Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEGIATAN KEPARIWISATAAN DI BALI Made Rosa Anastasya Tirandika; Anak Agung Angga Primantari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembuatan artikel ilmiah ini mempunyai tujuan mengetahui pengaruh kegiatan pariwisata terhadap lingkungan hidup dan penegakan hukum terkait pemeliharaan, perlindungan, dan perhatian dari Pemprov Bali terhadap lingkungan hidup khususnya pada sektor kepariwisataan di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui penggunaan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer serta sekunder. Adapun bahan hukum primer didapatkan dari produk hukum Pemprov Bali mengenai pengaturan pariwisata. Temuan dari penelitian adalah menurut United Nations En ironment Programme, kegiatan pariwisata mempengaruhi 3 aspek yaitu sumber daya alam, udara, dan fisik lingkungan. Sehingga dengan adanya pergesekan dengan factor tersebut diperlukan suatu penegakan hukum khususnya oleh Pemda Provinsi Bali untuk menanggulangi permasalahan yang kemungkinan terjadi melalui regulasi Pemprov Bali berupa produk hukum tentang pariwisata yaitu Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 mengenai Pelestarian Budaya serta Perlindungan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Kepariwisataan Budaya Bali. Dalam Pergub Bali No. 58 Tahun 2012 mengenai Pelestarian Budaya serta Perlindungan Lingkungan Hidup solusi yang dilakukan ketika terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan pariwisata adalah dilakukan usaha perbaikan keruskaan dengan berkoordinasi dengan pengusaha pariwisata supaya menjaga kelestarian lingkungan, memberi sosialisasi ke masyarakat, dan dengan wewenangnya gubernur akan melindungi lingkungan. Dalam Perda No. 2 Tahun 2012 mengenai Kepariwisataan Budaya Bali bentuk penegakan hukum diberikan kedalam bentuk sanksi yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 27 hingga pasal 28. Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Pariwisata, Peraturan Daerah ABSTRACT The purpose of making this scientific article is to find out the influence of tourism activities on the environment and law enforcement related to the maintenance, protection and attention of the Bali Provincial Government for the environment, especially in the tourism sector in Bali. This study uses normative legal research methods through the use of secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The primary legal material is obtained from the legal products of the Bali Provincial Government concerning tourism regulations. The findings from the research are that according to the United Nations En ironment Programme, tourism activities affect 3 aspects, namely natural resources, air, and the physical environment. So that with this friction with these factors, law enforcement is needed, especially by the Provincial Government of Bali to overcome problems that might occur through Bali Provincial Government regulations in the form of legal products regarding tourism, namely Governor Regulation Number 58 of 2012 concerning Cultural Preservation and Environmental Protection and Regional Regulation Number 2 2012 regarding Bali Cultural Tourism. In Bali Governor Regulation No. 58 of 2012 concerning Cultural Preservation and Environmental Protection, the solution that is carried out when environmental damage occurs as a result of tourism activities is to carry out efforts to repair the damage by coordinating with tourism entrepreneurs to preserve the environment, provide socialization to the community, and with his authority the governor will protect the environment. In Perda No. 2 of 2012 concerning Balinese Cultural Tourism in the form of law enforcement is given in the form of sanctions in the form of administrative sanctions and criminal sanctions regulated in articles 27 to 28. Keywords: Environment, Tourism, Local Regulation
TATA CARA PEMILIHAN PERBEKEL ANTAR WAKTU STUDI KASUS PADA DESA PERERENAN KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG Anak Agung Gde Agung Ksatria Prabu Canakya; Anak Agung Angga Primantari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BSTRAK Dalam tatanan desa terdapat Kepala Desa/ Perbekel yang disebut sebagai pejabat dalam Pemerintah Desa dimana memiliki wewenang, fungsi, dan tanggungjawab untuk mempejuangkan rumah tangga desa dan mewujudkan tugas dari Pemerintahan Daerah. Pemilihan Perbekel menjadi salah satu bentuk praktik untuk menyampaikan kehendak warga di wilayah desa. Pemilihan Perbekel di Desa Pererenan merupakan salah satu proses Pemilihan Calon Perbekel yang sangat jarang dilakukan yang mana Perbekel yang sedang menjabat telah meninggal dunia sebelum masa jabatannya selesai sehingga disebut pemilihan Calon Perbekel Antarwaktu. Pemilihan Perbekel Antarwaktu dilaksanakan dengan musyawarah desa, yang mana jumlah undangan peserta musdes pada Pilkel di desa Pererenan sebanyak 65 orang, dan dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Pererenan. peserta dalam musyawarah harus berjumlah ganjil yang di pilih sebagai peserta. Dalam melakukan Pemilihan Perbekel Antarwaktu harus memperhatikan tahapan-tahapan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel serta Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Perbekel Antarwktu. Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Pemilihan Perbekel Antar Waktu, Musyawarah Desa ABSTRACT In the village setting, there is the Village Head/Perbekel who is referred to as an official in the Village Government who has the authority, function and responsibility to fight for village households and carry out the tasks of the Regional Government. The election of Perbekel is a form of practice to convey the will of residents in the village area. The election of the Head of Worker in Pererenan Village is one of the processes for the Selection of Candidates for Worker Candidates which is rarely carried out where the Head of Worker who is in office has died before his term of office ends, so it is called the election of the Candidate for Internship Worker Candidates. The election of the interim head of village was carried out in a village meeting, in which the number of invited participants in the musdes for the election in Pererenan village was 65 people, and was held in the Meeting Room of the Perbekel Pererenan office. Participants in the deliberation must be an odd number of participants who are selected as participants. In conducting the election of interim workshops, one must pay attention to the stages in accordance with Badung Regency Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning Procedures for Selection and Dismissal of Worker and Badung Regent Regulation Number 54 of 2017 concerning Procedures for Selection of Interim Worker. Keywords: Village Government, Election of Inter-time Worker, Village Deliberation