Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Internet of Things and Artificial Intelligence Journal Jurnal Mutiara Hukum
Muhammad Iqbal Tarigan, Muhammad Iqbal
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Mutiara Hukum

 1 
Analisis Yuridis Terhadap Sistem Keterbukaan Informasi Publik dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia Tarigan, Muhammad Iqbal; Sinuhaji, Andre Eky Pepayosa; Ginting, Nesri Yosrina; Zega, Rahmi Oktaviani
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah yang menganut asas terbuka memiliki kaitan yang erat dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterkaitan tersebut terlihat dari asas pendaftaran tanah yang terbuka dan asa terbuka yang dianut undang-undang tersebut.Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-udangan serta ketentuan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Melalui hasil penelitian ini dapat dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur pembatasan pemberian informasi. Penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif dimana salah satu asasnya ialah terbuka. Namun terdapat juga pembatasan dalam pemberian informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Perlindungan Atas Hak Pihak Ketiga Terhadap Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015) Tarigan, Muhammad Iqbal; Andrean, Jason; Diana, Diana; Wijaya, Michael; Sutanto, Vincent
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan sebuah babak baru pengaturan tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang mana sebelumnya dibuat sebelum perkawinan dalam akta notaris menjadi dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-udangan serta ketentuan yang berkaitan dengan Keputusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memuat perubahan pengaturan perjanjian perkawinan.Penelitian menunjukkan keputusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut menjadi putusan yang ditafsir secara ekstensif dan berimplikasi terhadap potensi kerugian pihak ketiga dan/atau kreditur. Keputusan MK tersebut menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Keputusan MK memunculkan polemik dimana seharusnya berfungsi sebagai alat pembaharuan dan perubahan dalam masyarakat atau law as a tool of social engineering atau sebaliknya memunculkan permasalahan hukum yang baru
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAWSUIT PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUKPAKAM NOMOR 24/PDT.G/2017/PN.Lbp Purba, Simon; Warinto Panjaitan, Jesaya Ardin; Sitorus, Ganda; Tarigan, Muhammad Iqbal
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp merupakan gugatan CLS Umi Asih dan kawan-kawan (DKK) melawan Presiden DKK. Gugatan tersebut diajukan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan wujud dari PMH yang dilakukan penguasa terhadap kurang lebih 300 (tiga ratus) orang yang memiliki tanah dan telah dilakukan pengambilan hak penguasaan tanah atau pengadaan tanah demi kepentingan umum dengan proses ganti rugi dalam jangka waktu 2013-2015 di beberapa desa pada kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan sifat penelitian ialah deskriptif. Melalui hasil penelitian ini diketahui Dasar hukum gugatan CLS di Indonesia ialah Pasal 24 UUD NKRI 1945; Pasal 2 ayat (4) UUKH; Pasal 4 ayat (2) UUKH; Pasal 5 ayat (1) UUKH; Pasal 10 ayat (1) UUKH dan beberapa putusan pengadilan. Penilaian hakim dalam menjatuhkan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp dimana menurut majelis hakim tidak terjadi ketidakadilan, perlakuan diskriminatif dan sangat merugikan yang dialami oleh Para Penggugat kemudian pengintimidasian yang tidak dapat dibuktikan serta para Tergugat telah menjalankan semua tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PUTUSAN PENGADILAN: Studi Kasus Riyadh Aziz Melawan Suka Ginting Dan Kawan-Kawan Wunarto, Michael; Br. Tarigan, Novri Indriani; Widyanti, Mita; Tarigan, Muhammad Iqbal
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu cara hapusnya hak atas tanah ialah pembatalan melalui putusan pengadilan. Keputusan pembatalan hak atas tanah yang telah diterbitkan sebagaiwujud pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengakibatkan hak atas tanah akan hapus demi hukum. Pembatalan hak milik tanah melalui putusan pengadilanialah terjadi sengketa antara Riyadh Aziz Melawan Suka Ginting Dan Kawan-Kawan. Metode penelitian yang digunakan normatif yang terdiri dari: perundang-undangan dan/atau peraturanpelaksanaannya yang terkaitdengan pembatalan hak milik melalui putusan pengadilan diIndonesia dan bahan lain yang dianggap sesuai. Melalui hasil penelitian ini diketahui dasar pengaturan perolehan hak milik di Indonesia mengacu pada Pasal 20 UUPA, Pasal 6 UUPA dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PPPT).Posisi kasus Riyadh Aziz melawan Suka Ginting dan kawan-kawan terhadap pembatalan hak milik atas tanah dimana menurut majelis hakim, dasar atau alas hak untuk menerbitkan sertifikat hak milik dari Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II cacat hukum maka yang benar ialah alas hak milik Penggugat. Hal itu dikarenakan alas hak yang dimiliki Tergugat I dan dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat II, yaitu Surat Keterangan Tanah No. 180775/A/I/20 tanggal 14 Oktober 1974 dengan luas 5.516 M2 atas nama Tergugat I tidak mungkin diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang dikarenakan pada tahun 1974 tanah yang menjadi sengketa bukan lagi wilayah kabupaten Deli Serdang akan tetapi merupakan wilayah kota Medan. Hal tersebut didasarkan atas Pasal2 huruf d nomor 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (PPPDKM)
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NO. 252/Pdt/G/2017/PA.Mdn Simanjuntak, Daniel Ariando Putra; Fahira, Jihan; Zebua, Nico Ondroita; Tarigan, Muhammad Iqbal
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Absolute authority as well as relative belongs to every judicial institution in Indonesia. An example is the Religious Court / Sharia Court in the Nanggroe Aceh Darussalam Province. Absolute authority is almost impossible to be violated by every petitioner whose legal issue wished to be resolved by the court, yet the one that often being violated is the relative competency. As an example of relative competency implementation in religious court is can be seen in the Medan Religious Court decision No. 252 / Pdt / G / 2017 / PA.Mdn. This research uses the method of normative juridical that are analytical descriptive in nature. Through this result, can be known that the Religious Court authority refers to the Article 49 of Law No.3 of 2006 about amendments to law No. 7 of 1989 about the Religious Court and for Nanggroe Aceh Darussalam Province where a religious court is called as a sharia court also tried criminal acts in accordance with Article 3 paragraph (2) of the Aceh Quanun No.6 of 2014 about Jinayat Law. Judges’ consideration in dropping the exception of relative competency is Medan Religious Court Decision No. 252 / Pdt / G / 2017 / PA.Mdn refers to the letter evidence where is convinced by the judges of the defendant’s domicile apart Residential Card, Family Card, Domicile Certificate refers to the statement letter of the defendants and petitioner child who is attending school in Pekanbaru
Co-Authors Andrean, Jason Br. Tarigan, Novri Indriani Diana Diana Fahira, Jihan Ginting, Nesri Yosrina Michael Wijaya Noviyanti Wulandari Sitepu Purba, Simon Simanjuntak, Daniel Ariando Putra Sinuhaji, Andre Eky Pepayosa Sitorus, Ganda Sutanto, Vincent Warinto Panjaitan, Jesaya Ardin Widyanti, Mita Wunarto, Michael Zebua, Nico Ondroita Zega, Rahmi Oktaviani