Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Putri Indah Yunengsih; Neneng Nurhasanah; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Islamic fiqh is known as two different terms regarding the price of an item, namely ats-tsaman and as-si'r. Ats-tsaman is the benchmark price of an item, while as-si'r is the actual price in the market. As-si'r is divided into two kinds. First, prices that apply naturally, without government intervention. Second, the price of a commodity is set by the government after considering the capital and reasonable profits for traders. In Islam, the law of the origin of property is that there is no price fixing, and this is the agreement of the fiqh experts. Imam Hambali and Imam Shafi'i forbid to set the price because it will be difficult for the community while Imam Maliki and Hanafi allow the fixing of prices for secondary goods. The purpose of this study is to find out the Muamalah Fiqh Review on the sale of 3 kg LPG gas exceeding the HET in Ciparay District, Bandung Regency. The research method used in the preparation of this research is qualitative research and this qualitative research data uses a descriptive approach, namely describing an object, phenomenon, or social setting that will be outlined in narrative writing. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. The results of this study are 3 Kg LPG gas in Ciparay District, Bandung Regency exceeding the Highest Retail Price (HET) is an act that oppresses the community and does not contain al-maslahah al-mursalah which means benefit for the community because the practice of buying and selling 3 Kg LPG is not appropriate. with the government's stipulation in the Bandung Regency Regent's Certificate No. 62 of 2014 concerning the Highest Retail Price. Abstrak. Fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu ats-tsaman dan as-si’r. Ats-tsaman yaitu patokan harga suatu barang, sedangkan as-si’r adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. As-si’r terbagi menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Kedua, harga suatu barang komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang. Dalam Islam hukum asal harta yaitu tidak ada penetapan harga, dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi‟i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah terhadap penjualan gas elpiji 3 kg melebihi HET di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah gas elpiji 3 Kg di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan tindakan yang menzalimin masyarakat dan tidak mengandung al-maslahah al-mursalah yang berarti kemaslahatan bagi masyarakat karena praktik jual beli gas elipiji 3 Kg tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah pada Surat Keterangan Bupati Kabupaten Bandung No. 62 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi.

Jual Beli Pohon Campaka dengan Sistem Berjangka Menurut Perspektif Hukum Islam Tiara Marliana; Neneng Nurhasanah; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5251

Abstract. Buying and selling with Campaka tree objects carried out by the community in Cigugur Village, Subang Regency has become an inherent tradition. However, in practice, the delivery of the object of goods is submitted a few months after the contract/transaction is made. This has the potential to cause uncertainty in the condition of the object in the form of a Campaka tree in terms of size and quality. Based on these problems, the focus of the study aims to determine the implementation of the sale and purchase contract of Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency, and to find out the review of Islamic law on the implementation of the sale and purchase contract of Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency. The research method used is qualitative analysis through a case study approach by analyzing the practice of buying and selling Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency and then reviewed according to Islamic law both from the madiyah aspect and the adabiyah aspect. The results showed that the practice of buying and selling Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency had an element of a relationship that was not mutually beneficial between the seller and the buyer, and the implementation of buying and selling with Campaka tree objects in Cigugur Village, Subang Regency according to Islamic law was illegal. Abstrak. Jual beli dengan objek pohon Campaka yang dilakukan masyarakat di Desa Cigugur Kabupaten Subang sudah menjadi tradisi yang melekat. Akan tetapi pada pelaksanaannya, penyerahan objek barang diserahkan beberapa bulan setelah akad/transaksi dilakukan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian kondisi objek barang berupa pohon Campaka dari segi ukuran dan kualitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan melakukan analisis praktik jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang kemudian ditinjau menurut hukum Islam baik dari aspek madiyah maupun aspek adabiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang memiliki unsur hubungan yang tidak saling menguntungkan antara pihak penjual maupun pembeli, dan pelaksanaan jual beli dengan objek pohon Campaka di Desa Cigugur Kabupaten Subang menurut hukum Islam adalah tidak sah.

Jual Beli Pohon Campaka dengan Sistem Berjangka menurut Perspektif Hukum Islam Tiara Marliana; Popon Srisusilawati; Neneng Nurhasanah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5386

Abstract. Buying and selling with Campaka tree objects carried out by the community in Cigugur Village, Subang Regency has become an inherent tradition. However, in practice, the delivery of the object of goods is submitted a few months after the contract/transaction is made. This has the potential to cause uncertainty in the condition of the object in the form of a Campaka tree in terms of size and quality. Based on these problems, the focus of the study aims to determine the implementation of the sale and purchase contract of Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency, and to find out the review of Islamic law on the implementation of the sale and purchase contract of Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency. The research method used is qualitative analysis through a case study approach by analyzing the practice of buying and selling Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency and then reviewed according to Islamic law both from the madiyah aspect and the adabiyah aspect. The results showed that the practice of buying and selling Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency had an element of a relationship that was not mutually beneficial between the seller and the buyer, and the implementation of buying and selling with Campaka tree objects in Cigugur Village, Subang Regency according to Islamic law was illegal. Abstrak. Jual beli dengan objek pohon Campaka yang dilakukan masyarakat di Desa Cigugur Kabupaten Subang sudah menjadi tradisi yang melekat. Akan tetapi pada pelaksanaannya, penyerahan objek barang diserahkan beberapa bulan setelah akad/transaksi dilakukan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian kondisi objek barang berupa pohon Campaka dari segi ukuran dan kualitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan melakukan analisis praktik jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang kemudian ditinjau menurut hukum Islam baik dari aspek madiyah maupun aspek adabiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang memiliki unsur hubungan yang tidak saling menguntungkan antara pihak penjual maupun pembeli, dan pelaksanaan jual beli dengan objek pohon Campaka di Desa Cigugur Kabupaten Subang menurut hukum Islam adalah tidak sah.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Anak Ayam yang Diwarnai Pewarna Tekstil Sabarina Irbah; Neneng Nurhasanah; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5664

Abstract. Allah Swt prescribes buying and selling as a facility to fulfill their needs, buying and selling is a mutually binding agreement between the seller and the buyer. namely the seller who sells or surrenders valuables to the seller to the buyer. the buyer pays the price of the goods sold by the seller. To run an Islamic trading business, traders must follow the rules of buying and selling in Islam in order to avoid complicated problems, if carried out without proper rules and norms it will cause problems, losses for oneself and others. But in Islam doing muamalah should not harm each other, in Islamic Shari'a it prioritizes benefit and avoids harm to human life and even other creatures of God. one of the buying and selling is the buying and selling of colorful chicks at the Pamekasan August 17 market. During this sale and purchase, traders color the chicks with textile dyes to attract buyers. The purpose of this study was to find out the practice of buying and selling colorful chicks in the Pamekasan August 17 market and knowing the muamalah fiqh review on buying and selling colorful chicks. This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive approach to the type of field research. Data collection techniques used are interviews, observation, and literature study. The results of this study indicate that from the Muamalah Fiqh Review that the activity of buying and selling colorful textile chicks in the Pamekasan August 17 market can be said to be invalid, because one of the objects being sold does not comply with Islamic rules because the goods or objects being sold bring harm or evil rather than the benefits to animals are torturing animals which results in sick animals, and leads to the death of children to chickens. Abstrak. Allah Swt mensyariat kan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. yaitu penjual yang menjual atau menyerahakan barang berharga kepada penjual kepada pihak pembeli. pembeli yaitu membayar harga barang yang dijual penjual. untuk menjalankan usaha perdagangan secara Islam, pedagang harus mengikuti aturan aturan jual beli dalam islam agar terhindar dari permasalahan yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma yang tepat akan menimbulkan permasalahan, kerugian untuk diri sendiri dan orang lain. Namun dalam islam melakukan bermuamalah tidak boleh saling merugikan, dalam Syariat Islam lebih mengedepankan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi kehidupan kemanusiaan bahkan makhluk Allah yang lainnya. salah satu jual beli ialah jual beli anak ayam warna-warni di pasar 17 Agustus Pamekasan, pada jual beli tersebut pedagang mewarnai anak ayam dengan pewarna Tekstil agar menarik minat pembeli, yang dimana dalam proses pewarnaan tersebut penjual memasukkan anak ayam ke suatu wadah lalu memasukkan pewarna tekstil. hal ini terdapat kebatilan yang dimana penjual menimbulkan Dharar (Kemudharatan). Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui praktik jual beli anak ayam warna-warni di pasar 17 Agustus Pamekasan dan mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah pada jual beli anak ayam warna-warni pewarna Tekstil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari Tinjauan Fiqih Muamallah bahwa kegiatan jual beli anak ayam warna warni tekstil dipasar 17 agustus pamekasan dapat dikatakan tidak sah, karena salah satu objek yang dijual tidak terpenuhi dengan aturan islam karena barang atau objek yang dijual mendatangkan kemudharatan atau kebhatilan daripada manfaatnya kepada hewan yaitu penyiksaan, Kedzaliman terhadap hewan yang mengakibatkan hewan sakit, dan berujung kematian anak kepada ayam

Praktik Jual Beli Gigi Hiu Megalodon (Gigi Purba) dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Moh Ramdhan Rizalussani; Neneng Nurhasanah; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5708

Abstract. Megalodon is a huge shark(Otodus Megalodon) it is now thought to have become extinct, between about 15 and 2.6 million years ago, during the middle Miocene and Pliocene epochs. Buying and selling denotes the action of one activity, namely that of a seller and a buyer. So in this case there was a sale and purchase transaction that brought legal consequences. In this study, there were several problems that were not carried out in this buying and selling transaction, especially in terms of Islamic business ethics which should be a reference for fellow Muslims. This study aims to determine Islamic business ethics in buying and selling ancient goods, the practice of buying and selling Megalodon Shark Teeth in Gunung Sungging Village, Kec. Surade Kab.Sukabumi and find out the review of Islamic business ethics on the buying and selling of megalodon shark teeth in Kp. Cilutung Village. sungging mountain. The method used is descriptive qualitative, using an empirical approach. The type of data in this study uses field data with primary and secondary data sources. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, literature studies, and documentation. The results of this study conclude that (1) Islamic business ethics in buying and selling ancient objects must pay attention to the following principles: a. Unity b. Balance, c. Free will, harming others, d. Responsibility. e. Truth: virtue and honesty (truth, goodness, honesty). (2) The practice of buying and selling Megalodon shark teeth at kp.cilutung contains violations in terms of mining as well as in terms of buying and selling: a. Mining destroys the environment. b. Selling to middlemen c. There are attempts to trick sellers or buyers by making fake shark teeth. d. How to pay e. The sale violated the provisions of the 1945 Constitution No. 11 of 2010 which contained Cultural Conservation. (3) Based on the review of Islamic business ethics regarding the sale and purchase of Megalodon shark teeth, seen from the madiyah and adabiyah aspects, it does not comply with/violates the principles of Islamic business ethics, namely: a. The principle of balance, where there is an element of fraud in the sale and purchase. b. The principle of responsibility is because it is not in accordance with ethics in Islam, in mining practices it does not pay attention to the impacts that arise, without thinking about the impacts around it Abstrak. Megalodon adalah hiu besar (Otodus Megalodon) kini dianggap telah punah, antara sekitar 15 dan 2,6 juta tahun yang lalu, selama zaman Miosen tengah dan Pliosen.Jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum. Dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan yang tidak dilaksanakan dalam transaksi jual beli ini terlebih dalam hal etika bisnis islam yang seharusnya menjadi acuan bagi sesama muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika bisnis islam dalam jual beli barang purba, praktik Jual Beli Gigi Hiu Megalodon di Desa Gunung Sungging Kec. Surade Kab.Sukabumi dan mengetahui tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli gigi hiu megalodon di Kp. Cilutung Desa. Gunung sungging. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, menggunakan pendekatan empiris. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data lapangan dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, interview, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Etika bisnis islam dalam jual beli benda purba harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Kesatuan b. Keseimbangan, c. Kehendak bebas, merugikan orang lain, d. Tanggung jawab. e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty). (2) Praktik jual beli gigi hiu Megalodon di kp.cilutung terdapat pelanggaran dari segi penambangan maupun dari segi jual belinya: a. Dalam penambangan merusak lingkungan. b. Menjual kepada tengkulak c. Adanya upaya mengelabui penjual atau pembeli dengan cara membuat gigi hiu palsu. d. Cara pembayaran nya e. Penjualannya melanggar aturan UUD 1945 No.11 Tahun 2010 yang berisikan tentang Cagar Budaya. (3) Berdasarkan tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli gigi hiu Megalodon tersebut di lihat dari aspek madiyah dan adabiyah belum sesuai/melanggar prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu: a.Prinsip keseimbangan, dimana ada unsur penipuan dalam jual beli tersebut. b. Prinsip tanggung jawab karena belum sesuai dengan etika dalam Islam, pada praktik penambangan nya tidak memperhatikan dampak yang timbul, tanpa memikirkan dampak di sekitarnya

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Perbedaan Pendapat Ulama dalam Jual-Beli Surat Berharga Syariah Negara Menggunakan Bai’al-Istighlal Prinisa Hamdani; Neneng Nurhasanah; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7493

Abstract. One investment instrument is the State Sharia Securities (SBSN). Investment in SBSN uses several types of contracts, one of which is bai’ al-istighlal and scholars differ on its permissibility. This study aims to find out how the practice of buying and selling SBSN using the bai’ al-istighlal contract, to find out the legal arguments and istinbath of the Hanafi and Rafiq Yunus al-Mishri scholars, and to analyze the muamalah fiqh review of the differences in the opinions of these two scholars about the bai’ contract al-istighlal. This study uses a qualitative method that is descriptive analysis with a normative approach. The type of data is qualitative data with data sources from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techiques use library research that comes from books, journals, literature related to contractual issues in investment. The method of analysis using descriptive analysis method. This study concludes that the practice of buying and selling SBSN using a bai’ al-istighlal contract is similar to SBSN Ijarah Sale and Lease Back. The legal terms of Hanafi scholars that allow bai’al-istighlal contracts are Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Asar, Al-Ijma’, Al-Qiyas, Al-Istihsan, and Al-Urf’. While the legal istinbath of Rafiq Yunus al-Mishri which prohibits the bai’ al-istighlal contract is the Al-Qur’an, Al-Hadits, and Ijma’. According to muamalah fiqh, the practice of buying and selling SBSN using a bai’ al-istighlal contract is permissible. Abstrak. Salah satu instrumen investasi adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Investasi dalam SBSN menggunakan beberapa macam akad, salah satunya bai’al-istighlal dan para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli SBSN dengan menggunakan akad bai’al-istighlal, untuk mengetahui argumen dan istinbath hukum ulama Hanafi dan Rafiq Yunus al-Mishri, serta untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap perbedaan kedua pendapat ulama tersebut tentang akad bai’al-istighlal. Penelitian ini meggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif. Jenis datanya adalah data kualitatif dengan sumber data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah akad dalam investasi. Adapun metode analisis menggunakan metode analisis deskrptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli SBSN dengan menggunakan akad bai’al-istighlal mirip dengan Ijarah Sale and Lease Back. Istinbath hukum yang memperbolehkan akad bai’al-istighlal adalah Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Asar, Al-Ijma’, Al-Qiyas, Al-Istihsan, dan-Al-Urf’. Sedangkan istinbath hukum Rafiq Yunus al-Mishri yang melarang akad bai’al-istighlal adalah Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijma’. Menurut fikih muamalah praktik jual beli SBSN dengan menggunakan akad bai’al-istighlal diperbolehkan.

Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Makanan Impor Belum Berlabel Halal Alya Syifa Utami Handriansyah; Neneng Nurhasanah; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7570

Abstract. One proof of attention to Halal Product Assurance on imported products, especially food products, is the existence of Law Number 33 of 2014 concerning Article 4 of Halal Product Guarantee, but imported food is still found circulating without a halal label. With this law, the Muslim community must pay attention to halal in food consumption. This study aims to determine the practice of buying and selling imported food that has not been labeled halal, and analyze the practice of buying and selling imported food in Muamalah Jurisprudence and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The framework in this study refers to the concept of halal food according to muamalah fiqh and the Halal Product Guarantee Law. This research method is qualitative with an empirical normative approach. The data sources used are primary data in the form of interviews related to the practice of buying and selling imported food that has not been labeled halal and secondary data in the form of books, and journals related to theoretical studies in halal product assurance and certification as well as halal labels of imported products related to this study. The findings of this study are food products that have not been labeled halal in the form of snacks, jelly, cookies. Abstrak. Salah satu bukti perhatian terhadap Jaminan Produk Halal pada produk impor khususnya produk makanan adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4, namun masih ditemukan makanan impor yang beredar tanpa label halal. Dengan Undang-Undang ini masyarakat muslim harus memperhatikan kehalalan di dalam konsumsi makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli makanan impor yang belum berlabel halal, dan menganalisis praktik jual beli makanan impor dalam Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merujuk pada konsep makanan halal menurut fiqh muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara terkait praktek jual beli makanan impor yang belum berlabel halal dan data sekunder berupa buku, dan jurnal terkait kajian teoritis dalam jaminan produk halal dan sertifikasi serta label halal produk impor yang berkaitan dengan penelitian ini. Temuan penelitian ini terdapat produk makanan yang belum berlabel halal berupa snack, jelly, cookies.

Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Buzzer sebagai Sarana Promosi Usaha Jual Beli Properti Hasnas Sania Ghassani; Neneng Nurhasanah; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8666

Abstract. Buzzer service was paid for by a subsidized residential property company X in Sumedang Regency to increase the rating on the internet in order to restore the company's good image. The aims of this study were to identify and understand the practice of buzzer services as a means of promoting the business of buying and selling subsidized housing property X in Sumedang Regency and to analyze the practice of buzzer services based on muamalah fiqh and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research method uses a normative-empirical research approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Collecting research data using interviews, observation, and literature study. Then, the data were analyzed using descriptive analytical methods. The results of the study show that buzzers create several fake accounts in providing reviews on the internet in order to increase property company ratings, buzzers practice inappropriateness by providing inaccurate information or exaggerating the advantages of a property. Based on muamalah fiqh, there is a buzzer's ethical violation of the principle of honesty (ash-shidqu) and the principle of justice (al-'adl) because there are elements of deception and fraud (false information). Meanwhile, based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it shows that there is a violation of the provisions in Article 4 letter c which guarantees consumers' rights to obtain correct, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and or services. Keywords: Buzzer Services, Promotions, Fiqh Muamalah, Consumer Protection Act. Abstrak. Jasa buzzer dibayar oleh pihak perusahaan properti perumahan subsidi X di Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan rating di internet guna mengembalikan citra baik perusahaan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktik jasa buzzer sebagai sarana promosi usaha jual beli properti perumahan subsidi X di Kabupaten Sumedang dan menganalisis praktik jasa buzzer berdasarkan fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Kemudian, data di analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan buzzer membuat beberapa akun palsu dalam memberikan ulasan di internet guna meningkatkan rating perusahaan properti, buzzer melakukan praktik ketidaksesuaian dengan memberikan informasi yang tidak akurat atau membesar-besarkan kelebihan properti. Berdasarkan fikih muamalah adanya pelanggaran etika seorang buzzer terhadap prinsip kejujuran (ash-shidqu) dan prinsip keadilan (al-‘adl) karena terdapat unsur penipuan dan kecurangan (informasi palsu). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 huruf c yang menjamin hak-hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Kata Kunci: Jasa Buzzer, Promosi, Fikih Muamalah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series : Sharia Economic Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : Bandung Conference Series : Sharia Economic Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series : Sharia Economic Law