Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Status Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Antara Masyarakat Besipae dan Pemerinta Kabupaten Timor Tengah Selatan Mariano Hermando Boymau; Florensiana Resi Ngepi; Benediktus Peter Lay
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 6 (2023): Juli
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8130774

Abstract

Ulayat rights are a unity with the legal community, especially in the Pubabu community, which will place these rights in their proper place, especially in the Indonesian state, this is stated in Article 3 of UUPA No. 5 of 1960.Ulayat rights are customary rights based on customary law that have been practiced for generations. The research method that the author uses is the normative juridical research method. This research uses a statutory approach problem (Statute-Approach) related to what the researcher wants to examine. The data and information of this research are primary and secondary data which are data that have been available through laws, journals, books, and other factual supporting sources. Regarding the legal status of customary land in besipae by the people who inhabit the area can be said to be uncertain due to several things that become obstacles in the process of finding the legal status of customary land because the ownership status of the land is still uncertain. In other words, these three rights have the same status and superiority, and do not harm each other. In order to maintain a balance between the rights of indigenous peoples and the public interest, the Indonesian government has an obligation to protect the rights of indigenous peoples related to their customary land. Therefore, there is a need for coordination and dialogue between the government, indigenous peoples, and other stakeholders to reach a mutually beneficial and fair agreement in the management of customary land and government land tenure rights.
Pengaruh Pembangunan Di Pemukiman Pesisir Pantai Di Kelurahan Oesapa Terhadap Rencana Tata Ruang Kota Kupang Denny Ebenhaizer Laiskodat; Benediktus Peter Lay; Maria Kartika Mao Foju
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 4 (2023): AGUSTUS : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jikma.v1i4.519

Abstract

The 1945 Constitution, article 33 paragraph 3, mandates that the land, water and natural resources contained therein are controlled by the State and used as much as possible for the prosperity of the people. Soil is a natural resource gifted by God Almighty that cannot be separated from the order of human life, according to the Big Indonesian Dictionary (1991), soil is the surface of the earth or the layers of the earth above it; the state of the earth somewhere; circumscribed earth conditions. Land in the juridical sense is the surface of the earth (UUPA paragraph 1). While land rights are the rights of certain parts of the earth's surface which are limited, have two dimensions in length and width. The transfer of land rights causes the land rights to be transferred from one person to another. Legal acts of transferring land rights can be carried out by buying and selling, exchanging, grants or grants by testament. All the realities that give rise to social conflict and that occur a lot are suspected to be the result of imbalances in land administration processes, land law enforcement, weak government spatial planning policies, and so on. The distribution of settlements in the Oesapa Village is divided into 3 (three) areas, namely the coast, land and hills. The rate of arrival (urbanization) for students, especially tertiary institutions, causes an increase in the need for housing. This situation has resulted in an increase in the use of space in the city of Kupang to support the activities and movements of the increasing population, causing the need for land as a place to construct buildings to become very difficult to obtain, this affects the availability of settlements that can be said to be healthy. The research method used is descriptive, normative, and quantitative. This is intended so that in the preparation, data collection, and data processing stages, quality data is obtained that supports the objectives of this study.
Problematika Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan Mericiana Yulita Fin Tae; Benediktus Peter Lay; Ernesta Uba Wohon
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): September : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.479

Abstract

. Land rights are rights that are obtained from a legal relationship between the right holder and the land, including space above the ground and or space under the ground. The understanding of land rights is one of the individual rights to land, namely rights that give authority to the holders of the rights, whether individually or also as a group of people collectively or as a legal entity, to use in the sense of controlling, using and or taking advantage of certain land parcels. Ownership of land must have legal certainty, both customary law and land law or positive law concerning the certainty of land rights as property rights so as not to cause conflict. The method used by the author in collecting data is through surveys, interviews and studies of primary literature (books that talk about soil) and secondary literature (supporting books). Survey is a quantitative research using the same structured questions for everyone, then all the answers obtained by the researcher are recorded, processed, and analyzed.
Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Metode Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Kabupaten Timor Tengah Utara Benediktus Peter lay; Stefanus Don Rade; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo; Yohanes Leonardus Ngompat
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.443

Abstract

Peraturan desa menjadi salah satu peroblema hukum dibidang ketatanegaraan karena dalam pembuatan/penyusunan peraturan desa banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama untuk bersama-sama menyusun peraturan desa terutama pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya serta warga masyarakat desa. Peraturan desa yang dibuat/diterbitkan tanpa melibatkan warga desa setempat pada dasarnya tetap memunyai kekuatan hukum yang kuat, namun terkadang sulit diterima oleh masyarakat akibatnya pelaksanaan peraturan desa tidak terlaksana secara efektif dan terkadang mengundang protes dari masyarakat desa setempat. Fenomena terkait peraturan desa yang tidak melibatkan masyarakat desa setempat dalam proses penyusunannya seringkali menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa khususnya di Desa Bitefa Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh karena itu peran tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar dapat memberikan sosialisasi/pelatihan terkait pembuatan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatannya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan 2 tahapan yakni sosialisasi dan pelatihan pembuatan peraturan desa. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah publikasi pada jurnal nasional.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Stefanus Don Rade; Maria Theresia Geme; Benediktus Peter Lay; Finsensius Samara; Yustinus Pedo; Yohanes Arman; Dwityas W. Rabawati
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i1.11836

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa, selain kewenangan yang diliki oleh desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa harus berdasar pada peraturan yang ditetapkan bersama. Penyuluhan yang dilakukan di Desa Nian dengan pertimbangan bahwa jika dilihat dari perkembangan pembentukan peraturan desa masih banyak kendala yang dihadapai yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia. Tujuan Pengabdian adalah memberikan pemahaman hukum tentang pembentukan peraturan desa di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode Pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada pemerintah Desa Nian dan BPD Desa Nian. Hasil/Temuan Pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak masalah-masalah dalam kapasitas pembentukan peraturan desa, hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang hanya berdasar pada managemen pemerintah biasa, tanpa ada terobosan dalam pemebentukan peraturan desa yang menjadi dasar dalam berinovasi dalam pengembangan pembangunan Desa Nian. Kata kunci: Peraturan Desa, Penyuluhan, Pembentukan.
Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Manulai II Kota Kupang Mary Grace Megumi Maran; Benediktus Peter Lay; Stefanus Don Rade; Petrus Faot; Jacinta Da Reissureicao do Carmo; Yohanes Leonardus Ngompat; Maria Theresia Geme; Yustinus Pedo; Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara; Ferdinandus Ngau Lobo; Ernesta Uba Wohon; Yohanes Arman; Maria Fransiska Owa da Santo
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1818

Abstract

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan yang penting bagi masyarakat untuk memperoleh sertifikat ha katas tanah dengan cara yang terjangkau. Namun dalam kenyataannya masih ada masyarakat di Kelurahan Manulai II yang belum sadar dan belum mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu Permasalahan yang ditangani dalam kegiatan ini terkait permasalahan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Berdasarkan permasalahan tersebut maka diselenggarakan kegiatan penyuluhan hukum tentang PTSL di Kelurahan Manulai II. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait PTSL. Dalam kegiatan tersebut tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan informasi-informasi terkait PTSL yakni pengertian yuridis mengenai pendaftaran tanah dan PTSL, dasar hukum PTSL, objek PTSL, manfaat masyarakat mengikuti PTSL, pembiayaan dalam PTSL, dan tahapan pelaksanaan PTSL yang terdiri dari 12 tahapan. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat Kelurahan Manulai II dengan turut hadir dan berpartisipasi dalam diskusi.