Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Konstruksi Hukum

 1 
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Untuk Memajukan Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Kantor Satpol Pp Kota Denpasar) Anak Agung Ngurah Bagus Raditya Wikananta; I Gusti Bagus Suryawan; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6789.138-143

Abstract

Sektor pariwisata merupakan sektor utama yang mempengaruhi pendapatan daerah Kota Denpasar. Salah satu permasalahan yang dapat mengganggu sektor pariwisata Kota Denpasar ialah gelandangan dan pengemis yang jumlahnya semakin meningkat di kawasan Kota Denpasar. Hal ini memicu rendahnya tingkat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kota. Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis disebabkan oleh adanya arus urbanisasi ke kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan satpol PP dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Ketertiban Umum dalam menertibkan gelandangan dan pengemis guna memajukan sektor pariwisata, dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan melakukan kajian lanjutan dari peraturan tertulis. Berdasarkan hasil penelitian ini erat kaitannya dengan penertiban gelandangan dan pengemis yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 mengenai ketertiban umum.
Efektivitas Pemanfaatan Zona Tradisional Teluk Gilimanuk Seksi Pengelolaan Wilayah I Taman Nasional Bali Barat Anak Agung Nia Listiari; Luh Putu Sudini; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6790.144-149

Abstract

Efektivitas adalah proses penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu dan ditentukan secara sadar dalam rangka menghasilkan sejumlah barang untuk keperluan kegiatan yang dilakukan dan untuk menunjukkan keberhasilan dalam hal memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam zona tradisional seksi pengelolaan wilayah I Taman Nasional Bali Barat. Penelitian ini mengkaji dua hal yaitu ruang lingkup pemanfaatan zona tradisional SDA secara lestari, pelaksanaan pemanfaatan zona tradisional pengelolaan wilayah I Taman Nasional Bali Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pemanfaatan zona tradisional di seksi pengelolaan wilayah I terlaksana. Penelitian dilakukan dengan metode empiris dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pemanfaatan yang dilakukan di zona tradisional pengelolaan wilayah I Taman Nasional Bali Barat yang bersifat kerjasama lembaga dan mendukung efektivitas serta meningkatnya pendapatan kelompok yang dibina.
Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hutan oleh Polisi Hutan di Wilayah Kph Bali Barat Kabupaten Jembrana Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari; I Nyoman Gede Sugiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6797.178-183

Abstract

Upaya pemerintah dalam terlindungnya hutan di negara ini tentu harus menggunakan sistem penegakan hukum yang memadai, dengan memberikan peringatan tegas berupa sanksi jika ada yang melanggar kelestarian hutan di Indonesia. Polisi kehutanan mempunyai peran besar dalam mewujudkan upaya tersebut dengan wewenang dan tugas yang mereka emban dalam melaksanakan perlindungan hutan. Perlindungan hutan yang dilakukan oleh polisi hutan KPH Bali Barat Kabupaten Jembrana dalam rangka penegakan hukum yaitu dengan melakukan patroli rutin serta upaya preemtif, preventif, dan represif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum dalam perlindungan hutan serta kendala yang dihadapi oleh polisi hutan di wilayah KPH Bali Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan pendekatan secara sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan polisi hutan diwilayah KPH Bali Barat belum dapat melaksanakan penegakan hukum secara optimal, jumlah polisi hutan tidak proposional serta tidak ada polisi hutan dengan kualifikasi sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Penegak hukum di negara ini seperti Polisi, Jaksa, serta organ Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menindak lanjuti adanya tindak pidana dalam kerusakan kelestarian hutan.
Co-Authors A.A Sagung Laksmi Dewi Agus Trijana Anak Agung Istri Riskhanna Indira Nakula Anak Agung Istri Wirastuti Anak Agung Ngurah Bagus Raditya Wikananta Anak Agung Nia Listiari Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Dewa Krisna Putra Gilbert Adytia Rohi Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari I Gusti Bagus Suryawan I Ketut Kasta Arya Wijaya I Nyoman Gede Sugiartha I Putu Vibhu Surya Pratama Ida Ayu Putu Widiati Kadek Edo Septian Wiradharma Luh Putu Sudini Wayan Ananta Adiwijaya