Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.774
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Unes Law Review Jurnal Hukum Sasana UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Iyah Faniyah, Iyah
Universitas Ekasakti
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 100 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search
Journal : UNES Journal of Swara Justisia

 1   2   3   4   5 
Penggunaan Sistem e-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Pemerintah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Faniyah, Iyah; Putra Pratama, Bisma; Yendri, Nofri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/bd8zbm44

Abstract

Pelaksanaan sistem E-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan cara memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. Pihak yang Menyampaikan Usulan Usulan pencantuman Barang/Jasa. Penyampaian Usulan Kebutuhan Barang/Jasa Oleh Kementerian/ Lembaga/Institusi. Apabila barang/Jasa sebagaimana dimaksud tidak layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada Pimpinan Institusi. Berdasarkan hasil proses pemilihan, LKPP membuat Surat Penetapan Barang/Jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik dengan ketentuan: LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihan. Pengaruh Sistem E-Katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pada balai pelaksanaan jalan nasional Provinsi Sumatera Barat terhadap persaingan usaha menimbulkan kompetisi yang terjadi antara perusahaan berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal.  Persaingan secara sehat ini menjamin untuk mengedepankan etika bisnis. akses pasar berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara parsial persaingan bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada proses e katalog. Pengaruh Sistem E-Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat Terhadap Persaingan Usaha telah sesuai dengan prinsip Persaingan usaha yakni prinsip Persaingan sehat atau healthy competition, dimana Persaingan sehat memiliki ciri-ciri menjamin persaingan di pasar yang berhubungan erat dengan pencapaian efisiensi seperti pengaruh dari sistem E- katalog yang dijalankan.
Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Dalam Penegakan Hukum Menggunakan Pendekatan Problem Solving Berbasis Keadilan Restoratif Suharyono; Mustari Pide, A. Suriyaman; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7nvsw884

Abstract

Penegakan hukum oleh Penyidik Polri tunduk pada UUD NRI 1945, UU Kepolisian, Perpol, Perkap beserta turunan peraturan dibawahnya. Perkembangan penyelesaian perkara hukum dewasa ini menghadirkan pemulihan yang berkeadilan baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana mengedepankan win-win solusi bagi para pihak. Maka diperlukan peran penyidik menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif. Fokus penelitian ini guna menjawab bagaimanakah peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif di Ditreskrimum Polda Sumatera Barat. Kedua, apa kendala yang ditemui oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Barat dalam mengadakan penegakan hukum dengan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif didukung yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif adalah memberikan solusi dengan melibatkan para pihak guna mencari alternatif perbaikan keadaan akibat perbuatan melawan hukum yang mewajibkan adanya kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat. Kendala penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif, mencakup kendala yuridis: payung hukum tentang keadilan restoratif khususnya pada Polri masih bersifat internal yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif itupun belum memberikan keleluasaan penerapan keadilan restoratif sebab dibatasi syarat-syarat formil dan materiil. Kendala non yuridis: masyarakat yang masih mengedepankan ego untuk pembalasan akibat derita yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, terlebih pada korban yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga tidak membutuhkan ganti kerugian. Meskipun ada diskresi kepolisian namun kewenangan tersebut tidak berarti sepanjang tidak ditemukan kesepakatan para pihak.
Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Hak Penggunaan Merek Dagang Milik Orang Lain Handriyadi, Soni; Faniyah, Iyah; Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/p8gaxp69

Abstract

Penghentian penyidikan diatur Pasal 109 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Seperti dalam laporan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek, dihentikan oleh penyidik akibat adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penghentian tersebut tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, akibat adanya Sebab objek perkara telah dicoret dari Merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perumusan masalah pertama, bagaimanakah dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain?. Kedua, bagaimanakah akibat hukum atas penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain? Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer, selanjutnya data dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan pertama, dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain adalah Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yaitu tidak terpenuhinya unsur tindak pidana penggunaan merek dagang milik orang lain. Sebab objek perkara telah dicoret dari Merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor: HKI.4-KI.06.07.03-704 Tahun 2023 tentang pembatalan pendaftaran merek. Kedua, akibat hukum penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain adalah pelapor tidak memiliki legal standing sebagai korban atas kerugian akibat digunakannya merek dagang tersebut oleh terlapor. Sebab merek tersebut telah dibatalkan melalui Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pusat. Sehingga unsur tindak pidana yang diatur Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi unsur tindak pidana.
Pelaksanaan Harmonisasi Dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Pariaman Faniyah, Iyah; Kemala, Dewi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/p7782449

Abstract

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebabkan beralihnya kewenangan pelaksanaan harmonisasi dimana sebelumnya pelaksanaan harmonisasi dilakukan oleh Bagian Hukum Kota Pariaman dan beralih ke Kementrian yang mengatur di biadang perundang-undangan yaitu Kanwil Kemenkumham Sumbar. Permasalahan yang diteliti adalah Pertama, Bagaimanakah Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum di Kota Pariaman? Kedua, Apa Saja Kendala yang Dihadapi Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembetukan Produk Hukum Daerah di Kota Pariaman? Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kelapangan yaitu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Barat dan Biro Hukum Gubernur Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Upaya Penegakan Tugas Serta Fungsi Jabatan oleh Majelis Pengawas Daerah Marlina, Yuli; Faniyah, Iyah; Syofiarti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/6ct0z286

Abstract

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya.” pembinaan dan pengawasan notaris didaerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris sesuai Pasal 69 dan 70 UUJN. Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan MPD di lapangan tahun 2022 sampai dengan 2024 didapatkan data notaris yang melakukan pelanggaran kode etik baik dari pengaduan masyarakat ataupun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap notaris di wilayah kerja MPD Pariaman. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data berasal dari data sprimer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data primer dikumpulkan dengan cara melalui penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara, dan data sekunder dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Data yang didapat kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : Pertama Pembinaan Notaris dalam Upaya Penegakan Tugas serta Fungsi Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman dilakukan secara preventif, seperti melalui sosialisasi hukum bersama Kanwil Kemenkumham atau rapat koordinasi MPD, serta secara korektif, seperti pemanggilan notaris yang terlambat menyerahkan laporan bulanan atau tidak mematuhi standar protokol. Kewenangan MPD ini didasarkan pada atribusi dari UUJN serta delegasi kewenangan dari MPW. Kedua Pelaksanaan Pengawasan Notaris dalam Upaya Penegakan Tugas serta Fungsi Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman melalui  pemeriksaan protokol Notaris, pemeriksaan laporan bulanan notaris. pemeriksaan fisik kantor, klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat, serta menyampaikan rekomendasi ke MPW. Ketiga Tindak Lanjut dari Pembinaan dan Pengawasan Notaris  Pariaman oleh Majelis Pengawas Daerah adalah pemberian teguran tertulis, sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran ringan, pemanggilan klarifikasi untuk memastikan objektivitas penanganan dugaan pelanggaran, rekomendasi pemeriksaan ke MPW jika pelanggaran berat atau berulang terjadi.
PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SIJUNJUNG Nurlaelawati, Ela; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 1 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (April 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The certification of a land right for micro business and small is a government program which is implemented by National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional). The program has purpose to provide certainty and legal protection for a right holder of a land and it is expected to alleviate the problems of micro business and small that do not have land right certificate. It can be committed by enhancing the access to capital of banks, so that, both of them can be more developed in order to improve people’s welfare. The findings of this study are based on two problems above. First, the issuance process of land right certificate for micro business and small in the district Sijunjung consists of pre-certification, certification, and post-certification. (1) Pre-certification of a land, is the authority of Department of Cooperatives, Industry, and Trade in the district Sijunjung. (2) Certification of a land right, is the authority of the National Land agency in the district Sijunjung. (3) Post-certification of a land right, is the authority of Department of Cooperatives, Industry, and Trade . Second, the implications of the issuance of land right certificate for both micro and small in the district Siunjung are: (1) ensuring legal certainty and legal protection for rights holders over land ownership, (2) providing the information required in performing legal acts of land affairs to related departments, (3) Resolve the land disputes, such as dispute of state administrative, civil, and criminal, (4) Land right certificate for micro and small owned by people or society can be used as collateral in banks to access the capital.
TMPLENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT Baihiqi, Wachid; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pembiayaan syariah terutama Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan yang pesat terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan ini tidak hanya dalam hal overhaul tapi juga dari segi jenis usaha atau kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kegiatan usaha Perbankan Syariah merupakan sub sistem dalam sistem perbankan syariah dan keuangan syariah telah menjadi bagian dari keseluruhan sistem dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari prinsip ekonomi syariah berdasarkan peraturan dasar yang dibangun dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip syariah dalam kegiatan bisnis Perbankan Syariah di Indonesia diwujudkan dalam Dewan Fatwa Majelis Ulama Nasional (DSN-MUI) Dewan Syariah Nasional, yang dapat dinyatakan sebagai hasil ijtihad para ulama terhadap permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang ada. Dasarnya Alquran dan Sunnah. Sehingga secara tidak langsung peraturan di DSN-MUI mengikat Lembaga Keuangan Syariah termasuk Bank Syariah untuk dipatuhi.
LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN SISTEM ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Aizal, Endi; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.31

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraaan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Inovasi Pemerintah untuk mewujudkan itu semua direalisasikan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa, yang menekankan: indikator transparansi, indikator meningkatkan persaingan usaha yang sehat, indikator memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, indikator mendukung proses monitoring dan audit, dan indikator memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN MENTAWAI Irmon, Irmon; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 2 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government's effort to tackle the problem of narcotics abuse is to enact Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. In its development to protect addicts and victims of narcotics abuse, it no longer boils down to imprisonment sanctions, but empties into rehabilitation as stipulated in SEMA Number 4 of 2010 and SEMA Number 11 of 2011. As for rehabilitation, every addict and victim of narcotics abuse must an assessment process was carried out by the Integrated Assessment Team. The Assessment Process is the initial process where narcotics addicts and victims of narcotics abuse report to the Police and Obligatory Report Receiving Agencies (IPWL), as Satresnarkoba Polres Mentawai did which conducted four assessments during 2015 to 2017
PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA MENGHASUT ORANG LAIN DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR AGAM Muzhendra, Muzhendra; Faniyah, Iyah; Wibowo, Adhi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The offense of incitement is regulated in Article 160 and Article 161 paragraph (1) of the Criminal Code as an act whose offensive is directed to public order in which the regulation of this criminal act is intended to protect the legal interest of public order. The occurrence of an anarchist rally originated from the incitement of the suspect by inciting the masses, so that the words and sentences made by the suspect at the time of the mass rally became brutal and anarchic. Against the instigating action that resulted in anarchism, the mass of the investigator requested responsibility through the investigation process by applying the elements of the provision so that it could be qualified as a criminal act to incite others.
Co-Authors A. Yoma Amanda Putri Ade saputra Ade Saputra Adhi Wibowo Adhi Wibowo Adhiyaksa, Fagher Aizal, Endi Alexander, Dicky Ali, Nirdes Amanda Putri, A. Yoma Amiruddin Anthony Simarmata Ayu Kumala Sari Hamidi Azhari Azman Tanjung Baihiqi, Wachid Bisma Putra Pratama Bobi Handoko Darmini Roza Daswar Utama Della Monita Dodi, Hendri Ekasaputra, Marrio Ela Nurlaelawati Endi Aizal Evi Sumarni Evi Sumarni, Evi Fadhli Marta Saputra Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Fajar Maulana Fauzi, Hasnul Febria, Thomas Ferdianto Purna Filsuf Yudhistira Fitriati Fitriati Fujiyanto, Azan Gusdarnelis, Dwi Hadiputra, Ricky Hamidi, Ayu Kumala Sari Handriyadi, Soni Hanif Kurniawan Hendra Jesastra Saragih Hendri Yahya Hendro, Bevi Henita, Citra Hikman, Bilsofer Irawan, Yessy Irmon Irmon Irmon, Irmon Kemala, Dewi Kurniawan, Hanif Laurensius Laurensius Arliman S Lazzuardy, Aldy Legowo, Yudha Leo Murphi Mahendra, Vino Nandio Marlina, yuli Marta Saputra, Fadhli Maulana, Fajar Miko, Andria Monita, Della Muhammad Irfan muhammad irfan Murphi, Leo Mustari Pide, A. Suriyaman Muzhendra Muzhendra Muzhendra, Muzhendra Nefri, Ardi Nirdes Ali Nisep Rahmad Noffezar Noffezar Noffezar, Noffezar Nora Wulan Sari Nurlaelawati, Ela Otong Rosadi Perdana, Ginta Rikar Pratama, Rezky Purna, Ferdianto Putra, Randhya Sakthika Rafendi, Teguh Chaisar Randhya Sakthika Putra Redhawati, Desi Romi Satriadi Roy Capri Tiskartono Rudi Chandra Sandi, Fandra Ari Saragih, Hendra Jesastra Sari, Nora Wulan Satria Trisna, Iqbal Satriadi, Romi Setyawan, Donny Haryono Simarmata, Anthony Suharyono Susi Delmiati Sutrisno, Sutrisno Syamza, Ridwan Syofiarti Syurya Alhadi. A Tanjung, Azman Tiskartono, Roy Capri Utama, Daswar Wachid Baihiqi Widya Sari Yahya, Hendri Yardi, Novry Yazrul, Ade Yendri, Nofri Yessy Irawan Yovino Harzi, Shahum Yudha Legowo Yudhistira, Filsuf Yusyaf, Noviandi