing warisan. Ada kearifan adat dari sistem kewarisan yang diajarkan dengan sedikit menggunakan sistem kewarisan kolektif. Dengan tetap mempertahankan rumah peninggalan ahli waris dan tetap menjaga salah satu orang tua yang masih hidup dan lebih membantu saudara yang membutuhkan atau kurang mampu.
Perkembangan Prostitusi Online di Kota Pekanbaru Pasca Pembuburan lokalisasi Prostitusi Teleju Mukhlis R.; Davit Rahmadan; Setia Putra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i1.8431

Abstract

This study aims to see whether the development of online prostitution activities in Pekanbaru City after the dissolution of teleju localization and what policies will be taken by the Pekanbaru City Government in the future. The approach used is sociological legal research, by conducting searches of various existing forms of social media, and conducting in-depth interviews with various components of society, the results are then analyzed qualitatively. Pekanbaru, the capital of Riau Province, is famous for its Malay community based on traditional values coded as sara' sara' coded as Kitabullah. At the end of the late H. Herman Abdullah's tenure as mayor of Pekanbaru, there was a policy of closing the Teleju prostitution localization in Pekanbaru City. Technological developments on the one hand have a positive impact on the progress and welfare of society, especially in Pekanbaru. However, on the other hand, mobile communication technology can be misused by the public, one of which is to facilitate online prostitution transactions. Indications of online prostitution in Pekanbaru, some of the social media used are Facebook, Intragram, Twitter and Me Chatt. this is a concern for every stakeholder in Pekanbaru so that future regional legal policies are one of the efforts to prevent and deal with online prostitution activities.
Co-Authors Davit Rahmadan Erdianto Effendi Muhammad A. Rauf Mukhlis R. Samariadi, Samariadi Syaifullah Yophi Ardiyanto Tengku Arif Hidayat