Dokumen merupakan produk akhir dari pelaksanaan administrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan public yang terkait dengan adanya surat keterangan, surat Keputusan, surat ketetapan atau surat lainnya. Dokumen sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh pemerintah memberikan dampak hukum, sosial, keuangan dan dampak lainnya. Salah satu hal penting dlaam pengaturan di UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Saah satu hal penting dalam pelaksanaan dari Pasal 17 adalah nomenklatur tau tata nama. Penelitian dengan analisis dokumen. Analisa Dokumen untuk pengujian PMK untuk kesesuaian atau ketepatan. SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kestauan Republik Inonesia) adalah dasar pedoman yang menjadikan penelitian ini. Dimana SANKRI merupakan unsur struktur dan proses pada sistem administrasi dan pelayanan publik dalam rangka menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Implikasi Perubahan pada kelembagaan, organisasi, sumberdyaa manusia dan asset. Hasil Penelitian nenunjukkan adanya kesesuaian sesuai ketentuan dalam UUD 1945 amandemen keempat. Kesimpulan penelitian pada intinya adalah gambaran kesesuaian pada kelembagaan dan ketidakkesesuaian secara organisasi dalam PMK dalam praktik sehari-hari atas produk hukum yang diterbitkan periode tahun 2002 dengan fokus pada data penelitian di tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 karena pada ketentuan peralihan tidak ditemukan adanya pengakuan mengenai bagaimana dokumen produk hukum yang berlaku antara waktu diterbitkan dengan PMK atau tidak adanya pengaturan yang lebih tinggi mengenai kebenaran dokumen yang tidak sesuai tersebut. Penulis menemukan solusi tidak terbatas pada hasil penelitian bahwa pada setiap ketentuan dalam bentuk pengaturan atau reggeling pada ketentuan perilahan jika ada pemecahan pemekaran Kementerian maka harus dibuat dengan cara membuat konsep bona fide atau ex tempore.