Articles
<![CDATA[PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Maria Celsi Mbadhi Mali]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk kegiatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), untuk mengetahui hambatan pemerintah melaksanakan penyaluran bantunan Program Keluarga harapan (PKH), dan untuk mengetahui solusi pemerintah dalam melaksanakan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan mengumpulkan data lapangan dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, peran Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang sangat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang miskin. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengalami beberapa hambatan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan diantaranya adalah pendataan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala bagi pihak PKH dalam meratakan pemberian penerima bantuan PKH, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH).]]>
<![CDATA[UPAYA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM PENGEMBANGAN UMKM ]]>
<![CDATA[Agustin Ainur Rohmah]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>;
<![CDATA[Bagoes Soenarjanto]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan Umkm salah satunya dengan cara meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja terutama pengrajin Batik Tanjungbumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bangkalan pada sektor batik.Penelitian yang digunakan dalan penelitian ini metode kualitatif, penelitian untuk mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dengan observasi,dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Bangkalan dapat dilakukan melalui beberapa metode pelatihan,pemasaran dan pengembangan Sumber Daya Manusia.]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) PADA KANTOR KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Kristina Maria Nuriani]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>;
<![CDATA[Kusnan Kusnan]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) berdasarkan Permendagri Nomor 9 tahun 2011 pasal 2 tentang Administrasi Kependudun dengan isi: pemerintah menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi pelayanan terhadap e-KTP di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data langsung dari lapangan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengurusan e-KTP di Kecamatan Sukolilo sudah optimal. Adapun Transparansi dilakukan oleh Kecamatan Sukolilo dengan cara melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam sosialisasi e-KTP.]]>
<![CDATA[EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN DUKUH PAKIS KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Ratna Wulandari]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Efektifitas organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat dari kinerjanya melalui perilaku aparatur dalam menjalankan manajemen publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana peraturan yang ditetapkan oleh kelurahan Dukuh Pakis berakibat pada meningkatkan kinerja apartur sipil negara dengan lebih baik. Bagaimana pemberian kenyamanan layanan melalui sarana dan prasarana di Kelurahan agar pelayanan masyarakat lebih terpenuhi dan aparatur Kelurahan Dukuh Pakis Kota Surabaya meningkatkan etos kerja dan tanggung jawab dalam memenuhi tugas pokok administratif, memberikan hasil lebih efisien, efektif dan optimal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat dapat menciptakan pola pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat, sesuai kebutuhan masyarakat, kemampuan organisasi kelurahan yang berkeadilan dalam pengelolaan pelayanan. Kesimpulan dari evaluasi kinerja aparatur sipil negara adalah bahwa kinerja aparatur sipil negara meningkat melalui pelatihan sikap disiplin, perilaku kerja sama mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA APLIKASI PDS-PAJAK DAERAH SIDOARJO: (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo) ]]>
<![CDATA[Sheila Nanda Aprilia]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Implementasi E-Goverment dapat meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan kepemerintahan. Badan Pelayanan Pajak Kabupaten Sidoarjo juga memanfaatkan perkembangan teknologi dengan mengeluarkan Aplikasi PDS-Pajak Daerah Sidoarjo. Sistem Aplikasi PDS telah diimplementasi di BPPD untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan perpajakan. Keberhasilan implementasi bisa dilihat dari respon positif yang diberikan Wajib Pajak. Meski masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi PDS, seperti tidak semua orang melek teknologi. Hambatan tersebut tidak menjadi permasalahan serius, karena BPPD Kabupaten Sidoarjo setiap saat melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukan oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Aplikasi PDS berjalan baik, hal ini diperjelas dengan penerapannya sudah tepat sasaran, sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan baik dilihat dari Wajib Pajak yang telah mengetahui dan menggunakan Aplikasi PDS dalam melakukan aktivitas perpajakan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KELURAHAN GUBENG SURABAYA ]]>
<![CDATA[Yerin Audri Asmono]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan dalam upaya mengatasi kasus penyebaran covid-19 yakni dengan adanya program vaksinasi covid-19 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi No.10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kelurahan Gubeng merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kota Surabaya yang melaksanakan vaksinasi covid-19. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis implmenetasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan empat indikator Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi bahwa implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Sosialisasi secara rutin tersebut sebagai bentuk pendampingan lanjutan guna memperkuat kemampuan pelaksana dan sasaran dalam melaksanakan program.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TUGAS KARANG TARUNA MENURUT PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 : (STUDI KASUS KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA) ]]>
<![CDATA[Mahlita Fibry Wachidah]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia sebagai negara tentunya mempunyai berbagai lembaga juga organisasi baik itu formal dan informal seperti Karang Taruna yang khusus bagi pemuda.. Karang Taruna bisa dikatakan tempat berkembangnya kaum milenial, terutama bagi masyarakat juga kelompok sosial baik di daerah pedasaan maupun perkotaan dengan tetap berpegang terhadap sikap tanggung jawab serta kesadaran, khususnya yang berfokus dalam aspek kesejahteraan sosial. Kegiatan yang berkenaan dengan organisasi ini. Sesuai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Pasal 1 butir 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. berkenaan dengan penulis judul yang diambil implementasi kebijakan menimbang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1terkait tugas karang taruna di kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan. Peneliti berusaha mengenali lebih lanjut terkait implementasi tugas karang taruna di kelurahan jepara. Konsep dan teori Marilee S. Grindle terkait implementasi yang digunakan oleh peneliti saat ini. Jenis metode digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti implementasi kebijakan tugas karang taruna yang dilakukan melalui delapan indikator terbukti semuanya sesuai dengan hasil tugas karang taruna. Tetapi disisi lain ada kendalan yang dirasa hal itu menjadi faktor penghambat berjalannya kinerja atau tugas karang taruna.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA KEBONAGUNG SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Hibatur Rahman]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kantor Desa Kebonagung merupakan kantor yang menjadi suatu wadah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkup Desa Kebonagung Kabupaten Sidoarjo. Kepemimpinan di Desa Kebonagung dapat memberi dampak pada kualitas kinerja pegawainya. Fenomena yang peneliti temukan di tempat penelitian Kantor Desa Kebonagung adalah kurangnya intensitas bertemu antara antara pimpinan dengan pegawai,. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan observasi melalui 3 informan yang kemudian melalui uji triangulasi sumber untuk menguji validitas data dan uji analisis data dengan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memberi dampak positif terhadap kinerja pegawai Kantor Desa Kebonangung, hal ini dapat dilihat dari aspek intelegensi, kematangan dan keluasan pandangan sosial, hubungan antar individu, integritas dan motivasi prestasi pemimpin yang dinilai baik, sehingga pemimpin diharapkan untuk selalu mempertahankan kinerja kerjanya yang baik, agar selalu membawa dampak positif bagi kinerja kerja pegawainya dan dapat mengoptimalkan tugasnya dalam memberikan pelayanan administrasi bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KAWASAN AMPEL SURABAYA ]]>
<![CDATA[Desianajelita Largus]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan masyarakat Ampel dalam melestarikan warisan budaya tempat wisata religi Ampel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan teori partisipasi (Uphoff, 2011) yang meliputi pengambilan keputusan, partisipasi implementasi, partisipasi manfaat dan partisipasi evaluasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya di kawasan Ampel kurang optimal karena Yayasan Masjid Takmir Ampel melakukan penentuan nasib sendiri tanpa campur tangan pemerintah atau pemerintah. pihak lain yang berkepentingan. Partisipasi masyarakat dalam penilaian tidak termasuk partisipasi penuh masyarakat. Namun, partisipasi dalam pelaksanaannya membutuhkan partisipasi warga sekitar sebagai abdi Sunan, baik di lapangan bersih maupun di lapangan aman. Sementara itu, Organisasi Wisata Religi UPTD Ampel yang dijalankan Pemkot Surabaya hanya sebatas mengelola kios dan tempat parkir pengunjung. Dari segi bagi hasil, masyarakat dapat menikmati bangunan fisik masjid dan makam sebagai sarana ibadah dan ziarah, serta dapat menikmati kuliner khas Arab dan cinderamata. konsep arab. Diharapkan Yayasan Masjid Ampel dan Pemerintah Kota Surabaya dapat bersinergi untuk meningkatkan kelangsungan pelestarian cagar budaya di Kawasan Wisata Religi Ampel kedepannya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KELURAHAN PUCANG SEWU KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Elok Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>;
<![CDATA[M. Kendry Widiyanto]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kelurahan Pucang Sewu Kota Surabaya merupakan salah satu kelurahan yang memiliki sejumlah pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha seperti pedagang kuliner, toko kelontong, penatu, dan konveksi. Sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di daerah dan meningkatkan kemampuan usaha dalam menghadapi persaingan usaha di daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kecamatan dan Kelurahan sudah sepenuhnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya terlebih kepada para pelaku UMKM agar memiliki surat izin usaha. Dalam kegiatan sosialisasi, pihak Kecamatan Gubeng Kota Surabaya tak hanya melakukan pemberian informasi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM namun juga menawarkan perbantuan untuk mengurus surat izin usaha agar bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha sebagai bentuk legalitas usaha mereka. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dapat dilihat dari beberapa indikator dari Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle. Kelurahan Pucang Sewu telah melaksanakan pengimplementasian kebijakan dengan patuh dan baik. Dapat dilihat dari berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pendampingan para pelaku UMKM dalam membuat pengurusan izin usaha mereka. Manfaatnya pun juga dapat dirasakan langsung baik dari Pemerintah maupun masyarakat yang memiliki UMKM.]]>
