<![CDATA[Penduduk pedesaan sebagian besar menggantungkan hidupnya melalui pertanian. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, untuk lahan sawah di Indonesia mencapai 8,19 juta Ha. Data sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk pedesaan 50,21 % (BPS, 2010). Dengan potensi yang besar di bidang pertanian, tentunya hal ini perlu dukungan sumber daya penyuluh pertanian yang unggul untuk mendukung program pemerintah dibidang pertanian. Setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah muncul kekhawatiran mengenai eksistensi penyuluhan di Indonesia. Tujuan dari jurnal ini yaitu, memaparkan perkembangan penyuluhan pertanian dan bagaimana dukungan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terhadap penyelenggaraan penyuluhan. Adapun metode yang digunakan yaitu studi pustaka bersumber dari jurnal, peraturan-peraturan dan artikel yang berkaitan dengan kebijakan penyuluhan pertanian. Hasil dari jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa adanya perubahan paradigma penyuluhan setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.]]>
