Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.62
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas LEX ET SOCIETATIS Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurisprudentie Jurnal Akta Al-'Adl Jurnal Meta-Yuridis JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Jatiswara Jurnal Legal Reasoning Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Media Iuris Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Legalitas: Jurnal Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Paulus Law Journal Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum HUKMY : Jurnal Hukum Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Caraka Justitia Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Adil Indonesia Journal
Roni Sulistyanto Luhukay, Roni Sulistyanto
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BIDANG PENDIDIKAN HAK ORANG ASLI PAPUA DALAM PERPEKTIF OTONOMI KHUSUS Luhukay, Roni Sulistyanto
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.19

Abstract

Abstrak Pemenuhan hak-hak mendasar orang Papua dalam memperoleh jaminan pendidikan yang tidak dibarengi dengan penafsiran yang jelas dan detail sehingga berhenti pada tataran impelementasi untuk itu Urgensi pemenuhan Hak Orang Asli Papua Dalam Bidang Pendidikan merupakan indicator utama dalam mewujudkan nilai nilai keadilan dengan upaya memberikan berbagai afirmatif action kepada orang asli papua dalam sector pendidikan hal ini merupakan cara mewujudkan pembangunan kesetaraan kepada orang asli papua dalam memaknai keadilan. Selain itu Meskipun Provinsi Papua telah diberikan otonomi khusus berdasarkan regulasi, namun praktik penyelenggaraan status ini bersifat pasif khususnya terdapat pada sector pendidikan. Terbukti bahwa dengan melipahnya dana otonomi khusus akan tetapi fasilitas pendidikan masih sangat minim untuk diakses oleh orang asli papua. Serta Problematika menunjukan kebijakan pembangunan otonomi khusus papua masih meletakan pembangunan pada kebijakan politik hukum tidak pada konsep Otonomi khusus pembangunan harkat dan martabat orang asli papua hal ini berpotensi menimbulkan masalah perlindungan hukum hak Orang Asli Papua dibidang pendidikan. Meliputi,  (1) mengendalikan sistem pendidikan yang tidak memadai. (2) Kelangkaan pendidik dibandingkan dengan pedesaan, dampak langsung dari variabel politik, dan pengaruh nyata kehidupan perkotaan. (3) Tidak sungguh-sungguh berdedikasi untuk memajukan pendidikan. (4) Tidak serius menjalankan tanggung jawab sebagai guru atau pendidik. Sumber daya langka. (5) Perguruan tinggi dan universitas nirlaba mendapat nilai rendah. (6) Alokasi 30% Dana Otonomi Khusus tidak mencukupi. (7) Beasiswa diberikan kepada Orang Asli Papua secara adil dan tanpa memandang seleksi pelamar.   Abstract The fulfillment of the basic rights of the Papuan people such as the right to obtain guaranteed education is not accompanied by a clear and detailed interpretation so that it stops at the level of implementation. Affirmative action for indigenous Papuans in the education sector is a way of realizing the development of equality for indigenous Papuans in interpreting justice. In addition, even though the Papua Province has been given special autonomy based on regulations, the practice of administering this status is passive, especially in the education sector. It is proven that with the increase in special autonomy funds, educational facilities are still very minimal for indigenous Papuans to access. As well as the problem showing that the development policy for Papua's special autonomy still places development on legal political policies not on the concept of special autonomy for the development of the dignity of indigenous Papuans, this has the potential to cause problems of legal protection for the rights of indigenous Papuans in the field of education. Includes, (1) controlling an inadequate education system. (2) The scarcity of educators compared to rural areas, the direct impact of political variables, and the real influence of urban life. (3) Not truly dedicated to advancing education. (4) Not seriously carrying out responsibilities as a teacher or educator. Rare resource. (5) For-profit colleges and universities get low marks. (6) The 30% allocation of Special Autonomy Funds is insufficient. (7) Scholarships are given to Indigenous Papuans fairly and without regard to applicant selection.  
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Luhukay, Roni Sulistyanto
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i1.37

Abstract

Tidak hadirnya Pegawai Negeri Sipil (ASN) dalam politik praktis, atau mencalonkan diri dalam pemilu nasional atau daerah. merupakan langkah penting untuk menjamin netralitas dan integritas ASN. Netralitas ASN diperlukan untuk menjamin pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi atau kelompok, sehingga keputusan administratif dapat diambil secara obyektif dan adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini mendalami tentang Urgensi Penerapan Larangan pegawan negeri sipil (ASN) membantu menjaga profesionalisme dan standar etika di sektor publik, mendukung kelangsungan sistem demokrasi yang sehat dan adil, serta Pegawai Negeri Sipil (ASN) ini memiliki peran yang substansial. dan dampaknya yang komprehensif, baik bagi individu ASN maupun bagi sistem pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, implikasi ketidak netralan ASN berimplikasi pada pelaksanaan pemilu yang dapat merusak kepercayaan publik, mengganggu integritas sistem pemilu, serta menyebabkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
Co-Authors Abdul Kadir Abdul Kadir Jaelani Bambang Tri Bawono Chrisjanto, Edy Edy Chrisjanto Emanuel Sujatmoko Fifink Praiseda Alviolita Fifink Praiseda Alviota Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Hartanto Hartanto Hartanto Hartanto Jum’ati Jum’ati Marsal, Antonino Pedro Murdoko, Murdoko Rachmasari Kusuma Dewi Saiful Abdullah Sationo, Teguh Imam Syafiqurrohman Syafiqurrohman Tatiek Sri Djatmiati