Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.933
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Yustisia DiH : Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee Mimbar Keadilan Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Pleno Jure LEGAL BRIEF Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Pemuliaan Hukum Journal Evidence Of Law Indonesia of Journal Business Law Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Progressive Law and Legal Studies JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Inovasi Global
Made Warka, Made
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial

 1 
ANALISIS YURIDIS SISTEM TRANSPORASI MASSAL YANG ADA DI INDONESIA Muzayin, Achmad `; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah transportasi bukan merupakan sebuah persoalan yang biasa dimasyarakat, transportasi sudah menjadi persoalan yang kompleks, pada dasarnya transportasi berguna bagi perpindahan barang maupun orang dalam jarak yang bahkan bisa dikatakan dekat. Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sangat berpengaruh pada sistem yang diterapkan. Dalam sistem transportasi yang baik dibutuhkan beberapa subsistem pembentuk sistem tersebut. Subsistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan. Ketiga sistem tersebut harus berjalan bersamaan karena ada keterkaitan antara ketiganya, bukan tidak mungkin jika ketiga sistem tersebut mengalami kendala pada prakteknya, maka akan mengganggu stabilitas sistem yang sudah dibangun. Undang-undang juga menyinggung tentang sistem transportasi walau secara tekstual tidak disebutkan, hanya secara kontekstual hal itu dapat diartikan dalam sistem transportasi yang efisien dan efektif, maka akan banyak menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan sistem transportasi dalam undang-undang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERADAP PASIEN YANG MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS ONLINE Asad Awaluddin, Muhammad; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One part of telemedicine is the existence of a website-based health clinic service then written online clinic, in this online clinic patients can consult with doctors through the internet about the disease problems suffered by patients and even doctors can diagnose the patient's condition without doing anamesis and examination directly physical, but also can buy drugs directly from the online clinic with the advice of doctors who diagnose the patient concerned and the delivery of the drug was carried out by express delivery services. So it is interesting to study how the responsibility of doctors who have provided health services online if the patient receives a loss. The type of research I use is normative juridical, i.e. legal research conducted by examining library materials or secondary data. Normative legal research is carried out on laws and regulations relating to legal protection of patients who obtain online-based health services. This research is a kind of analytical descriptive research, which describes the applicable laws and regulations or positive law related to legal theory and practice of implementing positive law in society.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN TENTANG PERALIHAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN DENGAN PURA-PURA (SCHIJN HANDELING) Masrofin, Muhammad; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai konflik kepentingan di bidang pertanahan menyebabkan timbulnya sengketa kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah baik antar perorangan maupun badan hukum serta Instansi Pemerintah. Permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Peralihan Jual Beli yang Dilakukan dengan Pura-pura (Schijn Handeling) dan analisis yuridis Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Peralihan Jual Beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa substansi peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Serta menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi analogis. Bahan hukum yang digunakan terdapat tiga macam, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
ANALISIS YURIDIS SISTEM TRANSPORASI MASSAL YANG ADA DI INDONESIA Muzayin, Achmad `; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah transportasi bukan merupakan sebuah persoalan yang biasa dimasyarakat, transportasi sudah menjadi persoalan yang kompleks, pada dasarnya transportasi berguna bagi perpindahan barang maupun orang dalam jarak yang bahkan bisa dikatakan dekat. Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sangat berpengaruh pada sistem yang diterapkan. Dalam sistem transportasi yang baik dibutuhkan beberapa subsistem pembentuk sistem tersebut. Subsistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan. Ketiga sistem tersebut harus berjalan bersamaan karena ada keterkaitan antara ketiganya, bukan tidak mungkin jika ketiga sistem tersebut mengalami kendala pada prakteknya, maka akan mengganggu stabilitas sistem yang sudah dibangun. Undang-undang juga menyinggung tentang sistem transportasi walau secara tekstual tidak disebutkan, hanya secara kontekstual hal itu dapat diartikan dalam sistem transportasi yang efisien dan efektif, maka akan banyak menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan sistem transportasi dalam undang-undang.
KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Adam, Harmawan Hatta; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Balai Harta Peninggalan merupakan Intansi Negara yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Waris untuk Golongan Timur Asing, hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517, dalam aturan tersebut meneyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing, nmaun tidak diatur mengenai apa saja yang diatur dalam surat keterangan waris tersebut, sehingga dalam penerapannya sering kali pembuatannya terkesan suka - suka Balai Harta Peninggalan sebagai yang berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris. Terlebih lagi sering kali dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing yang beragama islam, Balai Harta Peninggalan tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam penerapan hukumnya, yang mana sebenarnya Balai Harta Peninggalan sering kali tidak berkompeten dalam hukum islam namun Balai Harta Peninggalan menerapkan Hukum Islam sesuai dengan batas kemampuan dan pengetahuannnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Harta Peninggalan memang berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris, namun seharusnya ada aturan perundangan yang baru yang mengatur mengenai pelaksaanaan dan peraturan yang mengatur secara detail terkait agama pemohon untuk tunduk dan patuh pada suatu aturan tertentu. Sehingga apabila pemohon surat keterangan waris beragama islam maka harus memakai Kompilasi Hukum Islam.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI BUKAN BENDAHARA Adam, Abraham Amda; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan yang bersih memaksa Aparatur Sipil Negara untuk bekerja secara professional. Tingginya harapan masyarakat atas akuntabuilitas pengelolaan keuangan negara/daerah memaksa penyelenggara negara untuk bekerja lebih baik dengan melakukan reformasi birokrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisa yuridis atas tugas dan fungsi Inspektorat dalam melaksanakan penyelesaian kerugian negara/daerah. Analisa yuridis yang dilakukan yaitu dengan membandingkan kaidah hukum yang berlaku dalam pengaturan kewenangan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam rangka memberikan penjaminan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENERAPAN KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID 19 Aji, Bondan Seno; Warka, Made; Kongres, Evi
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 6 No. 1 (2020)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan metode pendekatan-pendekatan yang digunakan yakni: Pendekatan perundang-undangan (statue approach), yakni suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Kemudian Pendekatan konsep (conceptual approach), yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Hasil penelitian adalah pada pokoknya pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 dan Kebijakan pemerintah terkait relaksasi pembayaran angsuran kredit ini berlaku kepada debitur selama terbukti terdampak pandemi covid-19. Kredit bermasalah itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, disebabkan oleh faktor lain seperti Pandemi COVID-19. Ada dua metode penyelesaian kredit bermasalah, yaitu: 1. Penyelamatan kredit. bermasalah adalah perundingan kembali antara Bank sebagai kreditur dan Debitur, 2. Penyelesaiakan kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum. dalam hal ini adalah Panitia Piutang Negara PUPN dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara DJPLN, Lembaga Peradilan dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.
Co-Authors Adam, Abraham Amda Adam, Harmawan Hatta Adiyatma Putra Aji, Bondan Seno Ario Rizky Renandha F. Kadir Asad Awaluddin, Muhammad Bachtiar, Mochamad Anam Budiarsih Budiarsih Budiarsih, Budiarsih Bukit, Jonneri Dariati Dariati Dariati Dariati, Dariati Emy Rosnawati Erny Herlin Setyorini, Erny Herlin Evi Kongres Handoko, Muchamad Haqi, Dandy Agam Hariyanto, Erie Hufron Hufron, Hufron Kartikasari, Erny Kholik, Kholik Krisnadi Nasution Krisnadi Nasution Mangunsong , Frans Si Masrofin, Muhammad Moh. Zeinudin Musahib, Abd Razak Muzayin, Achmad ` Nora Idiawati Nugroho, Wedianto Adi Oktavia Wardah, Elok Otto Yudianto Pambudhy*, Rizki Agung R. Aj Dwi Sukmaningru Hayati Raja Sirait Rokhma, Fadila Ilaina Saputra, Rizki Agung Setyaji, Sri Shelia Ristiana Agustin Sjaifurrachman Sjaifurrachman Sudarti Sudarti Sunariyah, Siti Suradiyanto Suradiyanto Triasmono, Hari Ufuk Yoko Wibowo Uus, Uus Wiguna, Nicholas Patrick Yuliarto, Ramdhanul