Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Dian Eka Kusuma Wardani
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah

 1 
ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD SEBAGAI OBJEK SENGKETA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Melantik Rompegading; Dian Eka Kusuma Wardani; Gazali
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.61274

Abstract

Abstrak Tindakan pemerintah yang melawan hukum (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan penggunaan kekuasaan negara terhadap masyarakat yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan masyarakat. Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau tindakan terhadap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup substansi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dan melakukan analisis terhadap perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berupa keputusan diatur dalam Pasal 1 angka 9 yang diuraikan a). Penerapan tertulis; b). Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN; c). Berisi Tindakan Hukum TUN; d). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e). Bersifat konkrit, individual dan final; f). Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Implementasi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara di atur dan dijelaskan secara lugas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) menjadi kompetensi mengadili Pengadilan Negeri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Juncto Pasal 87      huruf a Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019, maka terhadap perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) telah dialihkan menjadi kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Onrechtmatige Overheidsdaad, Sengketa TUN, AUPB   Abstract Unlawful Acts by the Government (Onrechtmatige Overheidsdaad) refer to the exercise of state power against society that results in legal consequences and causes harm to the public. Society must not be arbitrarily treated as mere objects. Any decisions and/or actions taken toward the public must comply with statutory regulations and the general principles of good governance. This article aims to analyze the substantive scope of unlawful acts by the government and to examine such acts within the context of administrative disputes. The research findings indicate that the object of administrative disputes is governed under Law No. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law No. 5 of 1986 on the Administrative Court, particularly regarding decisions as stipulated in Article 1 point 9, which outlines: a) A written determination; b) Issued by an Adminidtrative Body or Official; c) Contains an Administrative Legal Act; d) Based on prevailing statutory regulation; e) Is concrete, individual, and final in nature; f) Creates legal consequences foa a person or civil legal entity. The implementation of unlawful acts by the government in administrative disputes is clearly regulated and explained in the Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2019 concerning Guidelines for the Resolution of Disputes over Government Actions and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Bodies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad). This regulation was issued to fill a legal void. Prior to the enactment of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, the adjudication of unlawful acts by government authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad) fell under the jurisdiction of the District Court. However, following the enactment of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, and pursuant to Article 1 point 8 in conjunction with Article 87 letter a of Supreme Court Regulation No. 2 of 2019, the authority to adjudicate unlawful acts by government authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad) has been transferred to the Administrative Court. Keywords: Onrechtmatige Overheidsdaad, Administrative Disputes, General Principles of Good Governance (AUPB)
REGULASI BISNIS BERKELANJUTAN DALAM INDUSTRI EKSTRAKTIF: KONSTRUKSI LEX SPECIALIS ESG BERBASIS HUKUM RESPONSIF Dian Eka Kusuma Wardani; Gazali
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.62486

Abstract

Abstrak Industri ekstraktif di Indonesia, meskipun menjadi pilar ekonomi, berhadapan dengan tantangan keberlanjutan yang signifikan. Kerangka regulasi Environmental, Social, and Governance (ESG) yang ada saat ini bersifat fragmentatif, tersebar di berbagai peraturan sektoral, dan belum terintegrasi secara holistik. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat implementasi praktik bisnis berkelanjutan yang efektif. Artikel ini mengusulkan konstruksi lex specialis ESG untuk industri ekstraktif di Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori hukum responsif. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menganalisis kelemahan kerangka regulasi yang ada dan menawarkan sebuah model baru. Kebaruan (novelty) yang ditawarkan adalah (1) formulasi kerangka lex specialis ESG yang mengintegrasikan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola secara spesifik untuk industri ekstraktif; (2) model ko-regulasi (dual regulatory framework) antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menciptakan pengawasan yang sinergis; dan (3) penerapan teori hukum responsif sebagai landasan filosofis untuk memastikan regulasi ESG bersifat adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Hasil penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus ESG untuk sektor ekstraktif yang tidak hanya memenuhi standar kepatuhan global, tetapi juga berakar pada konteks sosial-hukum Indonesia, sehingga mampu mendorong transformasi menuju industri ekstraktif yang adil dan berkelanjutan. Kata Kunci : ESG, Industri Ekstraktif, Bisnis Berkelanjutan, Lex Specialis, Teori Hukum Responsif, Tata Kelola Korporasi. Abstract The extractive industry in Indonesia, despite being a pillar of the economy, faces significant sustainability challenges. The current Environmental, Social, and Governance (ESG) regulatory framework is fragmentative, spread across various sectoral regulations, and has not been holistically integrated. This creates legal uncertainty and hinders the implementation of effective sustainable business practices. This article proposes the construction of ESG lex specialis for the extractive industry in Indonesia using a responsive legal theory approach. Through normative legal research methods with legislative, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes the weaknesses of the existing regulatory framework and offers a new model. The novelty offered is (1) the formulation of the ESG lex specialis framework that integrates environmental, social, and governance standards specifically for the extractive industry; (2) a co-regulatory model (dual regulatory framework) between the Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Energy and Mineral Resources (EMR) to create synergistic supervision; and (3) the application of responsive legal theory as a philosophical foundation to ensure that ESG regulations are adaptive, participatory, and oriented towards substantive justice. The results of this study recommend the establishment of a special ESG law for the extractive sector that not only meets global compliance standards, but is also rooted in Indonesia's socio-legal context, thereby being able to drive the transformation towards a fair and sustainable extractive industry. Keywords: ESG, Extractive Industries, Sustainable Business, Lex Specialis, Responsive Legal Theory, Corporate Governance
Co-Authors Asmah Asmah Erwin Natsir Gazali Melantik Rompegading Salim Sutriyono