Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Public Administration Journal (PAJ) Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Publika : Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik
Herry Rachmatsyah
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Publika : Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik

 1 
EFEKTIFITAS PENGAWASAN KOMISI XI DPR RI PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMITE PENANGANAN COVID – 19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (KPCPEN) TAHUN 2021 Ulil Albab; T. Herry Rachmatsyah; Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i2.4004

Abstract

Pandemi covid-19 berdampak buruk terhadap Kesehatan dan perekonomian. Pemerintah bekerja keras untuk memutus mata rantai persebaran virus sekaligus memulihkan roda perekonomian. Salah satunya dengan membuat kebijakan Komite Penanggulanangan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Kebijakan KPC PEN di tahun 2021 meningkat disbanding tahun 2020. Pemerintah merasa PEN berkontribusi baik terhadap Kesehatan maupun perekonomian negara. Untuk memastikan implementasi kebijakan PEN di tahun 2021 perlu diukur sejauh mana efektifitas dari aspek pengawasan, terutama yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pada penelitian ini penulis menganalisa bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI pada kebijakan PEN tahun 2021. Sumber data penelitian ini diambil dari wawancara Anggota maupun Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI. Adapun hasil penelitian ini adalah Komisi XI DPR RI melakukan pengawasan pada kebijakan KPC PEN tahun 2021 secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan ukuran yang dikutip dari teori Gibson berupan tujuan, sistem dan stakeholder. Dalam ukuran tujuan, Komisi XI DPR RI memiliki tujuan yang sama dengan program PEN, sedangkan secara sistem, Komisi XI DPR RI berperan dari awal, proses hingga outputnya dan bertimbal balik secara simulta. Adapun ukuran stakeholdernya semua bekerjasama dengan tujuan yang sama yaitu menyelamatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk pengawasan yang dilakukannya adalah langsung kepada mitra kerja dan masyarakat serta preventif memberi masukan, arahan serta menciptakan problem solving agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dukungannya berupa dapat melakukan pengawasan jarak jauh secara daring namun hambatannya jaringan internet di Indonesia belum merata.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-VOTING PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SLEMAN Dian Fitri Nugrahayu; Budiharjo Budiharjo; T Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4355

Abstract

E-voting merupakan produk kebijakan publik sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa pada masa pandemi Covid-19 serta untuk meneguhkan Kabupaten Sleman sebagai Smart City atau Smart Regency.Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yang dilaksanakan di Kalurahan Sariharjo dan Kalurahan Sardonoharjo dimana data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendukung teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dengan unit analisis komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi kebijakan sistem e-voting Pilkades serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman tahun 2021 belum berjalan dengan baik karena masih ada beberapa kendala diantaranya komunikasi yang kurang menyeluruh, pelayanan bagi warga yang tidak mampu datang ke TPS membutuhkan waktu yang cukup lama, serta adanya beberapa warga di lingkungan perumahan yang partisipasinya rendah dalam Pemilihan Kepala Desa. Namun secara umum penggunaan e-voting dianggap lebih efisien karena proses pemilihan dan penghitungan suara lebih cepat, hasil lebih akurat, menghemat biaya pencetakan dan pengiriman kertas suara, partisipasi meningkat, dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Selain itu penggunaan e-voting pada Pemilihan Kepala Desa juga memberi manfaat dapat mencegah penyebaran Covid-19 karena prosesnya yang cepat sehingga menghindari kerumunan.
PENGARUH MOTIVASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PERSONEL YONIF 403/WP JOGJAKARTA T. Herry Rachmatsyah; Andriono Basuki
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v7i1.1365

Abstract

Sumber daya manusia memiliki banyak faktor yang sangat mempengaruhi terhadap perjalanannya suatu organisasi. Oleh sebab itu, Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangatlah di perlukan terhadap kemajuan organisasi tersebut supaya dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  tidak  hanya  dilihat  dari segi  kuantitasnya  saja,  sebab  dengan  tersedianya  sumber  daya  manusia  yang yang  cukup  banyak  belum  tentu  merupakan  jaminan  hasil  yang  efektif  dan efisien.  Hasibuan (2010:10) mengemukakan bahwa : “Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan  orgnisasi. Sedangkan menurut Terry seperti yang dikutip oleh Hasibuan (2002: 198) menjelaskan bahwa, Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk tindakan-tindakan. Pengertian motivasi yang dikemukakan Terry lebih bersifat internal, karena faktor pendorong itu munculnya dari dalam diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan.
ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN WORK FROM HOME DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dita Kurnia Utami Putri; T Herry Rachmatsyah; Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4356

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan, hambatan-hambatan dan upaya dalam mengefektifkan kebijakan work from home guna meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan work from home dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta hambatan dan solusi yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme, yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang berasal dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sudah sesuai dengan surat tugas yang dibuat bagi setiap pegawai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pelaksanaan work from home juga berjalan secara fleksibel disesuaikan dengan beban kerja masing-masing pegawai. (2) Hambatan yang ditemukan dalam penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain masih banyak pekerjaan yang secara administratif belum bisa dilaksanakan secara daring, koordinasi kerja antar unit menjadi terkendala, dan perbedaan suasana kerja antara bekerja di kantor dengan bekerja dari rumah. (3) Upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja pegawai selama penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain dengan memperhatikan work-life balance pegawai, menghindari kontrol yang berlebihan terhadap kegiatan pegawai, adanya garansi akses terhadap perangkat teknologi, dan adanya evaluasi kinerja pegawai secara berkala.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESTINASI WISATA KEPULAUAN SERIBU DKI JAKATA T. Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i1.4053

Abstract

Destinasi wisata Kepulauan Seribu sebagai salah satu destinasi wisata alam utama bagi para wisatawan menghadapi beberapa masalah yang berdampak buruk bagi keberlanjutannya di masa depan. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah keterbatasan air bersih, kepadatan penduduk, kurangnya lahan pemakaman, keterbatasan jumlah dermaga, dan banyaknya sampah. Masalah-masalah ini seharusnya tidak terjadi mengingat pada tahun 2016, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang berisi kriteria-kriteria yang sudah mengadopsi standar internasional pariwisata berkelanjutan dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Penelitian ini ingin mengetahui kriteria- kriteria standar pariwisata berkelanjutan mana saja yang sudah dan belum diimplementasikan di destinasi wisata Kepulauan Seribu. Data dikumpulkan melalui observasi, tinjauan dokumen, kuesioner, dan wawancara dengan responden yang terdiri dari 51 orang pengelola wisata yang berlokasi di pulau hunian, pulau cagar budaya, dan pulau resor yang ada di Kepulauan Seribu. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum semua implementasi indikator pariwisata berkelanjutan memenuhi standar.
ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN TERHADAP KEBERADAAN OJEK ONLINE DI INDONESIA Alnixon Star Francisco; T. Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v7i1.1367

Abstract

Dalam dunia yang semakin berkembang ini, transportasi sebagai tatanan mobilitas sosial, budaya, ekonomi, dituntut untuk lebih cepat, lebih handal, dan lebih efisien dengan daya saing yang tinggi. Karena masalah transportasi harus lebih dieperhatikan perkembangannya sehingga dalam hal ini, para pelaku usaha maupun pemerintah harus bisa lebih mendalam menghadapi permasalahan yang ada terkait perangkutan atau transportasi baik dilingkup daerah maupun nasional. Secara normatif, keberadaannya belum diatur oleh undang-undang bukan berarti melanggar undang-undang, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan, moda transportasi berbasis online justru sangat membantu masyarakat luas, terutama kalangan menengah-bawah yang terbantu mendapatkan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini untuk menganalisis formulasi kebijakan terhadap keberadaan ojek online. Dengan menggunakan teori mustopadjaja tujuh tahapan perumusan yaitu pengkajian persoalan,penentuan tujuan, perumusan alternatf, penyusunan model,penentuan kriteria,penilaian alternatif,penyusunan rekomendasi. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian peneliti bahwa perumusan kebijakan belum menjangkau akar permasalahan dengan kata lain kebijakan yang diambil saat ini dengan peranturan Menteri Perhubungan kontradiksi dengan Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
KOMPETENSI PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (SISKEUDES) (Studi Kasus Desa Roda dan Desa Lamapu) Melsa Wilda Handayani; Himsar Silaban; T. Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4357

Abstract

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan Pembangunan. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu diperlukannya aparatur pemerintahan desa yang kompeten. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Desa Roda dan Desa Lamapu Kecamatan Kolono. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi (Sistem Keuangan Desa). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisa untuk direduksi, disaji, dan memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Perangkat Desa dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa dilihat dari indikator motif, ciri diri, konsep diri sudah menunjukkan hal yang positif, sedangkan indikator pengetahuan dan keterampilan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, baik pemerintah kabupaten maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Selatan terus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kompetensi perangkat desa. 
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEPUASAN KERJA PERAWAT TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PASIEN COVID-19 DI RSUD KRATON PEKALONGAN Nashih Syarifuddin; Budihardjo Budihardjo; T. Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i1.4003

Abstract

Penelitian ini bertujuan: Ingin mengetahui pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja perawat terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan verifikatif. Sampel diambil dengan teknik Non Probability sampling. Sedangkan instrument pengumpulan data penelitian dengan menggunakan kuisioner dan kegiatan studi kepustakaan. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh X1, X2, dan Y menggunakan analisis regresi dan software computer SPSS dengan jumlah sampel sebanyak 155 orang. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara variabel motivasi kerja (X1) dan variabel kepuasan kerja (X2) secara bersama sama terhadap variabel keberhasilan implementasi kebijakan
Co-Authors Alnixon Star Francisco Andriono Basuki Budihardjo Budihardjo Budiharjo Budiharjo Budiharjo Budiharjo Dian Fitri Nugrahayu Dita Kurnia Utami Putri Endang Sulastri Harry Nenobais Himsar Silaban Melsa Wilda Handayani Nashih Syarifuddin Ulil Albab