Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Legislasi Indonesia
May Lim Charity, May Lim
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Legislasi Indonesia

 1 
IMPLIKASI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Charity, May Lim
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i3.79

Abstract

Indonesia sebagai Negara demokrasi kontitusional terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif berdasar prinsip check and balance untuk mewujudkan kekuasaan berimbang dan dibatasi Konstitusi. Wujud prinsip check and balance dalam ketatanegaraan Indonesia terlihat pada fungsi pengawasan DPR RI yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Fungsi a quo dalam penerapannya dapat digunakan melalui hak angket untuk menyelidiki segala bentuk pelaksanaan UU maupun kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pelaksanaan hak angket ditujukan kepada KPK agar dapat membuka hasil pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani. Penggunaan hak angket tersebut merupakan upaya DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. Berdasarkan keterangannya, Miryam S Haryani menyatakan bahwa dirinya mendapat tekanan dari anggota DPR RI agar tidak menyampaikan peristiwa yang sebenarnya. Hak angket DPR RI kepada KPK pada dasarnya dapat dilakukan terkait pelaksanaan suatu UU yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket DPR RI kepada KPK tidak sesuai dengan prinsip check and balance dalam system ketatanegaraan Indonesia mengingat hak a quo tidak memenuhi rumusan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 dan bertentangan dengan UU KIP serta UU KPK sebagai lex specialis. Penelitian ini menggunakan penelitian normative.
JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA Charity, May Lim
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i1.77

Abstract

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan  produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Tulisan ini mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUJPH dan pengaturan produk halal dalam UUJPH. Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam melindungi konsumen.
IRONI PRAKTIK RANGKAP JABATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Charity, May Lim
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i1.81

Abstract

Era reformasi dengan segenap isu dan dinamika perubahannya juga menjadi momentum krusial dilontarkannya isu tentang bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan dilihat perspektif apapun (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik)  pada dasarya dilarang. Kendati belum banyak peraturan perundang-undangan mengatur perihal rangkap jabatan, sudah seyogyanya prinsip etika pemerintahan budaya malu di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan.
PARADIGMA BARU SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3O TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (A NEW PARADIGM OF GOVERNMENT ADMINISTRATION SYSTEM BASED ON THE LAW NUMBER 30 OF 2014 ON GOVERNMENT ADMINISTRATION) Charity, May Lim
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i3.412

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lahir dengansegenap ekspektasi bukan hanya bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukumdari potensi kesewenangan dan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah,tetapi ekspektasi tinggi juga muncul dari aparatur pemerintahan akan kebutuhan adanyakewenangan dan kepastian hukum yang jelas sehingga dapat menjadi pedoman bagi aparaturpemerintah dan memberikan keleluasaan di dalam bertindak menjalankan tugasnya melayanimasyarakat. Perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimanadianut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanantara lain seputar pergeseran paradigma kedudukan penyelenggara pemerintahan daribudaya penguasa (power culture) menjadi budaya pelayan masyarakat (services deliveryculture), penyalahgunaan wewenang dan perluasan ketentuan tentang diskresi.
Co-Authors