Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Jurnal Bina Praja Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Librarianship Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science
Murliasari, Rikha
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

 1 
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KAPUBATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT Rikha Murliasari
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.276 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i3.477

Abstract

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pengadaan pegawai ini. Disamping itu juga untuk mengetahui kendala yang muncul dalam kegiatan pengadaan Pegawai Negeri Sipil ini serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kapubaten Pangandaran dalam mengatasi kendala yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan place, person, dan paper. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kapubaten Pangandaran sudah cukup baik, tetapi masih belum dapat dilakukan penilaian maupun evaluasi dari kegiatannya. Kendala yang ada di antaranya masih adanya keterbatasan dari Pemerintah Kapubaten Pangandaran terkait adanya keterbatasan dari Pemerintah Kapubaten Pangandaran terkait kondisi Kapubaten Pangandaran yang merupakan daerah berkembang hasil dari wilayah pelekaran/Daerah Otonom Bari (DOB) serta keterbatasan teknologi yang digunakan.
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIFABEL DI DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Hendra Felani; Rikha Murliasari
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i1.523

Abstract

Kesetaraan dalam bidang kesejahteraan sosial bagi masyarakat difabel merupakan hak yang memang harus diperoleh. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat difabel tidak akan menjadikan putus harapan dalam memperoleh kesejahteraan sosial ekonomi yang layak seperti halnya induvidu lainnya. Berbagai macam potensi diri masyarakat difabel pada masa sekarang sudah mulai terlihat dengan bukti adanya beberapa perusahaan baik dari perusahaan pemerintah maupun dari perusahaan swasta menerima tenaga kerja dari masyarakat difabel. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat difabel yang difokuskan penyandang disabilitas kekurangan fisik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahapan berdasarkan teori Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data dan display Data. Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat difabel tidak hanya diberikan pembinaan dan pelatihan saja, namun selain dari pada hal tersebut untuk menumbuhkan rasa kepercyaan diri mereka bentuk bantuan boleh berupa bantuan sembako, akses peminjaman kredit lunak sebagai permodalan usaha mereka dan pendampingan dalam menjalankan roda usaha mereka mutlak di lakukan, sehingga upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat difabel dapat terwujud dengan baik dan tepat guna. Untuk mengatasi belum meratanya pananganan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, dibutuhkan kerja sama yang kuat antara pihak pemerintah dan non permerintah sebagai bentuk perwujudan pemerataan kebutuhan sosial dan ekonomi dengan cara memperdayakan komunitas-komunitas panyandang disabilitas di wilayah kabupaten Bantul. Hal tersebut bertujuan agar upaya pemberantasan kemiskinan dan tingkat pengangguran masyarakat difabel dapat teratasi dengan baik.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA Rikha Murliasari
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i1.528

Abstract

Fokus dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana implementasi Peraturan Bupati Tangerang No. 50 Tahun 2018 tentang pedoman penilaian kinerja pegawai negeri sipil dan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Provinsi Banten? Kedua, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Bupati Tangerang No. 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Provinsi Banten? Ketiga, Apa sajakah upaya dalam mengatasi faktor penghambat Peraturan Buapti Tangerang No. 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Provinsi Banten? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini adalah mplememtasi Petaturan Bupati Tangerang No. 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan penghasilan berbasis kinerja mempunyai indikator-indikator yang memengaruhinya antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati No. 50 tahun 2018 terbagi menjadi internal dan eksternal. Upaya dalam menyelesaikan faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Tangerang No. 50 Tahun 2018 terdiri dari upaya peningkatan langsung dan tidak langsung.
Co-Authors Arif Saefudin Buamona, Idrus Didik Supriyanto, Didik Eka Setyowati Fahruddin Fairuzabad, Mohammad Hadi Peristiwo Hendra Felani Khikmatul Islah Kiki Farida Ferine Muhammad Iqbal Birsyada Rony, Zahara Tussoleha Sigit Wahyudi, Sigit Suljatmiko, Suljatmiko Taslim Djafar Wibowo, Bayu Ananto