Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KERTHA WICAKSANA
I KETUT BANESA WAHYU PRADANA, I KETUT BANESA WAHYU
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN PRADANA, I KETUT BANESA WAHYU
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT A Notary's position is public or public office because the Notary is appointed and dismissed by the government. Although a Notary is a public/public official who is appointed and dismissed by the government, but a Notary is not a government employee/government with a salary from the government. Notary public/public officials who also participate in carrying out government in the field of law but do not get a salary from the government, but entitled to receive honorarium. The formulation of the issues raised are (1) How does the examination procedure against the notaries before the Honorary Board of Notary? (2) Does the presence of the Notary Public Assembly in conducting a notary examination constitute a form of legal protection against a notary? Problems that will be discussed will be studied based on normative point of view, in accordance with legal research that is used is normative then approach problem used in this thesis is approach of legislation and conceptual approach The result of the research shows that the procedure of examination of Notary before the Honorary Council of Notary, consisting of stage of report submission, calling stage, examination stage by regional examiner board, examination stage by regional examiner board, and inspection stage by central examiner board. The presence of the Notary Public Honor Council in examining the Notary is a form of legal protection against Notary Public, the Honorary Council of Notary is one representative representing the minister of law and human rights with the authority that is attributive in order to conduct supervision and supervision of the notary public officials in carrying out the code of ethics His profession. The Honorary Council of Notary serves to protect Notary's profession, not protect the person of Notary, so, the protected is his profession, not the Notary. Thus, when a Notary conducts or allegedly commits a crime which has nothing to do with the duty of the Notary's office, the Investigator does not need to seek MKN approval to inspect it. On the other hand, if MKN Territory (MKNW) receives a request for approval of a Notary's examination of an alleged offense, the MKNW must reject it by reason of "not authorized" to grant approval or rejection of the examination of the case. Keywords: Honorary Council of Notaries, Notaries, Legal Protection
EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN PRADANA, I KETUT BANESA WAHYU
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Meskipun Notaris adalah pejabat umum/publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukan pegawai pemerintah/negeri yang memperoleh gaji dari pemerintah. Notaris adalah pejabat umum/publik yang juga ikut serta dalam melaksanakan pemerintahan dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari pemerintah, akan tetapi berhak menerima honorarium. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimanakah prosedur pemeriksaanm terhadap notaries dihadapan Majelis Kehormatan Notaris? (2) Apakah kehadiran Majelis Kerhormatan Notaris dalam melakukan pemeriksaan notaries merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris? Permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang normatif, sesuai dengan penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif maka pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Prosedur pemeriksaan terhadap Notaris dihadapan Majelis Kehormatan Notaris, yaitu terdiri dari tahap pengajuan laporan, tahap pemanggilan, tahap pemeriksaan oleh majelis pemeriksa daerah, tahap pemeriksaan oleh majelis pemeriksa wilayah, dan tahap pemeriksaan oleh majelis pemeriksa pusat. Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris, Majelis Kehormatan Notaris adalah salah satu perwakilan yang mewakili menteri hukum dan hak asasi manusia dengan kewenangan yang bersifat atributif guna mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan kode etik profesinya. Majelis Kehormatan Notaris berperan melindungi profesi Notaris, bukan melindungi person Notaris, jadi, yang dilindungi adalah profesinya, bukan Notarisnya. Dengan demikian, ketika seorang Notaris melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas jabatan Notaris, maka Penyidik tidak perlu meminta persetujuan MKN untuk memeriksanya. Sebaliknya kalau MKN Wilayah (MKNW) menerima permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris atas dugaan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka MKNW harus menolaknya dengan alasan “tidak berwenang” memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut. Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris, Notaris, Perlindungan Hukum
Co-Authors