Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KERTHA WICAKSANA
IGUNG SURYA NEGARA, IGUNG SURYA
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS ATAS BENDA JAMINAN HAK ATAS TANAH DEBITUR PAILIT NEGARA, IGUNG SURYA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The debtor's bankruptcy is the debtor who has been declared bankrupt by a court decision. Construction fiduciary based jurisprudence is the delivery of trust property rights. The realm of jurisprudence delivery of this material known as constitum possessorium, which is a form submission where the goods delivered are allowed to remain in the possession of the party submitting. The formulation of the issues raised are (1) how creditors rights under the law guarantees and bankruptcy law? (2) How is the legal effect of the suspension of the execution of the object guarantee land rights for the secure creditor? Issues to be discussed will be assessed from the viewpoint of normative, normative legal research is legal research that examines the written laws of the various aspects, namely the theory, history, philosophy, comparative, structure, and composition, scope and content, consistency general description and article after chapter, formality and binding provisions of a law, as well as the legal language used. The results showed, that the right of creditors under the law guarantees and bankruptcy law that authorized the secure creditor rights holders collateral (especially the security rights and the rights of fiduciary) which has been granted by the Law of Guarantees (Article 15 in conjunction with Article 21 of the Act Mortgage and Article 14 in conjunction with Clause 27 Paragraph (3) of the Law Fiduciary) that can execute their rights without being affected by the bankruptcy, so it can be understood that the authority of the creditors separatists have been taken arbitrarily in bankruptcy law (Article 56 Paragraph (1) and Article 59 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment) and the authority of the separatist creditors replaced by a curator. The legal consequences suspension of execution on bankruptcy law also raises symbolize different things to the position and authority of the creditors rights separatists, which was originally a higher position than other creditors, having rights were separated and the right of precedence, with the postponement of the execution, then the position and authority of the secure creditor to be on par with unsecured creditors and authority replaced by a curator. Keywords: Creditors Separatists, Objects Security, Debtor Bankrupt
KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS ATAS BENDA JAMINAN HAK ATAS TANAH DEBITUR PAILIT NEGARA, IGUNG SURYA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi adalah penyerahan hak-hak milik kepercayaan. Dalam khasanah ilmu hukum penyerahan kebendaan ini dikenal dengan constitum possessorium, yang merupakan suatu bentuk penyerahan di mana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana hak kreditur menurut hukum jaminan dan hukum kepailitan? (2) Bagaimanakah akibat hukum dari penangguhan eksekusi benda jaminan hak atas tanah bagi kreditur separatis? Permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Hak kreditur menurut hukum jaminan dan hukum kepailitan yaitu kewenangan kreditor separatis pemegang hak jaminan (khususnya hak tanggungan dan hak jaminan fidusia) yang telah diberikan oleh Hukum Jaminan (Pasal 15 juncto Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 14 juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Fidusia) yaitu dapat mengeksekusi haknya tanpa terpengaruh adanya kepailitan, sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan kreditur separatis telah diambil secara sewenang-wenang dalam hukum kepailitan (Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan kewenangan kreditur separatis tersebut digantikan oleh kurator. Akibat hukum penangguhan eksekusi pada hukum kepailitan juga menimbulkan pemaknaan yang berbeda terhadap kedudukan dan kewenangan hak kreditur separatis, yang semula kedudukannya lebih tinggi dari kreditur lain, mempunyai hak dipisahkan dan hak didahulukan, dengan adanya penangguhan eksekusi, maka kedudukan dan kewenangan kreditur separatis menjadi setara dengan kreditur konkuren dan kewenangannya digantikan oleh kurator. Kata Kunci: Kreditur Separatis, Benda Jaminan, Debitur Pailit
Co-Authors