Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
I Nyoman Putu Budiartha
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Konstruksi Hukum

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mendapatkan Upah Tidak Sesuai Umr Pada Uluwatu Collective Company Cokorda Istri Sarawasundhari; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6792.150-154

Abstract

Perusahaan Uluwatu Collective Company merupakan sebuah nama perusahaan di Badung, yang bergerak di bidang gymnasium yang terletak di Kabupaten Badung. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pekerja di perusahaan tersebut belum mendapatkan upah sesuai dengan UMR. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 8 yang mengatur mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Peneliti berpandangan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prakteknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja di Uluwatu Collective Company dan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapat upah tidak sesuai UMR di Uluwatu Collective Company. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan konseptual dan sosiologis. Berdasarkan hasil yang didapatkan terhadap pelaksanaan sistem pengupahan adalah perusahaan membayar upah pekerjanya setiap tanggal 7 pada minggu pertama, upah lembur dibayar per-jam. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapatkan upah tidak sesuai UMR, yakni pekerja yang sudah bekerja selama 3 bulan atau lebih mendapatkan BPJS.
Eksistensi Literasi Digital Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dewa Ayu Diah Handayani; I Nyoman Putu Budiartha; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6793.155-160

Abstract

Pada masa ini dengan adanya teknologi yang semakin canggih, khususnya dalam berpendapat, membuat seseorang bebas melakukan ujaran kebencian dalam dunia maya, dimana ujaran kebencian dalam kehidupan manusia berbentuk hasutan kebencian terhadap seseorang maupun orang lain. Jika ujaran kebencian tidak diatasi dengan aturan yang ada, akibatnya konflik sosial yang bisa sebagai tindak diskriminasi, kekerasan sampai dengan pembunuhan. Dari adanya dampak yang berbahaya terhadap korban ujaran kebencian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan ujaran kebencian dalam perspektif HAM dan UU ITE serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian dalam konteks literasi digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan pada ujaran kebencian selanjutnya bahan penelitian dikaji. Berdasarkan hasil dari penelitian ini yakni perlindungan hukum korban ujaran kebencian agar memperoleh rasa aman dan bisa melindungi masyarakat yang sebagai korban ujaran kebencian.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung) Ni Made Yunika Andrini; I Nyoman Putu Budiartha; Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6805.207-213

Abstract

Kredit sebagai salah satu usaha yang bisa dijalankan oleh bank dan dalam pemberian kredit, yang memiliki posisi sebagai kreditur memerlukan adanya jaminan, dan adanya objek jaminan salah satu hal yang paling penting. Jaminan yang dimaksud dapat berupa benda bergerak, seperti fidusia, atau benda tidak bergerak. Benda yang dibebani jaminan fidusia harus didaftarkan agar dapat memberikan perlindungan hukum dan hak yang memadai kepada para pihak. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Pendekatan hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Perjanjian jaminan fidusia yang terjadi di PT. BPR Mertha Sedana merupakan yang bersifat accesoir dari perjanjian perjanjian pokoknya. Berdasarkan hasil penelitian apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, adapun perlindungan hukum bagi kreditur dalam permasalahan seperti ini bisa dilaksanakan berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif. Saran penulis yaitu dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, pihak kreditur sebaiknya mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia, apabila debitur wanprestasi maka pihak bank akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai undang-undang.
Co-Authors Albertus Dicky Andrianto Cokorda Istri Sarawasundhari Dewa Ayu Diah Handayani Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti I Gede Prema Nugraha Suastama I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Ayu Pryanka Nindyaprasista Putri I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya I Kadek Galang Taksu Ananda I Made Adi Sanjaya I Made Aditya Mantara Putra I Putu Suwantara Ida Ayu Putu Widiati Ketut Putri Oka Suari Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Komang Arini Styawati Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Yunika Andrini Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Mia Tyska Permata Sari Sarasota Tomasoa