Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.785
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTELEKTIVA Jurnal Bedah Hukum Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis
Burham Pranawa
Unknown Affiliation
Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Bedah Hukum

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA JETIS KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG Ahmad Salim; Burham Pranawa
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Implementasi Kebijakan e- KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi Program e KTP dalam rangka tertib administrasi kependudukan di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah jenis penelitian berupa studi – studi empiris untuk menemukan teori – teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di Indonesia. Menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Spesifikasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan: 1) Pelaksanaan kebijakan implementasi program E-KTP ini ada dua cara untuk mendongkrak kinerja birokrasi dalam pelaksanaan program E-KTP, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi. Dengan adanya program E-KTP ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah, salah satunya pemerintah tidak mengalami lagi kesulitan untuk mendata jumlah warga wajib KTP. Terjadinya tidak tertib administrasi yang dilakukan oleh warga dalam pembuatan KTP manual pada saat itu disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena warga merasa sistemnya berbelit-belit. 2) Kendala yang dihadapi Program e KTP dalam rangka tertib administrasi kependudukan di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang : Pertama, faktor sarana dan prasana, Kedua, ketersediaan dan kualitas blangko KTP elektronik. Ketiga, sarana antrean, listrik, jaringan internet dan ada pungutan liar dan percaloan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKANOLEH ANAK (Analisis Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 17/Pid.SUS.Anak/2017/PN Byl) Fitrotul Azizah; Burham Pranawa
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungannya hidup manusia dan masa depan sebuah bangsa. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategi yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari diskriminasi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan tahap pemasyarakatan yang kemudian secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak hanya merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) apabila tidak ada kesepakatan diversi yang sudah diupayakan pada semua tingkat pemeriksaan. Anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu.
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN MENINGKATNYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI Rina Dwi Haryanti; Burham Pranawa; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i1.338

Abstract

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Narkoba sudah meresahkan masyarakat kita di Indonesia karena efek dari benda ini bila dikonsumsi secara salah dan berlebihan oleh penggunanya maka akan berakibat fatal, bisa juga mengakibatkan kematian bagi para penggunanya. Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali.2)Mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali. 3)Mengetahui upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturanperundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian yaitu Peningkatan jumlahnya tidak terlalu besar, mungkin dapat dikatakan bahwa proses pemidanaannya sudah efektif.Faktor - faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi : Faktor sarana atau fasilitas terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihakberwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan Di POLRES Klaten Sholeh Rohmadi; Burham Pranawa; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.687

Abstract

Indonesia is a developing country where all aspects are progressing quite rapidly. On the one hand, the impact of the influence of progress both in science, technology, cultural progress and development developments in general has an impact on all human life (society), including children. committed by children, one of which is drug abuse. The purpose of this study was to determine the legal protection of children as perpetrators of narcotics crimes in the City of Klaten and to find out the obstacles in the process of investigating children as perpetrators of narcotics crimes atythe Klaten Police. This study uses the Juridical Empirical method by combining primary data obtained from the field and secondary data from written legal materials and legislation relating to the problems that will be discussed in writing this thesis. Legal protection of children as perpetrators of narcotics crimes at the investigation level by the Klaten Resort Police starting from the arrest, detention, examination carried out in accordance with the Child Criminal Justice System Act. Children who are in conflict with the law, especially narcotics crimes at the Klaten Police, always prioritize diversion efforts if the diversion requirements are met. Legal protection for children as perpetrators of narcotics crimes at the investigation level can be realized through the role of law enforcement, namely the Klaten Resort Police. The obstacles in the investigation process by the Klaten Police are internal factors and external factors. Internal factors are the absence of special investigators for children and lack of time to arrest, while external factors are calling the child's parents sometimes unable to attend to accompany, the actions of the child himself, legal advisors, lack of public awareness. namely the need for government socialization about the dangers of narcotics abuse and the need to increase the ability of police personnel by providing special professional training.
Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Tindak Pidana Tidak Mentaati Suatu Perintah Dinas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Dedy Zulkifli; Burham Pranawa; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i2.911

Abstract

Empirical juridical, criminal acts of not obeying an official order)Indonesian National Amed Force (TNI) as a means of state defense requires high discipline from its soldiers. Various efforts and regulations have been made in order to maintain this discipline, however, as an organization, TNI cannot be separated from various problems that can interfere with the implementation of its duties caused by various factors. One of these problems is the crime of withdrawing from the unit as committed by Anjas Widiastama (the defendant), rank/SN: Sargent/21170039431196, Squad Commander 1/II/C Military Police Batalyon of Indonesian Army Military Police Centre. There are two formulations of the problem specified in the writing of this thesis. First, how to apply sanctions for criminal acts of not obeying an official order. Second, how are the obstacles of the military court in resolving criminal acts of not obeying an official order. This paper was made by conducting research using empirical juridical methods with a statutory approach, cases that occurred and conceptual. The form of research in writing this thesis is descriptive which means this research focuses on explaining the object of research in order to answer what events or phenomena occur so that it is expected to be a problem solver if the same event occurs again in the future. The depiction designed to obtain the necessary information is carried out by going down the field to conduct observations and interviews in order to collect primary and secondary data. The crime of not obeying an official order regarding absence without permission in this study is regulated in article 86 of the KUHPM paragraph 1. The condition of military absence in the fact that this incident occurred with reasons or motivations that did not endanger the institution or the state and constituted a minor offense. The imposition of sanctions for criminal acts that occurred by the panel of judges by applying Article 86 of the 1st KUHPM was considered fair in base on the evidence. The obstacles that exist for the military court II-08 Jakarta regarding disobiente of an official order made by Sergeant Anjas Widiastama have been handle base on the law. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memerlukan kedisipilinan yang tinggi dari para Prajuritnya. Berbagai upaya dan aturan telah dibuat dalam rangka menjaga kedisiplinan itu, namun demikian sebagai sebuah organisasi bukan berarti TNI bebas dari masalah-masalah yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu permasalahannya adalah tindak pidana kejahatan menarik diri dari kesatuan seperti yang dilakukan oleh Anjas Widiastama (terdakwa), pangkat/NRP: Serda/21170039431196, danru 1/II/C Yonpomad Puspomad. Ada dua rumusan masalah yang ditentukan dalam penulisan skripsi ini. Pertama bagaimana penerapan sanksi perbuatan tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas. Kedua bagaimana kendala peradilan militer dalam menyelesaikan tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas. Tulisan ini dibuat dengan melakukan penelitan yang menggunakan metode yuridis empiris dengan undang-undang sebagai pendekatannya (Statute Approach), kasus yang terjadi (Case Approach) dan konseptual (Conceptual Approach). Bentuk penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif yang bermakna penelitian ini fokus pada menjelaskan objek penelitian guna menjawab peeristiwa atau fenomena apa yang terjadi sehingga diharapkan dapat menjadi pemecah masalah bila peristiwa yang sama terjadi lagi dimasa depan. Penggambaran yang dirancang untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan dilakukan dengan turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara guna mengumpulkan data-data primer dan sekunder. Tindak Pidana tidak mentaati suatu perintah dinas mengenai ketidakhadiran tanpa izin dalam penelitian ini diatur dalam pasal 86 KUHPM ayat 1 (satu). Kondisi ketidakhadiran militer dalam fakta peristiwa ini terjadi dengan alasan atau motivasi yang tidak membahayakan institusi atau negara dan merupakan pelanggaran yang ringan. Pemberian sanksi atas perbuatan tindak pidana yang terjadi oleh majelis Hakim dengan menerapkan Pasal 86 ke-1 KUHPM dinilai sudah adil sesuai dengan bukti-bukti yang ada dipersidangan. Melalui pemberian keputusan ini maka dapat dikatakan bahwa kendala yang ada bagi peradilan militer II-08 Jakarta dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan oleh Serda Anjas Widiastama telah dapat diatasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Co-Authors Ahmad Salim Allifiya Putri Damayanti Ananda Megha Wiedhar Saputri Annisa Putri Utami Bagas Chandra Nur Adi Sulistyo Dedy Zulkifli Dina Alfi Kurniawati FITROTUL AZIZAH JOKO MARDIYANTO Laila Isna Rufaida Mega Fitri Andriyani Muhammad Fauzan Hidayat Nanik Sutarni Rina Dwi Haryanti Selvira Putri Oktaviani Sholeh Rohmadi Syafiq Al’afif Setia Adi TEGAR HARBRIYANA PUTRA Tri Lestari