Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENURUNNYA PEROLEHAN SUARA PARPOL ISLAM PADA PEMILU 2014 Triono, Triono
JURNAL TAPIS Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v11i1.843

Abstract

Abstrak Dinamika keberadaan partai politik Islam dalam pentas sejarah demokrasi di Indonesia mengalami dinamika perpolitikan yang belum stabil. Hal ini tidak terlepas dari pluralnya masyarakat Indonesia yang bukan hanya berisi orang Islam saja, melainkan majemuk dengan keberagaman agama lainnya. Dinamika tersebut dapat dilihat pada track record keikutsertaan partai politik Islam dalam perjalanan pemilihan umum di Indonesia. Perolehan suara parpol Islam yang cenderung menurun sejak era reformasi menjadi catatan dan pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan. Banyak faktor  yang tentunya menjadi penyebab suara partai politik Islam kecil. Karakteristik dan ideologi partai menjadi pertaruhan penilaian masyarakat terhadap keberadaan partai-partai politik Islam. Kata Kunci: parpol islam, karakteristik, strategi
CORAK PEMIKIRAN POLITIK DALAM ISLAM Zaman Klasik, Pertengahan dan Kontemporer  Triono, Triono
JURNAL TAPIS Vol 7 No 1 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v7i1.1528

Abstract

Abstrak Ada ungkapan setiap zaman pasti memiliki pemikir yang disebut sebagai anak zaman, dan dari tiap pemikir tersebut pasti akan menghasilkan berbagai konsepsi yang berbeda-beda, bukan tidak mungkin kita yang ada pada saat ini, hanya suatu saat nanti akan menjadi tokoh terkemuka dalam dunia perpolitikan Islam, seperti halnya Al-Farabi dengan konsepnya yang sama dengan “Negara Sempurna” Plato atau Muhammad Abduh yang menganut pemikiran sekularistik, tapi jelas yang diharapkan bukan pemikiran-pemikiran yang sifatnya mem-plagiat pendapat orang lain ataupun yang keluar dari koridor Islam, melainkan bentuk pemikiran “Otentik Islamiyyah” yang mampu menjawab segala permasalahan yang terjadi pada masyarakat kita.Kata Kunci: Pemikiran, Politik, Klasik, Kontemporer
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PUSARAN DESENTRALISASI DAN GOOD GOVERNANCES Triono, Triono
JURNAL TAPIS Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v7i2.1534

Abstract

Abstrak Menguatnya embusan desentralisasi membawa harapan dan tantangan tersendiri bagi proses dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan kesejahteraan sosial. Ketika ada suatu argumen yang mengatakan bahwa tanpa good governance (tata pemerintahan yang baik), desentralisasi akan lebih meminggirkan pembangunan kesejahteraan sosial. Terutama pada masa transisi dan pencarian makna sejati desentralisasi, pemerintahan di daerah cenderung lebih bergairah dalam meningkatkan investasi ekonomi secepatnya daripada melakukan investasi sosial jangka panjang. Tanpa sikap dan komitmen yang jelas mengenai makna good governance, desentralisasi dapat menimbulkan jebakan-jebakan bagi strategi dan implementasi pembangunan kesejahteraan sosial di daerah. Pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun civil society untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 
DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar, Dan Organisasi Non-Pemerintahan Triono, Triono
JURNAL TAPIS Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v8i2.1564

Abstract

Abstrak  Pada prinsipnya setiap negara mempunyai suatu tatanan organisasi atau pemerintahan yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijaksanaan kerap kali dibuat kearah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Penguasa pemerintah dihampir setiap negara percaya bahwa tugas   tama dari setiap pemerintahan apakah demokratis atau otoritarian adalah untuk menjamin agar negara dan bangsanya tetap hidup dan berjaya. Kejayaan dan kehidupan suatu negara mencakup dua tugas fundamental yang harus tetap dijalankan. Dua tugas fundamental itu antara lain: mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman musuh dari luar, dan kedua mengendalikan dan mengelola konflik internal agar tidak berlarut-larut menjadi perang saudara. Kata Kunci: Desentralisasi, Pelayanan Publik, Pemerintah
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN INDONESIA Triono, Triono
JURNAL TAPIS Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i1.1577

Abstract

Abstrak Setelah berakhirnya Perang Dingin , globalisasi menjadi masalah besar , terutama dalam hubungan internasional . Globalisasi sudah menjadi bentuk baru dari sistem dunia yang mempengaruhi setiap bagian dari umat manusia . Secara otomatis , globalisasi akan mempengaruhi Dan bentuk masyarakat dunia ke dalam " sistem utama tunggal " . Masalah Perdagangan Perempuan umumnya menganggap sebagai masalah kecil yang tidak memiliki pengaruh yang besar dalam hubungan antara negara-negara . Masalah ini sering dimasukkan ke dalam nomor dua setelah isu-isu yang dianggap sebagai politik seperti ekonomi , perang , dan perdamaian . Di sisi lain, Perdagangan Perempuan masalah di dalam pengembangan lebih lanjut menjadi lebih kompleks . Perdagangan perempuan tidak terjadi di wilayah penghalang lagi tapi sudah tanpa batas . Dalam beberapa tahun terakhir , kasus perdagangan perempuan lebih intensif terjadi dan beralih ke isu global . Itu ada hampir di seluruh dunia , termasuk Indonesia . Saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi negara transit, tetapi juga pengirim dalam perdagangan perempuan . Diperkirakan bahwa setiap tahun ada sekitar 700-1.000 perempuan dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri secara ilegal . Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap perdagangan perempuan di Indonesia dan juga untuk mengetahui hubungan antara perdagangan perempuan dan pengembangan Hubungan Internasional . Kata Kunci: Globalisasi, Perdagangan, Perempuan
PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS ROHINGNYA Triono, Triono
JURNAL TAPIS Vol 10 No 2 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v10i2.1603

Abstract

Abstrak  Konflik dan kekerasan berbau SARA yang terjadi di Myanmar hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Banyaknya faktor yang menjadi akar konflik dalam perseteruan di Myanmar membuat kasus-kasusnya menjadi sorotan dunia internasional. Rohingnya sebagai bagian dari etnis yang ada di Myanmar kerap mendapatkan perlakukan diskriminasi dan tidak manusiawi, kondisi etnis Rohingnya yang beragama Islam sering terkucilkan oleh etnis mayoritas yang beragama Budha. ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara dituntut untuk lebih berperan aktif dalam proses perdamaian dan penyelesaian konflik di Myanmar. Kerjasama yang dilakukan selama ini dirasa belum memperlihatkan hasil, khususnya jika melihat pemberitaan yang masih menggambarkan ketidakadilan terhadap etnis Rohingnya. Kata Kunci: Peran, Kerjasama, Perdamaian
MILITANSI KADER PKS DALAM PEMENANGAN POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2009 DAN 2014 DI LAMPUNG Triono, Triono; Kartini, Dede Sri; Sulaeman, Affan
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3166

Abstract

AbstrakKeberadaan kader bagi partai politik merupakan suatu hal yang sangat vital dalam menjalankan roda organisasi partai dan kerja-kerja politik. Kompetisi antar partai politik dan tantangan politik yang semakin berat dalam setiap kontestasi politik pemilu maupun pemilukada menuntut partai politik untuk terus melakukan inovasi dan perumusan strategi-strategi politik dalam meraih kemenangan politik. Maka, menjadi suatu keniscayaan bahwa kader-kader partai yang memiliki loyalitas dan militan akan senantiasa dimaksimalkan peranannya dalam proses pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh partai politik untuk pengembangan dan eksistensi partai politik dimasa depan.Tujuan utamanya adalahagar program dan kebijakan politik sebagai bagian dari produk politik partai politik dapat diterima oleh masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye politik yang dilakukan
PERAN KPK DALAM MENGAWAL PENGALOKASIAN DANA BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19 Solihah, Ratnia; Triono, Triono
JURNAL TAPIS Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v16i2.7764

Abstract

AbstractThe Covid-19 outbreak has had an impact on many aspects, including social and economic aspects. One of the government's efforts to overcome these economic and social impacts is through a social assistance program for the affected communities. The provision of social assistance funds in a pandemic situation opens gaps in corruption, where supervision and openness are weak and lacking because speed and wide affordability are prioritized, and are suspected of various irregularities and abuse of authority by irresponsible authorities. For this reason, the KPK as an agency in charge of preventing corruption, plays an active role in overseeing the allocation and use of Covid-19 social assistance funds at the Central and various regions. Through qualitative methods with literature studies, it can be identified and explained that the role of the KPK in overseeing the allocation of social assistance funds during the Covid-19 pandemic can be seen through the prevention, prosecution and education approach which is the implementation of KPK's duties based on Law Number 19 of 2019.Keywords: Role, KPK, Guarding, Allocating, Social AssistanceAbstrakWabah Covid-19 berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah menanggulangi dampak ekonomi dan sosial tersebut adalah melalui program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak tersebut. Pemberian dana bansos di situasi pandemi  membuka celah korupsi, dimana pengawasan dan keterbukaan itu menjadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas, serta ditengarai oleh adanya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak berwenang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu KPK sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan tindak korupsi, berperan aktif mengawal pengalokasian dan penggunaan dana bansos Covid-19 di Pusat & berbagai daerah. Melalui  metode kualitatif dengan studi literatur, dapat diidentifikasi dan dijelaskan bahwa peran KPK dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 dapat dilihat melalui pendekatan pencegahan, penindakan dan edukasi yang merupakan implementasi tugas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.Kata kunci: Peran, KPK, mengawal, pengalokasian, bantuan sosial