Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
arfin bin ibrahim fasini
BPPK
Economics, Econometrics & Finance

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

 1 
KENDALA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TRANSNASIONAL arfin bin ibrahim fasini
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 11 No 1 (2018): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v11i1.49

Abstract

Tindak pidana korupsi terjadi secara elitis, endemik, dan sistemik, sehingga merugikan keuangan negara serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Salah satu cara untuk mencegah, melindungi, dan mengembalikan hak-hak masyarakat akibat tindak pidana korupsi melalui pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (i) permasalahan korupsi di Indonesia; (ii) faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan didukung pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembalian aset merupakan suatu proses yang sulit, bahkan dalam keadaan yang ideal sekalipun, upaya pengembalian aset merupakan proses kompleks dan multidisiplin. Mekanisme pengembalian aset yang diatur dalam peraturan perundang‑undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlalu sederhana dan masih bersifat konvensional, selain itu belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, sehingga tidak memungkinkan pengembalian aset secara efektif dan efisien.
PENENTUAN HAK DAN DAMPAK PEMANFAATAN LIDAH TANAH BERBASIS PENGEMBANGAN EKONOMI DI WILAYAH MUARA GEMBONG arfin bin ibrahim fasini
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v12i2.356

Abstract

Sebagai daratan yang terbentuk secara alamiah, lidah tanah memiliki nilai ekonomi potensial bagi untuk dimanfaatkan sebagai budi daya tambak, namun lidah tanah merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan diperuntukkan sebagai kawasan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (i) status penguasaan lidah tanah menurut hukum adat masyarakat Muara Gembong; (ii) dampak pemanfaatan lidah tanah ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status penguasaan lidah tanah di Kecamatan Muara Gembong membutuhkan kesungguhan penggarapan, semakin utuh hubungan masyarakat dengan tanahnya, semakin kukuh kekuasaan atas tanah tersebut. Pemanfaatan lidah tanah sebagai budi daya tambak dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun pengeksploitasian sumber daya lahan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan menyebabkan tekanan terhadap ekosistem mangrove yang mengakibatkan dampak negatif sosial, ekonomi, maupun ekologi. Keharmonisan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian sumber daya alam tergantung pada kemampuan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar konservasi dan pembangunan berkelanjutan.
ANALISIS PERANAN PETUGAS ADMINISTRASI PENYIDIKAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN CUKAI Arfin Bin Ibrahim Fasini; Agung Tri Safari
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.489

Abstract

Administrasi penyidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai. Administrasi penyidikan merupakan kunci utama keberhasilan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Administrasi penyidikan yang kurang baik akan berkonsekuensi terhadap kualitas penegakan hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peranan administrasi penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi penyidikan memegang peranan penting dalam proses penanganan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Petugas administrasi penyidikan berperan menggantikan tugas PPNS DJBC, antara lain pencacahan barang hasil penindakan, menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU, menerbitkan DPO, dan berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan PPATK. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang petugas administrasi penyidikan, sehingga terjadi kekosongan hukum.
Co-Authors agung tri safari