Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Journal of Law and Policy Transformation Mimbar Hukum
Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Kewenangan Pemko Batam Rufinus Hotmaulana Hutauruk; Jepri Medi
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research was to determine the authority of Batam City government in policing street vendors which stand on the land rights of exploitation of Batam Concession Entity. It is also to determine what factors impede the Batam City Government in policing street vendors which stand on the land rights of exploitation of Batam Concession Entity. The results of this research concludes that the Batam City Government has a mandatory authority in policing street vendors which stand on the land rights of the land management exploitation Batam. The factors impede the Batam City Government in policing street vendors arise from the duality of authority on the tenure rights to land. The solutions suggested is that the Batam Government City should take action to streamline the implementation eventually make an act of synergy between the parties government took office with government officials. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pemko Batam dalam penertiban pedagang kaki lima yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan BP Batam, untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi Hambatan Bagi Pemko Batam dalam penertiban pedagang kaki lima yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam Batam dan untuk mengetahui solusi apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Berdiri di Atas Lahan Hak Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam. Hasil dari penelitian ini adalah Kewenangan Pemko Batam dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Atas Lahan Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam menjadi kewenangan wajib yang harus dilakukan.
Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Investasi Negara Investor Asing Rufinus Hotmaulana Hutauruk; Agus Cik
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap Negara mempunyai metode penghindaran pajak berganda, akan tetapi dalam hal ini perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Negara Maju terutama dalam hal pengenaan dividen kepada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Negara Maju yang beroperasi di Indonesia perlu ditinjau kembali dimana pengenaan atas pajak penghasilan dividen tersebut mendapatkan potongan sebesar 50% dari tarif yang berlaku normal yakni 20%. Terdapat potensi kerugian pajak sebesar 10% dalam hal ini, dan di lain pihak pemanfaatan atas tax incentive ini bagi perusahaan Indonesia di Negara Maju tidaklah signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan dampak pemberlakuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) di Kota Batam apakah telah mencapai tujuan yang sebenarnya dan menemukan pemberlakuan tax treaty yang telah mengurangi pendapatan Negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Berdasarkan hasil penelitian, Secara garis besar menurut sebagian pelaku usaha yang sudah diwawancarai pemberlakuan pemotongan terhadap dividen tidak terlalu berpengaruh terhadap daya tarik investor dikarenakan penyebab utama dari menariknya investasi di suatu Negara bukan dikarenakan insentif Pajak melainkan rendahnya biaya operasional produksi dan keamanan Negara serta kemudahan dalam perizinan.dan belum seutuhnya tercapai tujuan dari perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau lebih di kenal dengan nama Tax Treaty, dikarenakan tujuan dari Tax Treaty selain untuk penghindaraan pajak berganda juga menjadi daya tarik investor asing masuk kedalam negeri, dan tentunya pemberlakuan P3B memberikan dampak negatif terhadap penerimaan Pajak dalam negeri.
COPYRIGHT LAW AND INVESTMENT IN INDONESIA: A LEGAL BRIDGE Rufinus Hotmaulana Hutauruk; Hari Sutra Disemadi; Lu Sudirman; David Tan
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.11456

Abstract

Abstract The nexus between investment and intellectual property often intersects with the international movement of capital. A robust legal structure is essential in comprehending potential issues, particularly concerning copyrights, which is one of the most frequently utilized intellectual property rights systems within the Indonesian economy. Consequently, this study seeks to pinpoint the elements linking these two notions within the framework of copyright regulations. Findings indicate that specific challenges may result in protracted and intricate administrative processes, as revealed through normative legal research methodologies. Concurrently, a thorough analysis employing the statutory approach reveals that these challenges stem from normative constraints, which may deter investors from engaging in the Indonesian economic landscape. Abstrak Hubungan antara investasi dan hak kekayaan intelektual sering kali saling terkait dengan arus modal global. Struktur hukum yang kokoh sangat penting untuk memahami potensi masalah, khususnya terkait hak cipta, yang merupakan salah satu sistem hak kekayaan intelektual yang paling sering digunakan dalam ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghubungkan kedua konsep ini dalam konteks regulasi hak cipta. Temuan menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tertentu dapat mengakibatkan proses administratif yang panjang dan rumit, sebagaimana terungkap melalui metodologi penelitian hukum normatif. Sementara itu, analisis menyeluruh yang menggunakan pendekatan statutori menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini berasal dari pembatasan-pembatasan normatif, yang dapat menghalangi investor untuk terlibat dalam lanskap ekonomi Indonesia.
PERBANDINGAN PENGATURAN PENGELOLAAN EKOSISTEM PASCATAMBANG DI KEPULAUAN RIAU DAN JAMBI MANA YANG LEBIH BAIK Verensia; Shelvi Rusdiana; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 10 No 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v10i2.93268

Abstract

This study aims to analyze the comparison of legal regulations on post-mining ecosystem management in Riau Islands and Jambi, with a focus on SDGs 15, which addresses the preservation of terrestrial ecosystems. The research questions explore how the legal framework for post-mining management is regulated in Indonesia and how it compares between the two provinces. The findings show that Riau Islands does not have a regional regulation that specifically governs post-mining management, while Jambi has a regional regulation addressing this issue. The research adopts a juridical-normative approach, analyzing applicable regulations at both the national and regional levels related to sustainable post-mining ecosystem management. The data sources include primary legal materials such as the Omnibus Law, the Mineral and Coal Law, the Environmental Protection and Management Law, the Post-Mining Reclamation Government Regulation, and other relevant regulations. Secondary data, including books, journals, and related studies, were also utilized. Data collection was carried out through library research, with data analysis using a juridical-qualitative method. The results of this study are expected to provide recommendations for improving post-mining ecosystem management regulations that support the preservation of sustainable terrestrial ecosystems in line with SDGs 15, particularly for provinces like Riau Islands, which lack specific regional regulations.
PENGARUH IMUNITAS PEJABAT NEGARA DAN KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN KKN PADA MASA COVID-19 Budiyardi; Lu Sudirman; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.50957

Abstract

At the end of 2019, it was reported that there was an outbreak of a disease that spread very quickly and was still the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). China officially reported the presence of the corona virus to the World Health Organization (WHO) on December 31, 2019, but a team from Harvard University, by analyzing satellite photos of traffic around a number of hospitals in Wuhan, Hubei Province, China experienced an increase starting last month. August 2019, this may indicate that the corona virus appeared in the city earlier than the reported time frame. As for the problems that will be researched in order to achieve clear and systematic goals and objectives and as desired, the authors limit the problems to be researched so that can answer the question of how the immunity of State Officials in regulating financial policies is reviewed through PERPU 1/2020 in handling Covid-19 and how the influence of PERPU No. 1/2020 and the Constitution against abuse of the authority of state officials in determining financial policy? This research is directed to examine the extent to which PERPU no. 1/2020 can ensure financial stability and the financial system remains safe from threats to the country's economy in the context of handling Covid-19, which is increasingly making the world economy, including Indonesia. The influence of state officials' immunity and state financial policies in preventing KKN during the covid-19 period is very important to be able to help this nation to become a nation that is far from KKN actions and that can be done if the state officials have honesty, truth and justice so as to produce good morality. against state official.
URGENSI PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENERIMAAN TAHANAN RUTAN KOTA BATAM PADA MASA ENDEMI COVID-19 Karya So Immanuel Gort; Rufinus Hotmaulana Hutauruk; F. Yudi Priyo Amboro
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51031

Abstract

The high impact of COVID-19 requires the Government to issue a policy on limiting the number of prisoners. This study aims to find out the rules regarding the mechanism for accepting new prisoners by the Batam Detention Center due to the Covid-19 Pandemic, the impact of delays in accepting new prisoners by the Detention Center due to the Covid-19 Pandemic, the extent of readiness of law enforcement officers and policy concepts and solutions for accepting prisoners during endemic times. covid-19 by the Batam Rutan. This research method is normative juridical, with the results of receiving prisoners during the covid pandemic referring to the Decree of the Minister of Law and Human Rights, there have been restrictions on movement of prisoners, there has been a buildup of prisoners and during endemic times, Batam Detention Center only accepts registration and administration from the prosecutor's office and the police and started to enforce normal policies.
Co-Authors Agus Cik Budiyardi David Tan F. Yudi Priyo Amboro Hari Sutra Disemadi Jepri Medi Karya So Immanuel Gort Lu Sudirman Shelvi Rusdiana Verensia